Innalillahiwainnailaihirojiun.
Palestinian Man With No Legs Killed By Israeli Forces
Israeli forces shot dead a Wheelchair-bound Abu Thuraya during protests against US acknowledgment of Jerusalem as Israeli center.
The burial has taken place of Abu Thuraya, wheelchair-bound who was shot dead on Friday through a protest in the Gaza Strip in contradiction of Donald Trump’s acknowledgment of Jerusalem as the Israeli capital.
The demise of Ibrahim Abu Thuraya, 29, derived as Trump management bureaucrats again pre-empted talks over the borderline city’s final standing in explanations about the Western Wall.
Abu Thuraya, who lost his legs in an Israeli airstrike in 2008, Abu Thuraya was one of four Palestinians to die in protests with Israeli sanctuary forces on Friday in Gaza and the West Bank.
READ American Prisoners Are Converting to Islam At An Increasing Rate
The Palestinian health ministry definite in a declaration that Abu Thuraya and Yasser Sokhar, 31, were shot in the skull in Gaza during protests with Israeli militias.
Conferring to pictures and spectator explanations, Abu Thuraya had been pressed to the barrier in his wheelchair, before separation the chair and trying to crawl more forward.
Video film from after Abu Thuraya was shot displayed him being pressed back, wilting in his chair bounded by other crying activists.
Two days earlier his expiry he said a film examiner that he had been opposing in contradiction of the US verdict.
This property is our property. We are not going to hand over. America has to draw the announcement it has made,” he said.
The Israeli army said about 3,500 Palestinians had confirmed near the Gaza boundary barrier on Friday.
Throughout the ferocious uprisings IDF [Israel Defence Force] militaries shot selectively towards main prime mover, it believed in a declaration.
The Israeli forces presenter had no instant statement on the demise of Abu Thuraya, who was steady at such protests. Donald Trump’s deflation about Jerusalem has started a new war between Israel and the Muslim world and Israel is still playing the cruelest part!
READ Munaf Kapadia Left Google And Started Selling Samosas, Now Earns $75,000
https://theislamicinformation.com/abu-thuraya-killed-israeli-forces/
Palestinian Man With No Legs Killed By Israeli Forces
Meski Dikutuk PBB, Rezim Suriah Tetap Gunakan Ribuan Bom Barel pada 2018
Ahad, 7 Oktober 2018 11:39
Foto: Bom Barel dijatuhkan di desa Al Habit, Idlib pada 10 September 2018
[foto; Abdul Razzaq Sbaih]
KIBLAT.NET – Jaringan Suriah untuk Hak Asasi Manusia (The Syrian Network for Human Rights; SNHR) telah merilis laporan bulanan tentang penggunaan bom barel oleh pasukan rezim Suriah untuk bulan September ini.
Laporan itu mencatat bahwa rezim Suriah telah menggunakan bom barel —yang merupakan senjata dengan improvisasi dan biaya murah— untuk membunuh korban dan menimbulkan kehancuran sebanyak mungkin.
Senjata itu paling banyak digunakan sejak Maret 2011. Serangan bom barel pertama yang didokumentasikan, menurut laporan itu, adalah pada 18 Juli 2012 di kota Dael, utara Dar’a. Lima warga sipil tewas dalam serangan itu.
Dewan Keamanan PBB telah mengadopsi resolusi 2139 pada 22 Februari 2014, yang mengutuk penggunaan bom barel. Namun, rezim Suriah masih menghujani wilayah di luar kendalinya dengan puluhan bom barel.
Lebih rinci, laporan itu mengatakan bahwa pasukan rezim Suriah telah menggunakan 26.577 barel bom sejak dimulainya intervensi Rusia pada 30 September 2015. Pemboman dengan senjata ini terus diluncurkan meskipun Vitaly Churkin, mantan perwakilan Rusia untuk PBB, pada Oktober 2015 telah berjanji akan menghentikannya.
Laporan ini menggunakan pemantauan terus-menerus terhadap berita dan pengembangan serta laporan oleh orang-orang yang selamat, saksi mata, dan aktivis media lokal.
