G+ Islamic Cyber Community (ICC)
Islamic Cyber Community (ICC) - Google+
https://plus.google.com/communities/117811740143524157778
Habib Rizieq Shihab Dilarang Keluar Saudi? https://buc.kim/d/29VoSACZmr2j
#2019GantiPresiden
#2019PrabowoSandi
A a m i i n
Redaktur-OPINI-12.302 Views
Oleh : Yudi Syamhudi Suyuti.
Ketua Umum Komite Persatuan Nasional-Ganti Presiden (KPN-GP) 2019.
Arus perubahan kepemimpinan nasional saat ini memang sudah sangat terasa. Kita ibaratnya tinggal menunggu waktu secara formal saja, yaitu pada Pilpres 2019.
Gambaran dari arus perubahan ini terjadi di daerah di seluruh Indonesia. Yaitu dengan rontoknya dukungan rakyat ke Jokowi.
Banyak dari kelompok yang menjadi kekuatan rakyat pendukung Jokowi di 2014 telah merubah haluan politiknya dengan mendukung Prabowo.
Hal ini karena banyak dari rakyat yang kecewa terhadap banyak kebijakan Jokowi.
Dari laporan organisasi dan jaringan kami di daerah seluruh Indonesia, dukungan rakyat ke Jokowi semakin defisit. Artinya Jokowi sudah tidak dikehendaki untuk berkuasa dua periode. Jokowi cukup satu periode.
Baca Juga : Jokowi Gagal Paham Esensi Bernegara: Dikala Oposisi Mengisi Ruang Kosong, Negara Hadir Ibarat Monster Leviathan
Kami dari KPN-GP 2019 berharap Jokowi dapat turun secara khusnul khotimah di pilpres 2019.
#2019PrabowoPresiden
#KamiMau2019PrabowoPresiden
Indonesia rupiah falls to weakest level in more than 20 years
Rupiah Indonesia Mengalami kejatuhan paling buruk dari selama 20 tahun terakhir.
Indonesia's rupiah falls to its weakest level in more than 20 years
"Kepemilikan asing yang tinggi pada obligasi ditambah dengan utang USD perusahaan Indonesia yang meningkat juga membuat (rupiah Indonesia) cenderung lebih lemah," Vishnu Varathan, kepala ekonomi dan strategi di Mizuho Bank, mengatakan kepada CNBC dalam email.
Kami bersamamu, Jendral....!!
Kami tak akan meninggalkanmu berjuang sendiri untuk bangsa ini
#2019PrabowoPresiden
PERNYATAAN SIKAP FORUM SILATURRAHIM ALUMNI MESIR (FSAM) TENTANG PERSEKUSI KEGIATAN DAKWAH USTADZ ABDUL SOMAD
Bismillâhirrahmânirrahîm
Dunia dakwah kembali dikejutkan oleh berita persekusi Ustadz Abdul Somad (UAS). Sejak awal bulan September beredar kabar tentang pembatalan kunjungan dakwah yang dilakukan UAS ke beberapa kota di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan D.I Yogyakarta. Hal ini kemudian diklarifikasi UAS lewat akun Instagram-nya (2/9/18) dengan alasan bahwa kegiatan dakwah UAS sebelumnya di beberapa kota di Jawa Tengah mendapat tekanan, ancaman, intimidasi, serta upaya pembatalan. Hal ini menyebabkan beban panitia serta kondisi psikologis jamaah dan UAS sendiri semakin berat dan tertekan. Berita persekusi Ustadz Abdul Somad ini akhirnya menjadi viral dan banyak dibahas di beberapa surat kabar cetak ataupun online hingga saat ini.
Terkait gangguan kegiatan dakwah melalui persekusi yang dialami UAS dan pembatalan agenda dakwah UAS di jawa timur, jawa tengah dan D.I Yogyakarta dari pihak menejemen UAS, maka kami dari Forum Silaturrahim Alumni Mesir (FSAM) menyatakan beberapa hal, yaitu:
1. Kegiatan dakwah di bumi Indonesia sudah berjalan ribuan tahun sejak abad 8 M hingga berdiri kesultanan Islam di Nusantara jauh sebelum Indonesia merdeka, hingga kini. Dalam masyarakat Indonesia, dakwah dipahami pada fungsinya sebagai pengawal tegaknya al amr bi al-ma‘ruf wa an nahy an al-munkar dalam makna yang luas. Dakwah di Indonesia telah berjalan dengan cara melembaga ataupun dalam bentuk kegiatan individu pendakwah. Kegiatan itu telah hidup dan berkembang secara harmonis dari waktu ke waktu. Maka, kegiatan dakwah di Indonesia harus selalu diberikan perlindungan oleh Pemerintah agar tidak terjadi penghambatan di wilayah NKRI.
2. Ustadz Abdul Somad (UAS) adalah salah satu da’i yang sangat fenomenal. Beliau adalah salah satu aset umat Islam sekaligus putra terbaik yang dimiliki Indonesia. Keluasan ilmu, kecerdasan analisa, dan kemampuan retorikanya menjadi daya tarik tersendiri sehingga dakwahnya amat disukai banyak kalangan masyarakat tanah air, bahkan juga mancanegara. Isi dakwah dan ceramahnyapun sangat bersesuaian dengan ASWAJA, pemahaman Islam mayoritas di negeri ini. Hampir semua kalangan, mulai dari NU, Muhammadiyah, hingga organisasi non agama menerima UAS dengan antusias. Ceramahnya juga kerap terkait dengan kebangsaan dan cinta NKRI. Hal ini dibuktikan dengan banyak lembaga tinggi megara, TNI, dan POLRI yang ikut mengundang dan menikmati isi ceramah UAS. Wilayah dakwahnya memanjang dari perkotaan, pedesaan bahkan sampai ke wilayah pedalaman yang sulit ditempuh pendakwah biasa.
3. Ustadz Abdul Somad (UAS) adalah salah satu dari calon Wakil Presiden hasil rekomendasi ijtimak Ulama di Jakarta bulan juli 2018. Namun dengan segala kerendahan hatinya UAS menolak halus permintaan masyarakat muslim Indonesia melalui ijtimak tersebut. Bahkan UAS minta kepada jamaah agar didoakan ‘tetap menjadi Ustazd sampai mati’. Artinya, UAS adalah pencinta dakwah sejati dari sedikit yang dimiliki bangsa ini.
4. Namun demikian, Ustadz Abdul Somad (UAS) tetap tak lepas dari fitnah dan tuduhan-tuduhan yang tak berdasar. Ketegasannya dalam menyampaikan dakwah dimaknai oleh segelintir orang dengan label ‘anti kebhinekaan’ dan ‘anti NKRI’. Semua ini cenderung fitnah dan mengada-ada, serta tidak boleh dibiarkan terjadi dalam kegiatan dakwah karena bisa membuat gaduh dan merusak harmonisasi perkembangan dakwah ke depan. Hal ini harus diwaspadai karena dapat menyebabkan hilangnya rasa aman seorang pendakwah.
Sehubungan dengan poin-poin penjelasan di atas maka Forum Silaturrahim Alumni Mesir (FSAM) menghimbau beberapa lembaga terkait, antara lain:
1. Kepada MUI Pusat diharapkan dapat mengundang langsung Ustadz Abdul Somad (UAS) agar dapat mendengar dan mengetahui beban dan tekanan seperti apa yang sebenarnya dihadapi oleh UAS. Dari hasil pertemuan tersebut MUI Pusat dapat menindaklanjuti masalah persekusi yang menimpa UAS.
2. Menuntut aparat keamanan agar memberikan pengamanan maksimal bagi perjalanan dakwah para ulama di negeri ini dalam menjalankan dan menyebarkan dakwah Islam Rahmatan lil ‘alamin. Termasuk UAS sebagai salah satunya.
3. Meminta aparat hukum untuk menegakkan supremasi hukum dengan memberikan efek jera hukum bagi siapapun dan dengan dalih apapun yg melakukan teror, intimidasi dan persekusi, serta kriminalisasi kepada para ulama dan pendakwah yang menyampaikan risalah Islam yang sesungguhnya.
4. Kepada Ormas dan Lembaga Dakwah Islam hendaknya memberikan dukungan moril dan advokasi penuh kepada Dakwah UAS, karena UAS adalah aset dakwah Islam di Indonesia dan dunia.
