Dakwaan ceroboh perairan: Singapura tangguh mesyuarat JMCIM
Menteri Besar Johor tegaskan lawatan dilakukan untuk hantar bekalan makanan kepada pasukan keselamatan, bukan provokasi negara jiran
12/01/2019
Keputusan itu dibuat susulan insiden pencerobohan kapal Malaysia di perairan republik itu di Tuas, Rabu lalu.
The Straits Times memetik kenyataan jurucakap Kementerian Luar Singapura (MFA) hari ini melaporkan, penangguhan yang diputuskan negara jiran itu dipersetujui pihak Malaysia.
“Pencerobohan oleh Menteri Besar Johor, Datuk Osman Sapian ke wilayah perairan Singapura di Tuas pada 9 Januari lalu membuatkan Mesyuarat JMCIM kali ke-14 tidak dapat dipertahankan (untenable).
“Susulan itu, Singapura mencadangkan untuk menangguhkan Mesyuarat JMCIM dan Malaysia bersetuju,” katanya.
Terdahulu, portal Singapura itu melaporkan, lima kapal kerajaan Malaysia berlayar di perairan negara itu pada Rabu lalu, jam 6 petang.
Laporan berkenaan turut menyiarkan beberapa gambar ihsan daripada Pasukan Polis Singapura, menunjukkan kapal dinaiki rombongan Osman melawat kapal MV Pedoman.
Bagaimanapun Osman, dalam catatan di Facebooknya berkata, kenyataan yang dtularkan media luar itu dilihat adalah cubaan untuk mengelirukan masyarakat, kerana kawasan yang dilawati bukan di dalam perairan Singapura.
Katanya, lawatan yang dilakukan tidak berniat untuk provokasi negara jiran, sebaliknya bertujuan untuk menghantar bekalan makanan kepada pasukan keselamatan yang bertugas, yang dilakukan setiap dua minggu sekali.
“Kawasan yang dimaksudkan bukan di dalam perairan negara itu (Singapura) kerana kita melawat pasukan yang bertugas untuk menjaga sempadan, dan mereka itu juga masih berada di dalam negara, jadi dakwaan itu hanya satu cubaan untuk mengelirukan semata-mata,” katanya.
Dakwaan ceroboh perairan: Singapura tangguh mesyuarat JMCIM - Portal Islam dan Melayu | ISMAWeb
Pasca Kedubes Cina Didemo, Sejumlah Ormas Islam Diajak ke Cina Diperlihatkan Kamp Uighur Tapi Palsu
Sabtu, 12 Januari 2019 20:19
Foto: Ketua Majelis Nasional Turkistan Timur, Seyit Tumturk
KIBLAT.NET, Jakarta – Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) bekerjasama dengan Jurnalis Islam Bersatu (JITU) pada Sabtu, (12/01) menggelar acara diskusi kemanusiaan.
Diskusi yang bertajuk “Kesaksian dari Balik Penjara Uighur” itu turut menghadirkan Ketua Majelis Nasional Turkistan Timur, Seyit Tumturk.
Dalam kesempatan tersebut ia menegaskan bahwa bangsa Uighur telah melihat solidaritas yang ditunjukkan masyarakat Indonesia. Bahkan, Seyit sendiri mengaku kagum dengan pembelaan kaum muslimin di Indonesia.
“Masyarakat muslim Indonesia turun ke jalan dan di Jakarta digelar aksi solidaritas untuk bangsa Uighur. Inilah salah satu sebab saya datang ke Jakarta. Kami kagum dengan Muslim Indonesia yang menyatakan sikapnya secara tegas berada di sisi masyarakat Uighur,” terang Seyit.
Sebagaimana diketahui, pada 21 Desember 2018 lalu, sejumlah aktivis dan orma Islam menggelar aksi di depan Kedubes Cina di Mega Kuningan, Jakarta.
Setelah aksi itu dilakukan, pihak kedutaan Cina di Indonesia ternyata mengajak ormas Islam [organisasi Islam] datang ke Cina guna memanipulasi ormas dan tokoh Islam yang diajak ke sana bahwa kamp itu hanya kamp pelatihan biasa. Mereka diajak dan ditunjukkan ke kamp yang disebut kamp untuk kaum Uighur tapi bukan kamp yang sebenarnya.
“Partai Komunis Cina mengingkari kekerasan dan kezaliman yang terjadi di dalam kamp itu. Namun, PBB dan lembaga internasional sudah meneliti secara langsung apa yang terjadi di sana. Hanya saja jumlah pengungsi kamp yang disebut PBB sangat sedikit yaitu satu juta, padahal jumlahnya mencapai 3 juta lebih,” tandasnya.
BACA JUGA Amnesty Internasional Minta Cina Beri Jalur Independen Selidiki Diskriminasi Muslim Uighur
Pemerintah Cina hingga kini bersikeras menyebut bahwa kamp thanan khusus bangsa Uighur itu sebagai kamp pelatihan dan reedukasi.
“Kalau betul apa yang mereka katakan bahwa itu adalah kamp pelatihan untuk edukasi, kami siap duduk satu meja untuk membeberkan bukti-bukti kezaliman yg ada di hadapan pemerintah Cina,” jelas Seyit Tumturk.
Secara ringkas, pendiri Asosiasi Solidaritas dan Budaya Turkistan Timur yang berbasis di Kayseri, Turki ini menambahkan bahwa Turkistan Timur pernah berdaulat dan merdeka di tahun 1949. Kemudian kembali dijajah oleh Cina dan diubah namanya menjadi wilayah otonomi Xinjiang.
Secara demografi, pada tahun 1943, etnis Cina (Han) hanya berjumlah 3% di wilayah tersebut. Namun kini sekitar 70% yang menguasai wilayah Urumqi adalah etnis Han.
Reporter: Fajar Shadiq
Editor: Izhar Zulfikar
Pasca Kedubes Cina Didemo, Sejumlah Ormas Islam Diajak ke Cina Diperlihatkan Kamp Uighur Tapi Palsu - Kiblat
Tiada ulasan:
Catat Ulasan