Catatan terbaru, sejak awal 2018 hingga hari ini, tidak kurang dari 3.601 telah dijatuhkan oleh rezim Suriah. Bulan Maret mencatat jumlah tertinggi bom barel, diikuti oleh April.
Laporan itu menekankan bahwa pemerintah Suriah telah melanggar resolusi Dewan Keamanan 2139 dan 2254, dan menggunakan bom barel secara sistematis dan tersebar luas.Sekurang-kurangnya 98 barel telah dijatuhkan pada bulan September dan menewaskan dua warga sipil. Selain itu, bom barel digunakan dalam satu serangan terhadap fasilitas sipil penting, seperti fasilitas medis.
Juga, pemerintah Suriah, melalui kejahatan pembunuhan yang disengaja, telah melanggar Pasal 7 dan Pasal 8 Statuta Roma.
Selain itu, pemerintah Suriah telah melanggar aturan hukum hak asasi manusia internasional yang menjamin hak untuk hidup. Menimbang bahwa pelanggaran ini dilakukan dalam konflik bersenjata non-internasional, mereka memenuhi syarat sebagai kejahatan perang.
Menurut laporan itu, Melalui penggunaan bom-bom gas yang bermuatan gas beracun, rezim Suriah telah melanggar aturan hukum humaniter internasional yang lazim. Kedua, rezim Suriah telah melanggar perjanjian CWC. Ketiga, rezim Suriah telah melanggar semua resolusi Dewan Keamanan yang relevan, khususnya 2118, 2209, dan 2235.
Oleh karena itu, SNHR menyerukan rezim Suriah untuk berhenti memperlakukan negara Suriah sebagai milik keluarga pribadi. Selain itu, laporan itu menyerukan rezim Suriah untuk menghentikan terorisasi rakyat Suriah dengan menjatuhkan bom barel, menanggung semua konsekuensi hukum dan material, dan memberi kompensasi kepada para korban dan keluarga mereka dari sumber daya negara Suriah.
Kepada Dewan Keamanan PBB, mereka menyerukan untuk memastikan penerapan resolusi yang serius. Juga, kepada empat anggota negara permanen untuk memberikan tekanan pada pemerintah Rusia untuk menghentikan dukungannya bagi rezim Suriah.
Sumber: SNHR
Reporter: Salem
Reporter: Salem
Meski Dikutuk PBB, Rezim Suriah Tetap Gunakan Ribuan Bom Barel pada 2018 - Kiblat
https://www.kiblat.net/2018/10/07/meski-dikutuk-pbb-rezim-suriah-tetap-gunakan-ribuan-bom-barel-pada-2018/
Canada Cancels Aung San Suu Kyi’s Citizenship Over Muslim Genocide
Aung San Suu Kyi becomes first person whose citizenship has been cancelled after proven guilty in Rohingya Muslims genocide case.
Canadian parliament has canceled the honorary citizenship of Aung San Suu Kyi after her involvement in the genocide of Myanmar’s Rohingya muslims.
This is the first time Canada ever revoke a person’s citizenship, The senate voted to cancel Aung San’s which was given in the year 2007.
United Nations had produced a report last month which declared that Myanmar’s military has killed thousands of Rohingya Muslims after burning down their villages followed by rapes and other crimes.
After that top generals were investigated and found guilty.
READ Allah Named Buses Are On England Roads Today! Here’s Why!
Aung San Suu Kyi had been awarded Nobel Peace Prize in 1991 after her fight for democracy in Myanmar. “At that point, Aung was a champion who actually stood up when the whole world lost its hope.
But right now, she is guilty of crimes she committed, and right now she is just a criminal.” said Omidvar.
Omidvar said she stopped everyone to Aid rohingya Muslims as well as stopped journalists or any military to help rohingya Muslims in any way, which is itself a big crime.
“We need to send a strong message from Canada to the world, that no matter how big your are, if you are involved in any kind of crime or genocide, you will not be welcomed in Cananda”.