5. Meminta seluruh ummat Islam Indonesia merapatkan barisan, melindungi ulama dan dai pewaris para Nabi, dan tidak terpancing provokasi pihak tertentu yang hendak mengadu domba, yang dapat melemahkan perkembangan dakwah Islam di Indonesia.
Demikianlah pernyataan ini dimuat dengan sebenarnya dan ditandatangani.
Hasbunallâh wa ni’mal wakîl, ni’mal maula wa ni’man nashîr.
Jakarta 24 Dzulhijjah 1439 H/4 September 2018 M,
FORUM SILATURRAHIM ALUMNI MESIR (FSAM)
KH. Dede Muharram, Lc.
(KETUA UMUM)
Dr. H. Ulil Amri Syafri, Lc., MA.
(SEKJEN)
Narahubung:
Jubir FSAM: KH. Fahmi Salim, MA
Politik Topeng Jokowi
Kabarsahih.com – Jokowi dan Timnya kini bermain politik topeng lagi. Ketua MUI dan Ketua Syuriah NU, KH Makruf Amin ditampilkan menjadi Calon Wakil Presiden mendampingi Jokowi 2019. Banyak yang tidak sadar bahwa aktor-aktor politik di belakang Jokowi masih sama seperti 2014 lalu. Hasto Kristianto, Luhur Binsar Panjaitan dan Andi Widjajanto masih berperan penting mendandani Jokowi agar tetap nongkrong di Istana.
Hasto bertugas mengkoordinir juru kampanye politik Jokowi dan hal-hal strategis kepentingan PDIP untuk dijalankan Jokowi 2019-2024 mendatang. Andi Widjajanto dan Luhut Panjaitan merancang hal-hal yang lebih strategis yang lebih luas, harus dijalankan Jokowi di istana nantinya.
Wartawan asal Selandia Baru yang pernah lama berkedudukan di Indonesia, John McBeth, menulis peran yang dijalankan Luhut dan Andi Widjajanto. Dikutip dari situs Asia Times, Rabu (21/3/2018), McBeth menyebut bahwa Luhut Pandjaitan memang belum membentuk tim pemenangan Jokowi untuk Pilpres 2019 secara formal.
Akan tetapi, Luhut disebut sudah menghidupkan kembali Brava Lima, kelompok yang terdiri dari lebih 20 pensiunan jenderal, sebagian besar dari Akademi Militer angkatan 1970, yang memainkan peranan penting di balik kemenangan Jokowi pada Pilpres 2014. Nama mantan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto juga menyeruak. Andi disebut telah ditunjuk sebagai pimpinan “Tim Charlie” beranggotakan 15 pensiunan jenderal yang siap untuk memenangkan Jokowi. Lihat : http://www.tribunnews.com/nasional/2018/03/22/luhut-dan-andi-widjajanto-dikabarkan-telah-menyiapkan-tim-pemenangan-jokowi-di-pilpres-2019.
KH Makruf Amin nantinya posisinya mungkin mirip Jusuf Kalla. Hanya menjadi stempel dan menjadi pembantu presiden. Sekali lagi pembantu presiden. Karena dalam konstitusi kita, memang tugas wapres adalah membantu presiden dan bertanggungjawab kepada presiden. Jadi kalau Jokowi melarang sesuatu kepada KH Makruf Amin, sang Kiyai nggak bisa apa-apa.
Dan seperti diketahui bersama, dengan keterbatasan pemahaman politik Jokowi, Jokowi senantiasa nurut dengan sang sutradara. Lihatlah bagaimana posisi Jokowi terlihat akhir-akhir ini sebagai aktor dan bukan sutradara. Mulai dari pamer menyalakan obor api Asean Games, pamer menunggangi dan ngebut motor di jalan raya dan pamer didandani pakaian adat saat peringatan 17 Agustus 1945.
Presiden-presiden sebelum Jokowi, tidak ada yang bermain-main politik pencitraan atau politik gincu yang berlebihan seperti yang dilakukan mantan Walikota Solo ini.
Hutang Budi Jokowi Kepada Luhut Panjaitan
Hutang Budi Jokowi ke Luhut sangat sangat besar. Maka tidak heran ketika Jokowi menjadi presiden 2014, Luhut langsung menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan RI ( 31 Desember 2014 hingga 2 September 2015). Ia kemudian berganti menjadi Menkoplhukam dan akhirnya menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman.
Bacalah berita dari RMOL tertanggal 30 Maret 2014 ini : (http://www.rmol.co/read/2014/03/30/149243/Jokowi-Sudah-Lama-Bekerjasama-dengan-Luhut-Panjaitan-) :
“Tak lama setelah Joko Widodo (Jokowi) mendeklarasikan diri sebagai calon presiden pada Pemilu 2014 dari PDIP, Letjend TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan menyatakan dukungannya. Sikap Luhut ini membuat petinggi Golkar termasuk sang ketua umum, Aburizal Bakrie (Ical), marah
Selain karena menjabat Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, kemarahan juga dipicu karena Luhut telah ditunjuk Ical sebagai ketua tim sukses pencapresannya.
Keputusan Luhut mendukung pencapresan Jokowi bagi sebagian kalangan tidak mengagetkan. Sebab faktanya, keduanya sudah menjalin hubungan sejak lama.
Informasi yang diperoleh dari salah seorang elit politik, hubungan Jokowi dan Luhut terjalin sejak Jokowi memimpin Solo. Saat itu PT Rakabu Sejahtera, perusahaan perseorangan milik Jokowi yang bergerak di bidang furniture, menjalin kerjasama bisnis dengan PT Toba Sejahtera milik Luhut.
Dari data hasil audit Verifikasi Legalitas Kayu PT Rakabu Sejahtera yang dipublis Kementerian Kehutanan, PT Rakabu Sejahtera mengantongi ijin usaha industri pengolahan dan eksportir produksi olahan primer hasil hutan kayu. Sesuai ijin industrinya, PT Rakabu Sejahtera tergolong industri primer penggergajian kayu dan industri lanjutan (mebel dan wood working).
Jajaran direksi PT Rakabu Sejahtera diisi ipar Jokowi, komisaris utama dijabat Agus Widjoyo, adapun posisi komisaris dijabat anaknya Jokowi.
Selama ini Luhut dikenal pengusaha pertambangan. Terlepas dari itu, fakta mengenai hubungan Luhut dan Jokowi yang sudah terjalin lama membuat sebagian kalangan tak kaget dengan keputusan Luhut yang melipir dari Ical dan mendukung pencapresan Jokowi.”
ooo
Jadi hubungan Luhut dan Jokowi terjadi sejak Jokowi menjabat sebagai Wali Kota di Solo. Luhut yang membawa Jokowi ke Jakarta. Sehingga ia bentrok dengan Abu Rizal Bakrie, di Golkar. Sehingga saat itu gerbong Luhut di Golkar mendukung Jokowi, sedangkan gerbong Abu Rizal mendukung Prabowo.
Maka jangan heran di kabinet Jokowi, Luhut memegang posisi kunci. Mantan Danjen Kopassus ini yang ’mengarahkan Jokowi’ dalam banyak hal. Lihatlah ketika Jokowi menjadi presiden, Luhut memegang posisi yang sangat penting yaitu Kepala Staf Kepresidenan, sebuah ‘posisi strategis yang membawahi’ semua menteri.
Posisi ini juga bisa dilihat ketika Rizal Ramli membatalkan reklamasi Pantai Utara Jakarta yang diprogram oleh Ahok. Amien Rais menyebut reklamasi pantai Utara Jakarta yang diprogram Ahok itu adalah lebensraum untuk orang-orang Cina.
Dalam Wikipedia dijelaskan bahwa Lebensraum (bahasa Jerman: “habitat” atau secara harfiah “ruang hidup“) adalah salah satu tujuan politik genosidal utama Adolf Hitler, serta sebuah komponen penting dalam ideologi Nazi. Lebensraum berperan sebagai motivasi kebijakan ekspansionis Jerman Naziyang bertujuan memberikan ruang tambahan untuk pertumbuhan penduduk Jerman demi terciptanya Jerman Raya. Dalam buku Mein Kampf, Hitler menceritakan keyakinannya bahwa rakyat Jerman membutuhkan Lebensraum (“ruang hidup”, berarti tanah dan bahan mentah), dan ruang tersebut harus didirikan di Eropa Timur.
Maka jangan heran, dengan segera Rizal Ramli dicopot dari jabatannya digantikan Luhut Panjaitan. Dan Luhut bersikokoh mempertahankan reklamasi itu yang akhirnya ‘berantem’ dengan Anies Baswedan.
