Di Balik Keputusan Gus Dur Rela Tinggalkan Istana Presiden
22 Des 2018, 08:51 WIB
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2418787/original/067615000_1542892557-20181122-Gus-Dur-3.jpg)
Liputan6.com, Jakarta Putri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Alissa Wahid masih mengingat detik-detik lengsernya sang ayah sebagai Presiden ke-4 RI. Hal itu ia sampaikan dalam peringatan haul ke-9 Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan, Jumat 21 Desember malam.
"Juni 2001 saya dipanggil bapak (Gus Dur). Bapak meminta kita pulang ke Ciganjur, beliau mengatakan 'suasana berat nak, bawa ibu pulang'," kata Alissa.
Saat itu, banyak pihak yang menginginkan Gus Dur untuk meletakkan jabatannya. Alissa pun dengan setia mendampingi sang ayah di Istana Negara. Bahkan, ia sempat memberikan saran agar Gus Dur untuk merelakan jabatannya. Namun, hal itu tak didengar Gus Dur.
"Saya bertanya, 'Pak, kenapa si Bapak bertahan? Musuhnya banyak, bapak kan tidak menginginkan jabatan'. Beliau menjawab 'Nak, kita berjuang untuk kebenaran'. Kebenaran tidak bisa di-voting," tegas Alissa.
Berubah Sikap
Bulat untuk bertahan di istana negara, Gus Dur secara tiba-tiba justru mengubah sikapnya. Menurut Alissa, saat keluarganya memilih tinggal mendampingi Gus Dur, sang ayah kemudian memutuskan untuk keluar istana.
"Kemudian saya bertanya lagi, 'Bapak kenapa kok kita keluar ke istana?'. Rupanya beberapa Kiai, salah satunya Kiai Iskandar mengatakan, beberapa ribu santri sudah berdatangan. Di depan istana berdemo, saling berbalas-balasan, saling adu suara. Waktu itu, beliau mendapat laporan ribuan akan datang dan siap berjihad untuk pemimpin mereka (Gus Dur)," tambahnya.
Namun demikian, justru kabar tersebutlah yang membuat Gus Dur tegas untuk meletakkan jabatannya sebagai presiden. Sebab, menurut Alissa, tak ada satu jabatan yang patut dipertahankan Gus Dur dengan mengorbankan masyarakatnya.
"Begitulah ketika kemanusiaan diletakkan di atas politik. Beliau teguh tidak akan mengorbankan rakyat untuk keuntungan mereka sendiri. Banyak orang yang tidak suka Gus Dur, cara-cara Gus Dur, tapi tidak ada yang menyangka bahwa Gus Dur berjuang untuk umat. Mari kita jadikan tauladan, mendahulukan kemanusiaan dibanding politik. Kita harus mengingatkan pemimpin untuk melayani rakyat, bukan pemimpin yang dilayani rakyat," Alissa memungkasi.
150 Suku di Suriah Utara Gelar Konferensi Dukung Operasi Militer Turki
Sabtu, 22 Desember 2018 09:06
KIBLAT.NET, Aleppo – Pemerintah Turki mengumpulkan 150 suku dan klan Suriah pada Jumat (21/12) di Kota Azaz. Suku-suku tersebut dikumpulkan di bawah payung Dewan Tinggi Suku dan Klan Oposisi Suriah.
Pertemuan itu merupakan konferensi tahunan yang digelar dewan tersebut. Mereka menyatakan dukungan terhadap Turki dalam operasi militer anti milisi PYD-PKK di timur Sungai Efrat.
Konferensi ini dihadiri oleh seribu orang, termasuk 400 anggota Majelis Umum, mewakili suku-suku Arab, Turki, Kurdi dan Suriah di seluruh Suriah.
Para pembicara dalam konferensi menekankan pentingnya menyatukan suku-suku di bawah satu payung, menghadapi organisasi teroris Kurdi PYD-PKK. Mereka mendukung upaya Turki untuk membebaskan Sungai Efrat Timur dari terorisme.
“Suriah dan Turki adalah satu tubuh, dan kami akan menghidupkan kembali sejarah dan kembali ke satu tubuh seperti sebelumnya,” kata Rami Al-Dash, yang terpilih sebagai presiden dewan, kepada koresponden Anadolu.
Dia menekankan bahwa struktur Dewan didasarkan pada kebebasan dan demokrasi, dan berterima kasih kepada Turki atas dukungan yang diberikan kepada untuk membentuk Dewan dan penyatuan suku-suku Arab.
Al-Dash menunjukkan bahwa kehadiran perwakilan semua suku di Suriah memberikan dorongan besar kepada Dewan. Dewan Suku ini mewakili semua suku.