READ Palestinian Man With No Legs Killed By Israeli Forces
Canada Cancels Aung San Suu Kyi's Citizenship Over Muslim Genocide
https://theislamicinformation.com/canada-cancels-aung-san-suu-kyi-citizenship/
Oposisi Mulai Menarik Senjata Berat dari Front Idlib
Ahad, 7 Oktober 2018 10:55
KIBLAT.NET – Kelompok oposisi di Suriah barat laut Idlib mengumumkan pada hari Sabtu (6/10) bahwa mereka telah mulai menarik senjata berat dari front oposisi-pasukan rezim di Idlib, sesuai dengan kesepakatan Turki-Rusia.
Naci Mustafa, juru bicara Front Nasional Untuk Pembebasan Suriah berafiliasi dengan FSA, mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa kelompok-kelompok oposisi mulai menarik senjata berat mereka. Langkah ini sesuai dengan perjanjian Sochi, yang disepakati oleh Rusia dan Turki untuk menetapkan sebuah zona demiliterisasi.
Mustafa mengatakan bahwa aliansi Front Nasional untuk Pembebasan (NFL) yang didukung Turki akan mengekstraksi persenjataan beratnya, seperti peluncur roket dan kendaraan artileri. Mereka membawanya 20 km dari garis kontak antara gerilyawan di provinsi Idlib yang dikuasai oposisi Suriah dan pasukan rezim.
“Penghapusan senjata berat sedang dilakukan dengan koordinasi pemerintah Turki,” katanya.
Setelah pertemuan di Sochi bulan lalu antara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan timpalannya dari Rusia Vladimir Putin, kedua negara sepakat untuk membentuk zona demiliterisasi di Idlib, benteng oposisi terakhir Suriah.
Ankara dan Moskow juga menandatangani nota kesepahaman yang menyerukan “stabilisasi” dari zona deeskalasi Idlib, tindakan agresi secara tegas dilarang.
Berdasarkan kesepakatan itu, kelompok-kelompok oposisi di Idlib akan tetap di daerah-daerah di mana mereka sudah hadir, sementara Rusia dan Turki akan melakukan patroli bersama di daerah itu dengan maksud untuk mencegah pertempuran baru.
Perlu dicatat bahwa menurut kesepakatan yang dicapai, zona demiliterisasi 15-25km yang mendalam harus dipisah antara daerah yang dikuasai pemerintah dan daerah di Idlib, Lattakia utara dan Aleppo barat yang dikuasai oleh militan. Zona ini akan ditetapkan sepenuhnya pada 20 Oktober.
Sejauh ini, baru Front Nasional Untuk Pembebasan Suriah yang menyatakan penarikan senjata beratnya. Sementara itu, kekuatan oposisi lain, seperti Haiah Tahrir Syam (HTS) dan Hurasud Din belum memperbarui sikapnya.
Sebelumnya semua oposisi menolak menarik senjata beratnya. Meski beberapa sepakat dengan penghentian perang sementara.
Transaksi yang Buruk
Beberapa pihak telah menilai kesepakatan itu sebagai kemunduran bagi oposisi bila diterapkan, termasuk ulama pro-oposisi, Abdullah Al-Muhaisini.
Christian Turner, sejarawan Suriah, di akun Twitternya mengatakan itu sebagai transaksi yang buruk. Sebab, menurutnya, “Tidak hanya 10 km, oposisi menarik mundur wilayah mereka tetapi harus meninggalkan pertahanan mereka yang telah dipersiapkan.”
“Rupanya pasukan Rezim diizinkan untuk hadir di bagian mereka dari zona demiliterisasi, yang membuatnya mudah bagi mereka untuk maju,” ungkapnya lebih lanjut.
Sumber: Anadolu, Al-Arabiya
Redaktur: Salem
Oposisi Mulai Menarik Senjata Berat dari Front Idlib - KiblatRedaktur: Salem
https://www.kiblat.net/2018/10/07/oposisi-mulai-menarik-senjata-berat-dari-front-idlib/
Jurnalis Asal Saudi Dibunuh Secara Misterius di Turki
Ahad, 7 Oktober 2018 09:40
Foto: Jamal Khashoggi
KIBLAT.NET – Jamal Khashoggi, seorang jurnalis Arab dibunuh secara misterius di Turki. Ankara telah menyimpulkan bahwa wartawan asal Saudi ini menghilang pada hari Selasa pekan lalu.