Penggantian menteri yang aneh juga terjadi pada diri Anies Baswedan. Anies yang berperan besar menggolkan Jokowi tahun 2014, tiba-tiba diganti di tengah jalan. Seperti diketahui, program-program Anies cukup menarik dan menguntungkan pendidikan Islam di masa depan.
Penggantian yang kontroversial juga terjadi pada Menteri Perdagangan Rachmat Gobel. Gobel diganti Thomas Lembong (Agustus 2015) setelah mengeluarkan aturan yang ketat tentang penjualan minuman beralkohol. (Baca https://ekonomi.inilah.com/read/detail/2240373/ini-bedanya-mendag-rahmat-gobel-dan-tom-lembong).
Kebijakan yang sangat meresahkan umat Islam adalah pelarangan ormas Islam HTI. Ormas ini tidak pernah melakukan tindak kriminal, tapi karena konsep khilafahnya yang ‘menakutkan’ pihak non Islam, ormas ini dilarang. Herannya pemerintah Jokowi tidak melarang ormas Gerakan Papua Merdeka yang jelas banyak melakukan tindak kriminal dan menimbulkan korban ratusan (atau ribuan) orang di Papua. Seperti diketahui Gerakan Papua Merdeka ini didukung oleh kelompok non Islam.
Sikap pilih kasih dan membubarkan ormas Islam tanpa pengadilan itu (pengadilan PTUN menurut sumber-sumber yang terpercaya diintervensi pemerintah), ditentang habis oleh partai-partai oposisi Jokowi : PKS, PAN dan Gerindra.
Kebijakan yang meresahkan umat juga penangkapan terhadap aktivis-aktivis Islam, seperti Ustadz Alfian Tanjung, Jonru, Asma Dewi, Ustadz Muhammad al Khaththath dan lain-lain. Ancaman penangkapan terhadap Habib Rizieq Shihab, sehingga Habib harus melarikan diri ke Arab Sadi juga catatan merah bagi Jokowi. Meski kemudian untuk pencitraan, Jokowi lewat aparat kepolisian memaafkan beberapa kasus Habib.
Dan kebijakan yang paling kacau adalah mengundang IMF dan Bank Dunia melakukan konferensi pada Oktober 2018 ini. Pertemuan dua lembaga besar itu diketuai oleh Luhut Panjaitan.
Seperti diketahui bahwa IMF dan Bank Dunia ini telah banyak membuat sengsara negara-negara di dunia. Termasuk di Indonesia (selama 20 tahun). Mengapa Luhut mengundang atau memberikan fasilitas kepada mereka? (Baca : https://www.jawapos.com/nasional/politik/27/02/2018/fadli-zon-imf-itu-biang-kerok)
Walhasil, melihat politik topeng atau politik gincu Jokowi ini, bila ada umat Islam masih memilih Jokowi lagi, maka umat ini berarti jatuh ke jurang dua kali. Umat Islam yang melek politik tentu sadar, bahwa Jokowi adalah boneka. Sutradaranya siapa? Anda sendiri bisa menjawabnya. Wallahu azizun hakim. II
Izzadina
https://www.kabarsahih.com/politik-topeng-jokowi.html
Mantap. #2019GantiPresiden
Kerja.. Kerja.. Kerja... Tapi utang makin nambah 😂😂😂
Segera bergulir tagar #2019PrabowoPresiden
Tanggal 3 September, Komandan Don Dasco menanda-tangani Akta Notaris Gerakan Nasional Prabowo Presiden (GNPP). Jadi gerakan konstitusional ganti-presiden sudah mengerucut dan benar. Tidak abu-abu lagi. Jelas. Tegas. Hastagnya: #2019PrabowoPresiden.
GNPP menutup celah bagi oknum tertentu menggunakan spirit ganti presiden dan energi rakyat untuk bargain.
Logika Nya Kih kih kih..
"Kalau Ulama dan Emak emak sepakat insya ALLAH menang !!"
Prabowo Subianto
A a m i i n
Kerja tanpa pencitraan..
Mantab 😎👍
Biarlah cukup engkau dan orang terdekatmu yang tau betapa mulia hatimu, Jendral 😍🙏
Biarlah orang mencacimu tapi kau buktikan prestasi anak binaanmu untuk mengharumkan nama bangsa...
*Terbukti 14 medali emas di ajang Asian Games telah diberikan untuk NKRI dari olah raga cabang pencak silat, hasil kerja kau dan anak buahmu* 😘👍
Terima kasih, Jendral 😊🙏
We proud of you
#2019PrabowoPresiden
COPAS
SENJATA E-KTP TKA ASENG AKAN MENENTUKAN NASIB BANGSA INDONESIA SELAMANYA !!!
Kontestasi pilpres 2019 kemungkinan besar akan di warnai oleh kecurang secara besar-besaran, terstruktur, dan sangat masif.
Mungkin banyak dari kita yang tidak "Engeh", tidak sadar, bahwa suara pemilu 2019 sudah disetting sejak beberapa tahun yang lalu, Bahwa akan ada penggelembungan suara secara masif dan besar-besara kepada salah satu calon presiden.
Kenapa saya bisa bilang seperti itu ?
Mari kita lihat fakta kondisi dilapangan saat ini.
Dimulai dari hak memilih hanya cukup memerlukan E-KTP, lalu bisa membuat E-KTP dari China, kemudian masuknya orang China secara masif kenegara kita, baik secara legal dan non legal, ditempat-tempat yang diketahui, tidak diketahui, dan tempat yang baru dibuka, dan kemudian pembukaan serta penambahan ratusan bahkan ribuan calon tps baru oleh pemerintah (cek perbandingan data jumlah tps 2014 dan 2019) akan terlihat gep yang sangat besar disana.
Maka bila di cek secara data fakta kedepannya sesudah pemilu 2019 maka akan terlihat normal, padahal itu adalah kecurangan suara terbesar yang akan menentukan nasib bangsa Indonesia. Bukan hanya 5 tahun kedepan, tapi untuk seterusnya, Karena bila sekali pemerintahan kita sudah direbut maka SUDAH PASTI MUSTAHIL mengembalikannya Ketangan pribumi, karena rezim baru yang akan datang sudah bisa dipastikan adalah perpanjangan tangan pemerintahan dari China komunis, yang akan dengan segera membuat perbagai keputusan, perundangan baru yang hanya berpihak pada kepentingan China Komunis Raya.
Apakan kita rela menyerahkan nasib kita seterusnya beserta nasib anak cucu kita terjajah oleh Cina Komunis ???
Seperti beberapa negara diluar sana yang sudah diambil alih oleh China Komunis.
Oleh sebab itu saya tuliskan disini "BERGERAKLAH SEKARANG SAUDARAKU, SEBELUM SEMUA TERLAMBAT !!!"
VIRALKAN TULISAN INI !!!
Agar secepatnya sebelum kontestasi pemilu di mulai PARA ELITE POLITIK bisa segerak untuk mewaspadai dan merubah system, Jangan biarkan E-KTP TKA ASENG jadi senjata penentu nasib bangsa Indonesia selamanya !!!
Tidak ada dinegara manapun di dunia ini yang memperbolehkan Tenaga Kerja Asing untuk memiliki ID /KTP yang dapat digunakan sebagai senjata saat pesta demokrasi suatu negara, dalam hal ini MEMBIARKAN WARGA NEGARA LAIN MENENTUKAN NASIB NEGARA KITA !!!
Paling poll para TKA hanya memiliki pasport dan ijin tinggal yang memiliki masa berlaku dan tidak dapat digunakan dalam pemilu yang menentukan nasib suatu negara.
VIRALKAN TULISAN SAYA INI agar :
-Diketahui semua orang.
-Para Elite Politik dapat mewaspadai kemungkinan kembalinya penjajahan di tanah Nusantara ini.
-Para Elite Politik dapat merevisi perundangan pemilu.
-Jangan biarkan E-KTP TKA ASENG menentukan nasib kita dan nasib anak cucu kita kedepan dan seterusnya.
- Cabut keputusan Presiden yang melegalkan para TKA ASENG memiliki E-KTP (yang dapat digunakan sebagai senjata suara saat pemilu 2019).
Saudaraku, Jangan sia2kan perjuangan para pendahulu kita dalam merebut kemerdekaan untuk kita, anak cucu mereka.
Saudaraku, Jangan jual nasib Anak Cucu kita di 2019 dan selamanya sebagai budak bangsa lain karena hanya jabatan sementara, uang sebentar, keuntungan sesaat, yang dalam sekejab bisa mereka ambil kembali saat penjajah berkuasa.