Sementara itu, kepala Koalisi Nasional untuk Pasukan Revolusioner dan oposisi Suriah, Abdul Rahman Mustafa, mengatakan kepada koresponden Anadolu bahwa “Suriah menyaksikan pembentukan dewan penting yang mewakili suku-suku Arab dan suku-suku yang berpengaruh pada rezim dan rakyat Suriah.
BACA JUGA JWT Sergap Militer Suriah, 30 Tewas
Mustafa menunjukkan bahwa “inilah saatnya untuk persatuan, terutama ketika suku-suku secara demokratis memilih pemimpin mereka yang mewakili masa depan Suriah. Perwakilan suku-suku di timur Sungai Efrat juga hadir dan bergabung dalam Dewan Suku.
Dia menjelaskan bahwa kehadiran Koalisi Nasional dalam konferensi tersebut “memberi legitimasi Dewan yang berasal dari legitimasi koalisi.”
Sumber: Anadolu Agency
Redaktur: Sulhi El-Izzi
Redaktur: Sulhi El-Izzi
https://www.kiblat.net/2018/12/22/150-suku-di-suriah-utara-gelar-konferensi-dukung-operasi-militer-turki/
Rusia Akan Pertemukan Hamas dan Fatah di Moskow
Sabtu, 22 Desember 2018 08:35
KIBLAT.NET, Moskow – Rusia mengumumkan pada Jumat (21/12) kesiapannya untuk mengadakan pertemuan antara Gerakan Fatah dan Hamas di Moskow. Moskow mengatakan bahwa langkah itu untuk “berkontribusi pada rekonsiliasi nasional antara kedua pihak.”
“Kami telah mengundang Ismail Haniyeh (kepala biro politik Hamas), dan ia telah menerimanya, dan kemungkinan besar akan menjadi pertemuan awal tahun depan,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Bogdanov, seperti dilansir Anadolu Agency dari kantor berita Rusia, Interfax.
Bagdonav yang juga utusan khusus presiden untuk Timur Tengah menambahkan bahwa pihaknya saat ini tengah menentukan kesepakatan tanggal pertemuan. Pihak Haniyeh diminta membentuk tim delegasi di bawah pimpinannya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Palestina Otoritas Palestina yang dikuasai Gerakan Fatah, Riyad al-Maliki, menyambut upaya Moskow untuk mencapai rekonsiliasi nasional antara Fatah dan Hamas.
“Tidak ada salahnya dalam pandangan kami bahwa kepemimpinan Rusia harus berusaha untuk berkontribusi sebanyak mungkin pada konsolidasi upaya menuju rekonsiliasi,” kata Maliki dalam sebuah wawancara dengan Russia Today.
“Setiap upaya dukungan tambahan yang mendukung upaya-upaya Mesir kami sambut dengan baik,” imbuhnya.
Pekan lalu, Haniyeh mengatakan siap bertemu dengan Presiden Mahmoud Abbas di mana saja untuk membahas pengaturan pertemuan Palestina yang diperluas dan menyepakati agenda aksi nasional untuk tahap berikutnya.
Dua bulan terakhir, delegasi Mesir mondar-mandir antara Gaza, Tepi Barat dan Tel Aviv untuk membahas rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas, dan mencapai gencatan senjata antara Israel dan faksi-faksi di Gaza.
Pembicaraan rekonsiliasi saat ini adalah satu dari puluhan putaran yang diadakan antara Hamas, Fatah dan seluruh faksi Palestina sejak awal pembagian negara Palestina pada 2007 di Kairo dan beberapa ibu kota Arab, tetapi selalu berakhir dalam kegagalan.
Hamas dan Fatah menandatangani perjanjian rekonsiliasi pada 12 Oktober 2017. Akan tetapi, mayoritas kesepakatan tidak sepenuhnya dilaksanakan. Hal itu karena masih ada perbedaan dalam penerapannya.
Sumber: Anadolu Agency
Redaktur: Sulhi El-Izzi
Redaktur: Sulhi El-Izzi
https://www.kiblat.net/2018/12/22/rusia-akan-pertemukan-hamas-dan-fatah-di-moskow/
Masyarakat Poso Demo Menolak Diskriminasi Muslim Uighur
Sabtu, 22 Desember 2018 13:45
Foto: Masyarakat Poso Demo Tolak Diskriminasi Muslim Uighur
KIBLAT.NET, Poso – Masyarakat Kota Poso dan sekitarnya turun ke jalan menuntut dan mengecam pemerintah China yang telah melakukan pembantaian dan penganiyaan terhadap muslim Uighur. Sekitar 500 orang peserta aksi dari berbagai elemen mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Poso Peduli Uighur berkumpul di Masjid Raya Poso setelah sholat Jumat.