Menurut laporan Kantor Berita Anadolu Turki, jurnalis kelahiran Madinah, Arab Saudi itu hilang sejak masuk ke konsulat negara Arab Saudi di Istanbul, dan tidak pernah meninggalkan gedung sejak itu.
Otoritas Turki dikabarkan sedang mempersiapkan bukti untuk dirilis secara terbuka pada hari Minggu ini atau Senin besok mengenai penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap hilangnya Khashoggi, kolumnis reguler untuk The Washington Post.
Khashoggi selama setahun terakhir ini meninggalkan Saudi dan tinggal di Washington Amerika Serikat dan dikenal dengan pandangan kritisnya terhadap kebijakan Saudi.
Kantor Berita Turki Anadolu mengatakan kantor kejaksaan umum Istanbul telah membuka penyelidikan atas hilangnya Khashoggi. Otoritas Turki mengatakan bahwa Khashoggi tidak pernah meninggalkan konsulat.
Sementara itu, Arab Saudi dengan tegas membantah bahwa Khashoggi, dibunuh di luar konsulatnya di Turki.
Dalam wawancara dengan Bloomberg, Putra Mahkota Muhammad bin Salman mengatakan Khashoggi telah meninggalkan konsulat tak lama setelah ia tiba, Selasa. Seperti juga Turki, pejabat Saudi belum memberikan bukti untuk pernyataan masing-masing.
Konsul jenderal Saudi di Istanbul mengizinkan wartawan dari kantor berita Reuters untuk melakukan tur di gedung konsulat Sabtu, untuk menunjukkan bahwa Khashoggi tidak ada di dalam.
Baca Juga Erdogan: Kami Tak Akan Tinggalkan Suriah Sampai Pemilu Digelar
“Saya ingin memastikan hal itu. . . Jamal tidak di konsulat atau di Kerajaan Arab Saudi, dan konsulat dan kedutaan sedang bekerja untuk mencarinya, ”kata konsul jenderal, Muhammad Al-Utaibi.
Kemudian Sabtu, Saudi Press Agency merilis pernyataan yang mengatakan bahwa seorang pejabat di konsulat Saudi di Istanbul menepis laporan bahwa Khashoggi telah tewas di konsulat.
“Pejabat itu dengan keras mengecam tuduhan tak berdasar ini, dan menyatakan keraguan bahwa mereka datang dari pejabat Turki yang diberitahu tentang penyelidikan atau berwenang untuk mengomentari masalah ini,” kata pernyataan itu.
Lebih lanjut dikatakan bahwa para penyelidik Saudi telah tiba di Istanbul pada hari Sabtu, dan mereka ada di sana untuk membantu menyelidiki pembunuhan Khashoggi.
Amerika Serikat sadar akan laporan The Post tetapi tidak bisa memastikannya, dan tidak tahu di mana Khashoggi berada, kata pejabat senior AS Sabtu. Pejabat itu berbicara tentang kondisi anonimitas karena pejabat itu tidak berwenang untuk membahas kasus itu dalam catatan.
Seperti diketahui, Khashoggi belakangan dikenal dengan kritiknya terhadap keluarga kerajaan Arab Saudi. Setelah beberapa dekade dekat dengan lingkaran petinggi Kerajaan. Ia juga pernah bekerja sebagai editor media Saudi dan telah menjadi penasihat mantan kepala intelijen Kerajaan.
Hilangnya secara misterius mengundang banyak tanya. Ada kamera keamanan di sekitar konsulat, di pintu masuknya dan di dinding vila di dekatnya. Tetapi belum ada rilis video apa pun.