Saudaraku menyesal lah dahulu sebelum nasi menjadi bubur !!!
Saudaraku, khilaf menjual nasib anak cucu adalah khilaf yang tidak termaafkan !!!
Saudaraku berjuanglah mempertahankan Tanah Air ini yang sudah dengan susah payah, keringat, darah dan air mata di rebut oleh leluhur dan pendahulu kita.
Ngabalin yang mana nih pak..
Kami susah bedainnya. Semua begonya sama
Duch Emak" emang gemesin..
Gagasan, janji kerja dan terobosan AniesSandi yg dulu dicemooh dan dinyinyir oleh golongan tempurung!
Kini diakui dan dicontek !!!
Plagiator !!!
Otak mana otak !!! 😂😂😂
COPAS
SENJATA E-KTP TKA ASENG AKAN MENENTUKAN NASIB BANGSA INDONESIA SELAMANYA !!!
Harus d'waspadai oleh alemen bangsa ini jika kita menginginkan #2019gantipresiden
Kontestasi pilpres 2019 kemungkinan besar akan di warnai oleh kecurang secara besar-besaran, terstruktur, dan sangat masif.
Mungkin banyak dari kita yang tidak "Engeh", tidak sadar, bahwa suara pemilu 2019 sudah disetting sejak beberapa tahun yang lalu, Bahwa akan ada penggelembungan suara secara masif dan besar-besara kepada salah satu calon presiden.
Kenapa saya bisa bilang seperti itu ?
Mari kita lihat fakta kondisi dilapangan saat ini.
Dimulai dari hak memilih hanya cukup memerlukan E-KTP, lalu bisa membuat E-KTP dari China, kemudian masuknya orang China secara masif kenegara kita, baik secara legal dan non legal, ditempat-tempat yang diketahui, tidak diketahui, dan tempat yang baru dibuka, dan kemudian pembukaan serta penambahan ratusan bahkan ribuan calon tps baru oleh pemerintah (cek perbandingan data jumlah tps 2014 dan 2019) akan terlihat gep yang sangat besar disana.
Maka bila di cek secara data fakta kedepannya sesudah pemilu 2019 maka akan terlihat normal, padahal itu adalah kecurangan suara terbesar yang akan menentukan nasib bangsa Indonesia. Bukan hanya 5 tahun kedepan, tapi untuk seterusnya, Karena bila sekali pemerintahan kita sudah direbut maka SUDAH PASTI MUSTAHIL mengembalikannya Ketangan pribumi, karena rezim baru yang akan datang sudah bisa dipastikan adalah perpanjangan tangan pemerintahan dari China komunis, yang akan dengan segera membuat perbagai keputusan, perundangan baru yang hanya berpihak pada kepentingan China Komunis Raya.
Apakan kita rela menyerahkan nasib kita seterusnya beserta nasib anak cucu kita terjajah oleh Cina Komunis ???
Seperti beberapa negara diluar sana yang sudah diambil alih oleh China Komunis.
Oleh sebab itu saya tuliskan disini "BERGERAKLAH SEKARANG SAUDARAKU, SEBELUM SEMUA TERLAMBAT !!!"
VIRALKAN TULISAN INI !!!
Agar secepatnya sebelum kontestasi pemilu di mulai PARA ELITE POLITIK bisa segerak untuk mewaspadai dan merubah system, Jangan biarkan E-KTP TKA ASENG jadi senjata penentu nasib bangsa Indonesia selamanya !!!
Tidak ada dinegara manapun di dunia ini yang memperbolehkan Tenaga Kerja Asing untuk memiliki ID /KTP yang dapat digunakan sebagai senjata saat pesta demokrasi suatu negara, dalam hal ini MEMBIARKAN WARGA NEGARA LAIN MENENTUKAN NASIB NEGARA KITA !!!
Paling poll para TKA hanya memiliki pasport dan ijin tinggal yang memiliki masa berlaku dan tidak dapat digunakan dalam pemilu yang menentukan nasib suatu negara.
VIRALKAN TULISAN SAYA INI agar :
-Diketahui semua orang.
-Para Elite Politik dapat mewaspadai kemungkinan kembalinya penjajahan di tanah Nusantara ini.
-Para Elite Politik dapat merevisi perundangan pemilu.
-Jangan biarkan E-KTP TKA ASENG menentukan nasib kita dan nasib anak cucu kita kedepan dan seterusnya.
- Cabut keputusan Presiden yang melegalkan para TKA ASENG memiliki E-KTP (yang dapat digunakan sebagai senjata suara saat pemilu 2019).
Saudaraku, Jangan sia2kan perjuangan para pendahulu kita dalam merebut kemerdekaan untuk kita, anak cucu mereka.
Saudaraku, Jangan jual nasib Anak Cucu kita di 2019 dan selamanya sebagai budak bangsa lain karena hanya jabatan sementara, uang sebentar, keuntungan sesaat, yang dalam sekejab bisa mereka ambil kembali saat penjajah berkuasa.
Saudaraku menyesal lah dahulu sebelum nasi menjadi bubur !!!
Saudaraku, khilaf menjual nasib anak cucu adalah khilaf yang tidak termaafkan !!!
Saudaraku berjuanglah mempertahankan Tanah Air ini yang sudah dengan susah payah, keringat, darah dan air mata di rebut oleh leluhur dan pendahulu kita.
Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal menyebut koalisi partai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno menemukan sekitar 25 juta data pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Jumlah data pemilih ganda tersebut ditemukan dalam DPS yang berjumlah 137 juta.
"Dari 137 jutaan pemilih dalam DPS terdapat 25.410.615 pemilih ganda di beberapa daerah. Bahkan di beberapa tempat ditemukan sampai 11 kali digandakan," kata Mustafa saat konferensi pers di kawasan SCBD, Jakarta, Senin malam (3/9/2018), seperti dilansir CNNIndonesia.
Sejauh ini, KPU tengah memperbaharui DPS menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dalam DPS yang tengah difinalisasi menjadi DPT, kata Mustafa, ada 185.994.374 pemilih Pemilu 2019. KPU akan menetapkan DPT tersebut pada Rabu mendatang (5/9).
Mustafa mengatakan poros Prabowo-Sandi meminta KPU agar memberikan data DPS terbaru sebelum ditetapkan sebagai DPT. Mustafa mengklaim pihaknya selama ini baru diberikan data DPS yang berjumlah 137 juta. Itu pun sarat dengan pemilih ganda.
Mustafa mengatakan poros Prabowo-Sandi terlebih dahulu ingin mengecek data DPS terbaru yang dibuat KPU sebelum ditetapkan sebagai DPT. Mustafa cemas data DPS 185 juta milik KPU yang terbaru juga sarat dengan pemilih ganda seperti dalam data DPS sebelumnya yang berjumlah 137 juta.
"Bisa bayangkan dari 130 juta saja sudah ada 25 juta yang tergandakan. Ini makanya yang ingin kita lihat. Apakah ada yang tergandakan lagi atau tidak," ucap Mustafa.
Mustafa mengatakan bahwa 25 juta data pemilih ganda yang ada dalam DPS milik KPU sama dengan 25 juta suara atau 18 persen suara pemilih dalam pilpres. Jika dialokasi ke ranah pemilihan legislatif, Mustafa menyebut 25 juta suara sepadan dengan 104 kursi di DPR.
Mustafa menegaskan koalisi Prabowo-Sandi tidak ingin ada suara palsu yang merusak kualitas pemilu. Karenanya, Mustafa mengatakan koalisi Prabowo-Sandi menolak jika KPU menetapkan DPT pada Rabu mendatang (3/9) jika belum memberikan DPS terbaru untuk dicek keabsahannya.
"Menolak rencana KPU, yang akan menetapkan DPT pileg dan Pilpres yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5, bulan September 2018," ujar Mustafa.
Di tempat yang sama, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengaku kaget sekaligus tercengang ketika menemukan 25 juta data pemilih ganda dalam DPS yang dibuat KPU. Seperti halnya Mustafa, Muzani meminta KPU agar memberikan data DPS sebelum ditetapkan menjadi DPT pada Rabu (5/9).
"Kami akan melakukan penyisiran," ucap Muzani.