Koordinator aksi Ustadz Muhammad Amin Adnan menyampaikan beberapa tuntutan Aliansi Masyarakat Poso Peduli Uighur diantaranya yaitu mengecam keras penindasan sistematis terhadap muslim Uighur di Xinjiang China. Karena bertentangan dengan deklarasi universal hak asasi manusia perserikatan bangsa-bangsa ( HAM PBB) dan juga bertentangan dengan UUD 1945.
“Kami mengecam tindakan penindasan sistematis terhadap muslim Uyghur karena ini bertentangan dengan HAM PBB dan UUD 1945” ungkap koordinator aksi Aliansi Masyarakat Poso Peduli Uyghur, Muhammad Amin Adnan pada Jumat (21/12/2018).
Masyarakat juga menuntut dan mendesak pemerintah Indonesia agar mengambil sikap tegas dan langkah kongkrit atas apa yang dilakukan pemerintah China kepada muslim Uighur karena hal ini tidak sesuai dengan UUD RI tahun 1945.
“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” ucapnya.
Massa berkumpul di Masjid Raya Poso kemudian melakukan longmarch dan menyampaikan aspirasinya ke gedung DPRD Poso dan Mapolres Poso, selanjutnya aksi ditutup dengan aksi penggalangan dana.
Selain itu koordinator aksi juga menyatakan dalam orasinya bahwa kepada WNA China yang ada di Poso untuk memberikan peringatan kepada pemerintahnya untuk tidak menindas muslim Uighur.
“Sekali lagi kita sampaikan kepada warga negara asing China yang ada di Kabupaten Poso agar mengingatkan pemerintahan kalian, paham komunis kalian jangan cuman mencari hidup di tempat kami. Ingat pemerintah RRc kalian bahwasanya jangan pernah menindas saudara-saudara muslim Uighur kami,” tuturnya.
Ditengah aksi menyampaikan aspirasinya, massa aksi juga membakar bendera PKI dan Bendera China sambil menyatakan kemerahan mereka dengan meneriakkan China dan PKI komunis biadab. Aksi berakhir usai penggalangan dana di Halte depan pasar lama Poso, sekitar pukul 17.30 WITA peserta aksi membubarkan diri.
Reporter: Ahmad Sutejo
Editor: Izhar Zulfikar
Editor: Izhar Zulfikar
https://www.kiblat.net/2018/12/22/masyarakat-poso-demo-menolak-diskriminasi-muslim-uighur/
Sabtu, 22 Disember 2018 | 2:54pm
Ahli Jawatankuasa Komunikasi dan Mobiliti Pakatan Harapan, Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan. - NSTP/Zunnur Al Shafiq
Ada rancangan guling PM - Khairuddin
Oleh Mohd Iskandar Ibrahim mohd_iskandar@nstp.com.my
KUALA LUMPUR: Ahli Jawatankuasa Komunikasi dan Mobiliti Pakatan Harapan (PH), Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan mendakwa wujud rancangan menggulingkan Tun Dr Mahathir Mohamad daripada jawatan Perdana Menteri.
Beliau mendakwa, langkah itu dirancang oleh ‘puak’ yang tidak bertanggungjawab dan kecewa kerana tidak mendapat jawatan.
“Saya dapat menghidu tindakan tidak bertanggungjawab puak-puak yang kecewa tidak dapat jawatan yang sedang berusaha untuk menjatuhkan Dr Mahathir selaku Perdana Menteri.
“Namun, puak-puak ‘tahi kucing’ ini terlalu kerdil bagi saya. Bukan niat saya untuk bersikap angkuh tetapi kalangan ini boleh dilipat-lipat masuk dalam kocek seluar saja,” katanya dalam satu kenyataan hari ini.
Kenyataan Khairuddin itu dipercayai ditujukan kepada Pengerusi Majlis Pimpinan Negeri (MPN) PKR Kedah, Datuk Johari Abdul yang sebelum ini mengkritik Perdana Menteri seperti tidak tahu berbuat apa-apa dan hanya menghabiskan masa ke luar negara selepas Pakatan Harapan (PH) memenangi Pilihan Raya Umum Ke-14 (PRU-14) lalu.
Mengulas lanjut, Khairuddin berkata, Perdana Menteri bertungkus-lumus membangunkan semula negara yang dirosakkan kerajaan kleptokrasi dan memerlukan sokongan padu daripada semua pihak.
“Ini bukan kerja Perdana Menteri seorang diri. Ia adalah tanggungjawab serta tindakan kolektif daripada semua pihak dalam PH. Jangan asyik salahkan Perdana Menteri seorang diri saja.
“Tolong jangan kurang ajar. Perdana Menteri ke luar negara bukan bercuti tetapi lawatan rasmi ke arah untuk mendapatkan keyakinan dunia luar bagi membangunkan semula negara ini,” katanya.
Tiada ulasan:
Catat Ulasan