Sumber: Reuters, Anadolu, Aljazeera, WP
Redaktur: Salem
Jurnalis Asal Saudi Dibunuh Secara Misterius di Turki - KiblatRedaktur: Salem
https://www.kiblat.net/2018/10/07/jurnalis-asal-saudi-dibunuh-secara-misterius-di-turki/
BURMA
Although the modern geographical area of the state of Myanmar had been the seat of two powerful empires in ancient times, the modern state is of recent origin. Burman nationalist sentiment aside, the unified kingdom existed for only a brief period of 40 years between 1784 and 1824. Until that time the territory of Burma consisted of several kingdoms and a large number of principalities. The most important kingdoms were those of Ava, Pegu and Arakan. The Shan states on the eastern and southern borders, the Karenni and Mon states, all maintained a largely autonomous existence until the late 1950s.
The dynasty that unified the kingdom is known as the Kon-Baung, or Alaungpaya dynasty. Their origins are obscure and even the immediate parentage of the founder is unknown. U Aung Jaya, a provincial military officer from the district of Shwebo, overthrew the King of Ava and crowned himself King as Alaung Min Thaya Gyi, in April 1752. He subdued the Shan kingdom of Pegu in 1757, but died three years later without clearly regulating a system of succession. This was to lay the seeds of instability for many years to come.
Alaungpaya's eldest surviving son succeeded as King Naungdaw. He continued his father's expansionist policies by conquering Chiang Mai in 1763, but expired later that same year. His brother succeeded as King Hsinbyushin, perhaps one of the greatest in Burmese history. Shortly after his succession, the Chinese invaded. The war with the Celestial Empire lasted for four years between 1765 and 1769. His military genius was unsurpassed and culminated in the complete defeat of Siam in 1767. Nevertheless, he knew little of magnanimity, treating his foes with indescribable barbarity. The complete destruction of the Siamese capital of Ayudhya, remains one of the most infamous in history. Dying in 1776, he left his throne to his eldest son, Singusa. However, his succession remained unpopular with Alaunpaya's remaining powerful sons. Maung Maung, a son of Naungdaw, took advantage of this disaffection by seizing the palace and deposing Singusa in February 1782. His uncle Bodawpaya, the fourth son of Alaungapa, quickly took control of the country and seized the throne for himself.
Copyright© Christopher Buyers Copyright© Christopher Buyers
Crowned in as King Hsengbyumya Sheng, Bodawpaya finally succeeded in unifying the country by destroying the Muslim kingdom of Arakan in 1784. By extending his borders to the territories of the HEIC in Bengal, Bodawpaya laid the seeds for friction and conflict for the next century. Relations with the other, hitherto independent principalities of Manipur and Assam remained friendly during his reign, but soon soured. By the 1820's, Bodowhpaya's grandson, King Bagyidaw, had begun military incursions into both states, interfering in their internal and playing kingmaker. This did not please the British authorities in Bengal, relations progressively worsened, eventually leading to all out war in 1824. Faced with an overwhelmingly superior enemy with modern technology and methods of warfare, Burma capitulated after a relatively brief campaign. They surrendered Ava, agreed to a Ј1 million pound compensation, and annexed Tenasserim and the Arakan to British India in 1826.
Copyright© Christopher Buyers Copyright© Christopher Buyers
Weakened by his defeat, Bagyidaw faced dessention from his own family. His brother, Tharawaddy, gathered a powerful army, took the capital and forced his abdication in 1837. King Tharawaddy reigned for nine years and died in 1846. Pagan, his eldest son succeeded but also fell foul of the British. Relations ruptured again, leading to the second Anglo-Burmese War in 1852. The results were hardly different this time. Defeat led to the annexation of Rangoon and Lower Burma. The King lost face, his younger brother rebelled and seized the throne, in the following year.
King Mindon, was in many ways a model ruler, who genuinely had the best interests of his subjects at heart and tried desperately to modernise his country and to maintain cordial relations with his neighbours. Students were dispatched to various European capitals and diplomatic relations established with the European powers. However, internal dissension and succession disputes were rife. The most severe being a palace revolution in 1866, the Crown Prince and several senior members of the Royal family were killed. King Mindon himself died peacefully in 1878. Although leaving over one hundred children by numerous wives and concubines, he too failed to secure the succession. As the king lay dying, his last days were rife with intrigue as competing groups plotted to establish their own candidates on the throne.