Muzani lantas mengingatkan bahwa KPU mesti jujur, terbuka, dan independen dalam menjalankan fungsinya. Muzani mengatakan bahwa semua pihak pun ingin pemilu dan pilpres berjalan dengan adil. Baik itu peserta pemilu yakni capres-cawapres dan partai politik, dan juga masyarakat selaku pemilih.
"Jangan sampai kepercyaan publik jadi sia-sia, jangan sampai demokrasi yang kita angkat tinggi-tinggi menjadi sesuatu yang sia-sia belaka," kata Muzani. (CNNIndonesia)
Rapat kan barisan...
Kawal terus... jangan sampai kita kecolongan dan kalah dalam pemilu nanti... !!!
🙏🤝💪👍🇲🇨
HAYOO..SIAPA YG BISA JAWAB.!! JAMAN OLD PEMIMPIN MUSLIM TEGAS DAN KERAS KEPADA ORANG KAFIR NAMUN SANGAT LEMBUT DAN KASIH SAYANG KEPADA SESAMA KAUM MUSLIM. AKAN TETAPI JAMAN NOW PEMIMPIN MUSLIMNYA KENAPA...?😕 HAYOO... SIAPA YANG BISA JAWAB.....!!!! 😀😊
Toa Masjid Diatur Kemenag, Bupati Ini: Tidak Usah Dihiraukan Bunyikan Seperti Biasa Saja http://tz.ucweb.com/9_2VlTw
Indonesia's rupiah falls to its weakest level in more than 20 years
"Kepemilikan asing yang tinggi pada obligasi ditambah dengan utang USD perusahaan Indonesia yang meningkat juga membuat (rupiah Indonesia) cenderung lebih lemah," Vishnu Varathan, kepala ekonomi dan strategi di Mizuho Bank, mengatakan kepada CNBC dalam email.
Kami tak akan meninggalkanmu berjuang sendiri untuk bangsa ini
#2019PrabowoPresiden
Bismillâhirrahmânirrahîm
Dunia dakwah kembali dikejutkan oleh berita persekusi Ustadz Abdul Somad (UAS). Sejak awal bulan September beredar kabar tentang pembatalan kunjungan dakwah yang dilakukan UAS ke beberapa kota di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan D.I Yogyakarta. Hal ini kemudian diklarifikasi UAS lewat akun Instagram-nya (2/9/18) dengan alasan bahwa kegiatan dakwah UAS sebelumnya di beberapa kota di Jawa Tengah mendapat tekanan, ancaman, intimidasi, serta upaya pembatalan. Hal ini menyebabkan beban panitia serta kondisi psikologis jamaah dan UAS sendiri semakin berat dan tertekan. Berita persekusi Ustadz Abdul Somad ini akhirnya menjadi viral dan banyak dibahas di beberapa surat kabar cetak ataupun online hingga saat ini.
Terkait gangguan kegiatan dakwah melalui persekusi yang dialami UAS dan pembatalan agenda dakwah UAS di jawa timur, jawa tengah dan D.I Yogyakarta dari pihak menejemen UAS, maka kami dari Forum Silaturrahim Alumni Mesir (FSAM) menyatakan beberapa hal, yaitu:
1. Kegiatan dakwah di bumi Indonesia sudah berjalan ribuan tahun sejak abad 8 M hingga berdiri kesultanan Islam di Nusantara jauh sebelum Indonesia merdeka, hingga kini. Dalam masyarakat Indonesia, dakwah dipahami pada fungsinya sebagai pengawal tegaknya al amr bi al-ma‘ruf wa an nahy an al-munkar dalam makna yang luas. Dakwah di Indonesia telah berjalan dengan cara melembaga ataupun dalam bentuk kegiatan individu pendakwah. Kegiatan itu telah hidup dan berkembang secara harmonis dari waktu ke waktu. Maka, kegiatan dakwah di Indonesia harus selalu diberikan perlindungan oleh Pemerintah agar tidak terjadi penghambatan di wilayah NKRI.
2. Ustadz Abdul Somad (UAS) adalah salah satu da’i yang sangat fenomenal. Beliau adalah salah satu aset umat Islam sekaligus putra terbaik yang dimiliki Indonesia. Keluasan ilmu, kecerdasan analisa, dan kemampuan retorikanya menjadi daya tarik tersendiri sehingga dakwahnya amat disukai banyak kalangan masyarakat tanah air, bahkan juga mancanegara. Isi dakwah dan ceramahnyapun sangat bersesuaian dengan ASWAJA, pemahaman Islam mayoritas di negeri ini. Hampir semua kalangan, mulai dari NU, Muhammadiyah, hingga organisasi non agama menerima UAS dengan antusias. Ceramahnya juga kerap terkait dengan kebangsaan dan cinta NKRI. Hal ini dibuktikan dengan banyak lembaga tinggi megara, TNI, dan POLRI yang ikut mengundang dan menikmati isi ceramah UAS. Wilayah dakwahnya memanjang dari perkotaan, pedesaan bahkan sampai ke wilayah pedalaman yang sulit ditempuh pendakwah biasa.
3. Ustadz Abdul Somad (UAS) adalah salah satu dari calon Wakil Presiden hasil rekomendasi ijtimak Ulama di Jakarta bulan juli 2018. Namun dengan segala kerendahan hatinya UAS menolak halus permintaan masyarakat muslim Indonesia melalui ijtimak tersebut. Bahkan UAS minta kepada jamaah agar didoakan ‘tetap menjadi Ustazd sampai mati’. Artinya, UAS adalah pencinta dakwah sejati dari sedikit yang dimiliki bangsa ini.
4. Namun demikian, Ustadz Abdul Somad (UAS) tetap tak lepas dari fitnah dan tuduhan-tuduhan yang tak berdasar. Ketegasannya dalam menyampaikan dakwah dimaknai oleh segelintir orang dengan label ‘anti kebhinekaan’ dan ‘anti NKRI’. Semua ini cenderung fitnah dan mengada-ada, serta tidak boleh dibiarkan terjadi dalam kegiatan dakwah karena bisa membuat gaduh dan merusak harmonisasi perkembangan dakwah ke depan. Hal ini harus diwaspadai karena dapat menyebabkan hilangnya rasa aman seorang pendakwah.
Sehubungan dengan poin-poin penjelasan di atas maka Forum Silaturrahim Alumni Mesir (FSAM) menghimbau beberapa lembaga terkait, antara lain:
1. Kepada MUI Pusat diharapkan dapat mengundang langsung Ustadz Abdul Somad (UAS) agar dapat mendengar dan mengetahui beban dan tekanan seperti apa yang sebenarnya dihadapi oleh UAS. Dari hasil pertemuan tersebut MUI Pusat dapat menindaklanjuti masalah persekusi yang menimpa UAS.
2. Menuntut aparat keamanan agar memberikan pengamanan maksimal bagi perjalanan dakwah para ulama di negeri ini dalam menjalankan dan menyebarkan dakwah Islam Rahmatan lil ‘alamin. Termasuk UAS sebagai salah satunya.
3. Meminta aparat hukum untuk menegakkan supremasi hukum dengan memberikan efek jera hukum bagi siapapun dan dengan dalih apapun yg melakukan teror, intimidasi dan persekusi, serta kriminalisasi kepada para ulama dan pendakwah yang menyampaikan risalah Islam yang sesungguhnya.
4. Kepada Ormas dan Lembaga Dakwah Islam hendaknya memberikan dukungan moril dan advokasi penuh kepada Dakwah UAS, karena UAS adalah aset dakwah Islam di Indonesia dan dunia.
5. Meminta seluruh ummat Islam Indonesia merapatkan barisan, melindungi ulama dan dai pewaris para Nabi, dan tidak terpancing provokasi pihak tertentu yang hendak mengadu domba, yang dapat melemahkan perkembangan dakwah Islam di Indonesia.
Demikianlah pernyataan ini dimuat dengan sebenarnya dan ditandatangani.
Hasbunallâh wa ni’mal wakîl, ni’mal maula wa ni’man nashîr.
Jakarta 24 Dzulhijjah 1439 H/4 September 2018 M,
FORUM SILATURRAHIM ALUMNI MESIR (FSAM)
KH. Dede Muharram, Lc.
(KETUA UMUM)
Dr. H. Ulil Amri Syafri, Lc., MA.
(SEKJEN)
Narahubung:
Jubir FSAM: KH. Fahmi Salim, MA
Kabarsahih.com – Jokowi dan Timnya kini bermain politik topeng lagi. Ketua MUI dan Ketua Syuriah NU, KH Makruf Amin ditampilkan menjadi Calon Wakil Presiden mendampingi Jokowi 2019. Banyak yang tidak sadar bahwa aktor-aktor politik di belakang Jokowi masih sama seperti 2014 lalu. Hasto Kristianto, Luhur Binsar Panjaitan dan Andi Widjajanto masih berperan penting mendandani Jokowi agar tetap nongkrong di Istana.
Hasto bertugas mengkoordinir juru kampanye politik Jokowi dan hal-hal strategis kepentingan PDIP untuk dijalankan Jokowi 2019-2024 mendatang. Andi Widjajanto dan Luhut Panjaitan merancang hal-hal yang lebih strategis yang lebih luas, harus dijalankan Jokowi di istana nantinya.
Wartawan asal Selandia Baru yang pernah lama berkedudukan di Indonesia, John McBeth, menulis peran yang dijalankan Luhut dan Andi Widjajanto. Dikutip dari situs Asia Times, Rabu (21/3/2018), McBeth menyebut bahwa Luhut Pandjaitan memang belum membentuk tim pemenangan Jokowi untuk Pilpres 2019 secara formal.
Akan tetapi, Luhut disebut sudah menghidupkan kembali Brava Lima, kelompok yang terdiri dari lebih 20 pensiunan jenderal, sebagian besar dari Akademi Militer angkatan 1970, yang memainkan peranan penting di balik kemenangan Jokowi pada Pilpres 2014. Nama mantan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto juga menyeruak. Andi disebut telah ditunjuk sebagai pimpinan “Tim Charlie” beranggotakan 15 pensiunan jenderal yang siap untuk memenangkan Jokowi. Lihat : http://www.tribunnews.com/nasional/2018/03/22/luhut-dan-andi-widjajanto-dikabarkan-telah-menyiapkan-tim-pemenangan-jokowi-di-pilpres-2019.
KH Makruf Amin nantinya posisinya mungkin mirip Jusuf Kalla. Hanya menjadi stempel dan menjadi pembantu presiden. Sekali lagi pembantu presiden. Karena dalam konstitusi kita, memang tugas wapres adalah membantu presiden dan bertanggungjawab kepada presiden. Jadi kalau Jokowi melarang sesuatu kepada KH Makruf Amin, sang Kiyai nggak bisa apa-apa.
Dan seperti diketahui bersama, dengan keterbatasan pemahaman politik Jokowi, Jokowi senantiasa nurut dengan sang sutradara. Lihatlah bagaimana posisi Jokowi terlihat akhir-akhir ini sebagai aktor dan bukan sutradara. Mulai dari pamer menyalakan obor api Asean Games, pamer menunggangi dan ngebut motor di jalan raya dan pamer didandani pakaian adat saat peringatan 17 Agustus 1945.
Presiden-presiden sebelum Jokowi, tidak ada yang bermain-main politik pencitraan atau politik gincu yang berlebihan seperti yang dilakukan mantan Walikota Solo ini.
Hutang Budi Jokowi Kepada Luhut Panjaitan
Hutang Budi Jokowi ke Luhut sangat sangat besar. Maka tidak heran ketika Jokowi menjadi presiden 2014, Luhut langsung menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan RI ( 31 Desember 2014 hingga 2 September 2015). Ia kemudian berganti menjadi Menkoplhukam dan akhirnya menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman.
Bacalah berita dari RMOL tertanggal 30 Maret 2014 ini : (http://www.rmol.co/read/2014/03/30/149243/Jokowi-Sudah-Lama-Bekerjasama-dengan-Luhut-Panjaitan-) :
“Tak lama setelah Joko Widodo (Jokowi) mendeklarasikan diri sebagai calon presiden pada Pemilu 2014 dari PDIP, Letjend TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan menyatakan dukungannya. Sikap Luhut ini membuat petinggi Golkar termasuk sang ketua umum, Aburizal Bakrie (Ical), marah
Selain karena menjabat Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, kemarahan juga dipicu karena Luhut telah ditunjuk Ical sebagai ketua tim sukses pencapresannya.
Keputusan Luhut mendukung pencapresan Jokowi bagi sebagian kalangan tidak mengagetkan. Sebab faktanya, keduanya sudah menjalin hubungan sejak lama.
Informasi yang diperoleh dari salah seorang elit politik, hubungan Jokowi dan Luhut terjalin sejak Jokowi memimpin Solo. Saat itu PT Rakabu Sejahtera, perusahaan perseorangan milik Jokowi yang bergerak di bidang furniture, menjalin kerjasama bisnis dengan PT Toba Sejahtera milik Luhut.
Dari data hasil audit Verifikasi Legalitas Kayu PT Rakabu Sejahtera yang dipublis Kementerian Kehutanan, PT Rakabu Sejahtera mengantongi ijin usaha industri pengolahan dan eksportir produksi olahan primer hasil hutan kayu. Sesuai ijin industrinya, PT Rakabu Sejahtera tergolong industri primer penggergajian kayu dan industri lanjutan (mebel dan wood working).
Jajaran direksi PT Rakabu Sejahtera diisi ipar Jokowi, komisaris utama dijabat Agus Widjoyo, adapun posisi komisaris dijabat anaknya Jokowi.
Selama ini Luhut dikenal pengusaha pertambangan. Terlepas dari itu, fakta mengenai hubungan Luhut dan Jokowi yang sudah terjalin lama membuat sebagian kalangan tak kaget dengan keputusan Luhut yang melipir dari Ical dan mendukung pencapresan Jokowi.”
ooo
Jadi hubungan Luhut dan Jokowi terjadi sejak Jokowi menjabat sebagai Wali Kota di Solo. Luhut yang membawa Jokowi ke Jakarta. Sehingga ia bentrok dengan Abu Rizal Bakrie, di Golkar. Sehingga saat itu gerbong Luhut di Golkar mendukung Jokowi, sedangkan gerbong Abu Rizal mendukung Prabowo.
Maka jangan heran di kabinet Jokowi, Luhut memegang posisi kunci. Mantan Danjen Kopassus ini yang ’mengarahkan Jokowi’ dalam banyak hal. Lihatlah ketika Jokowi menjadi presiden, Luhut memegang posisi yang sangat penting yaitu Kepala Staf Kepresidenan, sebuah ‘posisi strategis yang membawahi’ semua menteri.
Posisi ini juga bisa dilihat ketika Rizal Ramli membatalkan reklamasi Pantai Utara Jakarta yang diprogram oleh Ahok. Amien Rais menyebut reklamasi pantai Utara Jakarta yang diprogram Ahok itu adalah lebensraum untuk orang-orang Cina.
Dalam Wikipedia dijelaskan bahwa Lebensraum (bahasa Jerman: “habitat” atau secara harfiah “ruang hidup“) adalah salah satu tujuan politik genosidal utama Adolf Hitler, serta sebuah komponen penting dalam ideologi Nazi. Lebensraum berperan sebagai motivasi kebijakan ekspansionis Jerman Naziyang bertujuan memberikan ruang tambahan untuk pertumbuhan penduduk Jerman demi terciptanya Jerman Raya. Dalam buku Mein Kampf, Hitler menceritakan keyakinannya bahwa rakyat Jerman membutuhkan Lebensraum (“ruang hidup”, berarti tanah dan bahan mentah), dan ruang tersebut harus didirikan di Eropa Timur.
Maka jangan heran, dengan segera Rizal Ramli dicopot dari jabatannya digantikan Luhut Panjaitan. Dan Luhut bersikokoh mempertahankan reklamasi itu yang akhirnya ‘berantem’ dengan Anies Baswedan.
Penggantian menteri yang aneh juga terjadi pada diri Anies Baswedan. Anies yang berperan besar menggolkan Jokowi tahun 2014, tiba-tiba diganti di tengah jalan. Seperti diketahui, program-program Anies cukup menarik dan menguntungkan pendidikan Islam di masa depan.
Penggantian yang kontroversial juga terjadi pada Menteri Perdagangan Rachmat Gobel. Gobel diganti Thomas Lembong (Agustus 2015) setelah mengeluarkan aturan yang ketat tentang penjualan minuman beralkohol. (Baca https://ekonomi.inilah.com/read/detail/2240373/ini-bedanya-mendag-rahmat-gobel-dan-tom-lembong).