Thibaw, a relatively junior prince, emerged as successor, largely due to the machinations of the palace women. Insecure in his position from the outset, he, or wife and mother-in-law the Sinbyumashin Queen, set about disposing of any potential rivals to the throne. Fourteen brothers and four sisters, together with sixty-one other relatives, met their deaths over a four-day period in February 1879. Although such massacres had been a feature of previous successions, this surpassed all precedents. Many of those who lost their lives were mere babes in arms, their heads bashed against the palace walls. Those not killed within the specified time were buried alive with the others in a large pit, then flattened to death by elephants. The Nyaungyan and Nyaungok princes and their families escaped to the British Residency and were smuggled out in a gunboat.
Copyright© Christopher Buyers Copyright© Christopher Buyers
Thibaw quickly fell under the dominance of his wife, Queen Suphayalat. She was cruel and tyrannical, when she 'lifted up her little finger, the whole city trembled'. Relations with the British deteriorated rapidly as the new regime sought to establish control over his people and foreigners alike. They blockaded the Residency and evidence emerged of a plot to massacre the inhabitants. At the same time, the merchants of Rangoon, long envious of Royal monopolies that restricted trade started agitating for annexation. Attempts at strengthening relations with France, coming soon after their recent annexations in Indo-China, simply antagonised the British further. The Viceroy of India issued an ultimatum which, in effect, called for a British protectorate. In a show of bravado, Thibaw rejected the ultimatum and declared war in 1885. The outcome was as inevitable as the last two. Thibaw was defeated, Mandalay conquered and looted, the kingdom extinguished and the remaining provinces annexed. King Thibaw and his immediate family went into exile in India. The Viceroy of India issued a formal proclamation annexing Upper Burma on 1st January 1886. Ex-King Thibaw ended his days in a small brick palace at Ratnagiri, in the Bombay Presidency in 1916. None of his sons survived infancy, only four daughters. Two of them returned to Burma on government pensions but ended their days in poverty. The government of independent Burma put a stop on these pensions in the "national interest".
None, strongest prince wins!
Copyright© Christopher Buyers Copyright© Christopher Buyers
SOURCES:
Burma: The Myingun Prince and Family 1907-1922. Political and Secret Dept., Government of India. Oriental and India Office Collection, British Library, IOR (L/PS/10/232).
Burma: Affairs of the Limbin Mintha and family (also other descendants of King Mindon Min) 1912-1926. Political and Secret Dept., Government of India. Oriental and India Office Collection, British Library. IOR (L/PS/10/213).
W S Desai, Deposed King Thibaw of Burma in India, 1885-1916. Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, 1967.
Historical memorandum of Royal relations of Burmah hunters family, from beginning to present 1228. Yedanabhoom (Mandalay) 4th December 1866. India. Oriental and India Office Collection, British Library. Sir Arthur Phayre Collection of Oriental Manuscripts (OR. 3470).
William J Koenig, The Burmese Polity, 1752-1819. Politics, Administration and Social Organisation in the Early Konbang Period. Centre for Southeast Asian Studies, The University of Michigan, 1990.
Myo Myint, The Politics of Survival in Burma: Diplomacy and Statecraft in the Reign of King Mindon, 1853-1878. A Thesis Presented to the Faculty of the Graduate School of Cornell University, May 1987.
Report of the Committee Appointed to examine the question of instituting a new system of awarding Titles and Decorations and to review the present Designs of Uniforms and Badges of Rank for the Armed Forces of the Union and for certain Civil Departments. Supt., Govt. Printing and Stationery, Rangoon, 1949.
J. George Scott (comp.), Gazetteer of Upper Burma and the Shan States. Vols. 1-V. Superintendent of Government Printing, Rangoon, 1900.
Colonel Sir Edward Sladen, "Note on The Burmese Order of "the Golden Tsalway", London, 1st May 1888. Oriental and India Office Collection, British Library, IOR: MSS EUR E 290/80
Than Tun (ed). The Royal Orders of Burma, AD 1598-1885. The Centre for South East Asian Studies, Kyoto Univ., 1988.
SPECIAL ACKNOWLEDGEMENT:
Dr Morris Bierbrier, FSA.
Link:
BURMA
Tiada ulasan:
Catat Ulasan