Kebijakan yang sangat meresahkan umat Islam adalah pelarangan ormas Islam HTI. Ormas ini tidak pernah melakukan tindak kriminal, tapi karena konsep khilafahnya yang ‘menakutkan’ pihak non Islam, ormas ini dilarang. Herannya pemerintah Jokowi tidak melarang ormas Gerakan Papua Merdeka yang jelas banyak melakukan tindak kriminal dan menimbulkan korban ratusan (atau ribuan) orang di Papua. Seperti diketahui Gerakan Papua Merdeka ini didukung oleh kelompok non Islam.
Sikap pilih kasih dan membubarkan ormas Islam tanpa pengadilan itu (pengadilan PTUN menurut sumber-sumber yang terpercaya diintervensi pemerintah), ditentang habis oleh partai-partai oposisi Jokowi : PKS, PAN dan Gerindra.
Kebijakan yang meresahkan umat juga penangkapan terhadap aktivis-aktivis Islam, seperti Ustadz Alfian Tanjung, Jonru, Asma Dewi, Ustadz Muhammad al Khaththath dan lain-lain. Ancaman penangkapan terhadap Habib Rizieq Shihab, sehingga Habib harus melarikan diri ke Arab Sadi juga catatan merah bagi Jokowi. Meski kemudian untuk pencitraan, Jokowi lewat aparat kepolisian memaafkan beberapa kasus Habib.
Dan kebijakan yang paling kacau adalah mengundang IMF dan Bank Dunia melakukan konferensi pada Oktober 2018 ini. Pertemuan dua lembaga besar itu diketuai oleh Luhut Panjaitan.
Seperti diketahui bahwa IMF dan Bank Dunia ini telah banyak membuat sengsara negara-negara di dunia. Termasuk di Indonesia (selama 20 tahun). Mengapa Luhut mengundang atau memberikan fasilitas kepada mereka? (Baca : https://www.jawapos.com/nasional/politik/27/02/2018/fadli-zon-imf-itu-biang-kerok)
Walhasil, melihat politik topeng atau politik gincu Jokowi ini, bila ada umat Islam masih memilih Jokowi lagi, maka umat ini berarti jatuh ke jurang dua kali. Umat Islam yang melek politik tentu sadar, bahwa Jokowi adalah boneka. Sutradaranya siapa? Anda sendiri bisa menjawabnya. Wallahu azizun hakim. II
Izzadina
https://www.kabarsahih.com/politik-topeng-jokowi.html
Pwk Harto aja gak berani....!!!
Tanggal 3 September, Komandan Don Dasco menanda-tangani Akta Notaris Gerakan Nasional Prabowo Presiden (GNPP). Jadi gerakan konstitusional ganti-presiden sudah mengerucut dan benar. Tidak abu-abu lagi. Jelas. Tegas. Hastagnya: #2019PrabowoPresiden.
GNPP menutup celah bagi oknum tertentu menggunakan spirit ganti presiden dan energi rakyat untuk bargain.
Hahaha .. kocak juga ..
Prabowo Subianto
A a m i i n
Mantab 😎👍
Biarlah orang mencacimu tapi kau buktikan prestasi anak binaanmu untuk mengharumkan nama bangsa...
*Terbukti 14 medali emas di ajang Asian Games telah diberikan untuk NKRI dari olah raga cabang pencak silat, hasil kerja kau dan anak buahmu* 😘👍
Terima kasih, Jendral 😊🙏
We proud of you
#2019PrabowoPresiden
SENJATA E-KTP TKA ASENG AKAN MENENTUKAN NASIB BANGSA INDONESIA SELAMANYA !!!
Kontestasi pilpres 2019 kemungkinan besar akan di warnai oleh kecurang secara besar-besaran, terstruktur, dan sangat masif.
Mungkin banyak dari kita yang tidak "Engeh", tidak sadar, bahwa suara pemilu 2019 sudah disetting sejak beberapa tahun yang lalu, Bahwa akan ada penggelembungan suara secara masif dan besar-besara kepada salah satu calon presiden.
Kenapa saya bisa bilang seperti itu ?
Mari kita lihat fakta kondisi dilapangan saat ini.
Dimulai dari hak memilih hanya cukup memerlukan E-KTP, lalu bisa membuat E-KTP dari China, kemudian masuknya orang China secara masif kenegara kita, baik secara legal dan non legal, ditempat-tempat yang diketahui, tidak diketahui, dan tempat yang baru dibuka, dan kemudian pembukaan serta penambahan ratusan bahkan ribuan calon tps baru oleh pemerintah (cek perbandingan data jumlah tps 2014 dan 2019) akan terlihat gep yang sangat besar disana.
Maka bila di cek secara data fakta kedepannya sesudah pemilu 2019 maka akan terlihat normal, padahal itu adalah kecurangan suara terbesar yang akan menentukan nasib bangsa Indonesia. Bukan hanya 5 tahun kedepan, tapi untuk seterusnya, Karena bila sekali pemerintahan kita sudah direbut maka SUDAH PASTI MUSTAHIL mengembalikannya Ketangan pribumi, karena rezim baru yang akan datang sudah bisa dipastikan adalah perpanjangan tangan pemerintahan dari China komunis, yang akan dengan segera membuat perbagai keputusan, perundangan baru yang hanya berpihak pada kepentingan China Komunis Raya.
Apakan kita rela menyerahkan nasib kita seterusnya beserta nasib anak cucu kita terjajah oleh Cina Komunis ???
Seperti beberapa negara diluar sana yang sudah diambil alih oleh China Komunis.
Oleh sebab itu saya tuliskan disini "BERGERAKLAH SEKARANG SAUDARAKU, SEBELUM SEMUA TERLAMBAT !!!"
VIRALKAN TULISAN INI !!!
Agar secepatnya sebelum kontestasi pemilu di mulai PARA ELITE POLITIK bisa segerak untuk mewaspadai dan merubah system, Jangan biarkan E-KTP TKA ASENG jadi senjata penentu nasib bangsa Indonesia selamanya !!!
Tidak ada dinegara manapun di dunia ini yang memperbolehkan Tenaga Kerja Asing untuk memiliki ID /KTP yang dapat digunakan sebagai senjata saat pesta demokrasi suatu negara, dalam hal ini MEMBIARKAN WARGA NEGARA LAIN MENENTUKAN NASIB NEGARA KITA !!!
Paling poll para TKA hanya memiliki pasport dan ijin tinggal yang memiliki masa berlaku dan tidak dapat digunakan dalam pemilu yang menentukan nasib suatu negara.
VIRALKAN TULISAN SAYA INI agar :
-Diketahui semua orang.
-Para Elite Politik dapat mewaspadai kemungkinan kembalinya penjajahan di tanah Nusantara ini.
-Para Elite Politik dapat merevisi perundangan pemilu.
-Jangan biarkan E-KTP TKA ASENG menentukan nasib kita dan nasib anak cucu kita kedepan dan seterusnya.
- Cabut keputusan Presiden yang melegalkan para TKA ASENG memiliki E-KTP (yang dapat digunakan sebagai senjata suara saat pemilu 2019).
Saudaraku, Jangan sia2kan perjuangan para pendahulu kita dalam merebut kemerdekaan untuk kita, anak cucu mereka.
Saudaraku, Jangan jual nasib Anak Cucu kita di 2019 dan selamanya sebagai budak bangsa lain karena hanya jabatan sementara, uang sebentar, keuntungan sesaat, yang dalam sekejab bisa mereka ambil kembali saat penjajah berkuasa.
Saudaraku menyesal lah dahulu sebelum nasi menjadi bubur !!!
Saudaraku, khilaf menjual nasib anak cucu adalah khilaf yang tidak termaafkan !!!
Saudaraku berjuanglah mempertahankan Tanah Air ini yang sudah dengan susah payah, keringat, darah dan air mata di rebut oleh leluhur dan pendahulu kita.
Kami susah bedainnya. Semua begonya sama
Kini diakui dan dicontek !!!
Plagiator !!!
Otak mana otak !!! 😂😂😂
SENJATA E-KTP TKA ASENG AKAN MENENTUKAN NASIB BANGSA INDONESIA SELAMANYA !!!
Harus d'waspadai oleh alemen bangsa ini jika kita menginginkan #2019gantipresiden
Kontestasi pilpres 2019 kemungkinan besar akan di warnai oleh kecurang secara besar-besaran, terstruktur, dan sangat masif.
Mungkin banyak dari kita yang tidak "Engeh", tidak sadar, bahwa suara pemilu 2019 sudah disetting sejak beberapa tahun yang lalu, Bahwa akan ada penggelembungan suara secara masif dan besar-besara kepada salah satu calon presiden.
Kenapa saya bisa bilang seperti itu ?
Mari kita lihat fakta kondisi dilapangan saat ini.
Dimulai dari hak memilih hanya cukup memerlukan E-KTP, lalu bisa membuat E-KTP dari China, kemudian masuknya orang China secara masif kenegara kita, baik secara legal dan non legal, ditempat-tempat yang diketahui, tidak diketahui, dan tempat yang baru dibuka, dan kemudian pembukaan serta penambahan ratusan bahkan ribuan calon tps baru oleh pemerintah (cek perbandingan data jumlah tps 2014 dan 2019) akan terlihat gep yang sangat besar disana.
Maka bila di cek secara data fakta kedepannya sesudah pemilu 2019 maka akan terlihat normal, padahal itu adalah kecurangan suara terbesar yang akan menentukan nasib bangsa Indonesia. Bukan hanya 5 tahun kedepan, tapi untuk seterusnya, Karena bila sekali pemerintahan kita sudah direbut maka SUDAH PASTI MUSTAHIL mengembalikannya Ketangan pribumi, karena rezim baru yang akan datang sudah bisa dipastikan adalah perpanjangan tangan pemerintahan dari China komunis, yang akan dengan segera membuat perbagai keputusan, perundangan baru yang hanya berpihak pada kepentingan China Komunis Raya.
Apakan kita rela menyerahkan nasib kita seterusnya beserta nasib anak cucu kita terjajah oleh Cina Komunis ???
Seperti beberapa negara diluar sana yang sudah diambil alih oleh China Komunis.
Oleh sebab itu saya tuliskan disini "BERGERAKLAH SEKARANG SAUDARAKU, SEBELUM SEMUA TERLAMBAT !!!"
VIRALKAN TULISAN INI !!!
Agar secepatnya sebelum kontestasi pemilu di mulai PARA ELITE POLITIK bisa segerak untuk mewaspadai dan merubah system, Jangan biarkan E-KTP TKA ASENG jadi senjata penentu nasib bangsa Indonesia selamanya !!!
Tidak ada dinegara manapun di dunia ini yang memperbolehkan Tenaga Kerja Asing untuk memiliki ID /KTP yang dapat digunakan sebagai senjata saat pesta demokrasi suatu negara, dalam hal ini MEMBIARKAN WARGA NEGARA LAIN MENENTUKAN NASIB NEGARA KITA !!!
Paling poll para TKA hanya memiliki pasport dan ijin tinggal yang memiliki masa berlaku dan tidak dapat digunakan dalam pemilu yang menentukan nasib suatu negara.
VIRALKAN TULISAN SAYA INI agar :
-Diketahui semua orang.
-Para Elite Politik dapat mewaspadai kemungkinan kembalinya penjajahan di tanah Nusantara ini.
-Para Elite Politik dapat merevisi perundangan pemilu.
-Jangan biarkan E-KTP TKA ASENG menentukan nasib kita dan nasib anak cucu kita kedepan dan seterusnya.
- Cabut keputusan Presiden yang melegalkan para TKA ASENG memiliki E-KTP (yang dapat digunakan sebagai senjata suara saat pemilu 2019).
Saudaraku, Jangan sia2kan perjuangan para pendahulu kita dalam merebut kemerdekaan untuk kita, anak cucu mereka.
Saudaraku, Jangan jual nasib Anak Cucu kita di 2019 dan selamanya sebagai budak bangsa lain karena hanya jabatan sementara, uang sebentar, keuntungan sesaat, yang dalam sekejab bisa mereka ambil kembali saat penjajah berkuasa.
Saudaraku menyesal lah dahulu sebelum nasi menjadi bubur !!!
Saudaraku, khilaf menjual nasib anak cucu adalah khilaf yang tidak termaafkan !!!
Saudaraku berjuanglah mempertahankan Tanah Air ini yang sudah dengan susah payah, keringat, darah dan air mata di rebut oleh leluhur dan pendahulu kita.
+gUnA Andry
Betul harus terus di kawal sob,
GAWAT!!! Tim Prabowo-Sandi Temukan 25 Juta Data Pemilih Ganda
4 September 2018 7:38 — PORTAL ISLAM
[PORTAL-ISLAM.ID] Pemilu 2019 belum dimulai, tapi indikasi potensi kecurangan berhasil ditemukan Tim Prabowo-Sandi.
Betul harus terus di kawal sob,
GAWAT!!! Tim Prabowo-Sandi Temukan 25 Juta Data Pemilih Ganda
4 September 2018 7:38 — PORTAL ISLAM
[PORTAL-ISLAM.ID] Pemilu 2019 belum dimulai, tapi indikasi potensi kecurangan berhasil ditemukan Tim Prabowo-Sandi.
Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal menyebut koalisi partai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno menemukan sekitar 25 juta data pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Jumlah data pemilih ganda tersebut ditemukan dalam DPS yang berjumlah 137 juta.
"Dari 137 jutaan pemilih dalam DPS terdapat 25.410.615 pemilih ganda di beberapa daerah. Bahkan di beberapa tempat ditemukan sampai 11 kali digandakan," kata Mustafa saat konferensi pers di kawasan SCBD, Jakarta, Senin malam (3/9/2018), seperti dilansir CNNIndonesia.
Sejauh ini, KPU tengah memperbaharui DPS menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dalam DPS yang tengah difinalisasi menjadi DPT, kata Mustafa, ada 185.994.374 pemilih Pemilu 2019. KPU akan menetapkan DPT tersebut pada Rabu mendatang (5/9).
Mustafa mengatakan poros Prabowo-Sandi meminta KPU agar memberikan data DPS terbaru sebelum ditetapkan sebagai DPT. Mustafa mengklaim pihaknya selama ini baru diberikan data DPS yang berjumlah 137 juta. Itu pun sarat dengan pemilih ganda.
Mustafa mengatakan poros Prabowo-Sandi terlebih dahulu ingin mengecek data DPS terbaru yang dibuat KPU sebelum ditetapkan sebagai DPT. Mustafa cemas data DPS 185 juta milik KPU yang terbaru juga sarat dengan pemilih ganda seperti dalam data DPS sebelumnya yang berjumlah 137 juta.
"Bisa bayangkan dari 130 juta saja sudah ada 25 juta yang tergandakan. Ini makanya yang ingin kita lihat. Apakah ada yang tergandakan lagi atau tidak," ucap Mustafa.
Mustafa mengatakan bahwa 25 juta data pemilih ganda yang ada dalam DPS milik KPU sama dengan 25 juta suara atau 18 persen suara pemilih dalam pilpres. Jika dialokasi ke ranah pemilihan legislatif, Mustafa menyebut 25 juta suara sepadan dengan 104 kursi di DPR.
Mustafa menegaskan koalisi Prabowo-Sandi tidak ingin ada suara palsu yang merusak kualitas pemilu. Karenanya, Mustafa mengatakan koalisi Prabowo-Sandi menolak jika KPU menetapkan DPT pada Rabu mendatang (3/9) jika belum memberikan DPS terbaru untuk dicek keabsahannya.
"Menolak rencana KPU, yang akan menetapkan DPT pileg dan Pilpres yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5, bulan September 2018," ujar Mustafa.
Di tempat yang sama, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengaku kaget sekaligus tercengang ketika menemukan 25 juta data pemilih ganda dalam DPS yang dibuat KPU. Seperti halnya Mustafa, Muzani meminta KPU agar memberikan data DPS sebelum ditetapkan menjadi DPT pada Rabu (5/9).
"Kami akan melakukan penyisiran," ucap Muzani.
Muzani lantas mengingatkan bahwa KPU mesti jujur, terbuka, dan independen dalam menjalankan fungsinya. Muzani mengatakan bahwa semua pihak pun ingin pemilu dan pilpres berjalan dengan adil. Baik itu peserta pemilu yakni capres-cawapres dan partai politik, dan juga masyarakat selaku pemilih.
"Jangan sampai kepercyaan publik jadi sia-sia, jangan sampai demokrasi yang kita angkat tinggi-tinggi menjadi sesuatu yang sia-sia belaka," kata Muzani. (CNNIndonesia)
Rapat kan barisan...
Kawal terus... jangan sampai kita kecolongan dan kalah dalam pemilu nanti... !!!
🙏🤝💪👍🇲🇨
Toa Masjid Diatur Kemenag, Bupati Ini: Tidak Usah Dihiraukan Bunyikan Seperti Biasa Saja http://tz.ucweb.com/9_2VlTw
Tiada ulasan:
Catat Ulasan