that mends jendela or tingkap - koleksi Pattani.
Muhammadiyah Terima Kunjungan Diaspora Muslim Uighur
Selasa, 15 Januari 2019 12:15
Foto: Pertemuan diaspora muslim Uighur dengan PP Muhammadiyah.
KIBLAT.NET, Jakarta – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendapat kunjungan dari orang Uighur yang tinggal di luar Cina pada Senin (14/01/2018) usai waktu shalat Ashar.
Rombongan diterima oleh Sekretaris Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah, Wachid Ridwan.
Wachid mengatakan, diaspora Muslim Uighur menjelaskan beberapa hal seputar kondisi yang dialami Muslim Uighur kepada Muhammadiyah. Termasuk tentang kamp konsentrasi yang dibuat pemerintah Cina.
“Dia (diaspora Uighur) mengatakan, memang kalau (laporan) secara tulisan formal, resmi, susah. Karena memang itu sangat-sangat tidak mungkin dilakukan,” ujar Wachid.
“Pemerintah Tiongkok telah mengakui keberadaan kamp itu, sedangkan perlakuan penyiksaan dan lain sebagainya tidak pernah diakui oleh pemerintah Tiongkok,” tambahnya.
Wachid mengatakan bahwa diaspora Uighur berharap agar Muhammadiyah bisa mengambil langkah diplomatis untuk menanggapi persoalan tersebut.
“Sebagai institusi non pemerintah kita bisa menggunakan pressure group ini bagaimana perlakuan terhadap Uighur, ini harus jauh lebih baik dan demokratis dan menghargai hak-hak asasi manusia,” ungkap Wachid.
Adapun hasil dari pertemuan tersebut, Wachid mengatakan belum ada komitmen yang telah disepakati. Akan tetapi telah terjalin silaturrahim dan hubungan komunikasi dengan diaspora Uighur.
“Kita akan melaporkan dari lembaga ke pimpinan pusat, tentang pertemuan ini tadi. Tidak ada substansi yang sangat mendasar dan tidak ada komitmen apapun tetapi kita sudah menjalin hubungan komunikasi dan silaturrahim dan itu yang menurut kita penting,” kata Wachid
“InsyaAllah kita sesama muslim akan kerja sama terus untuk ke depan,” pungkasnya.
Reporter: Fanny Alif
Editor: M. Rudy
Muhammadiyah Terima Kunjungan Diaspora Muslim Uighur - KiblatPresiden AS Donald Trump Ancam Hancurkan Turki
Selasa, 15 Januari 2019 04:54 WIB
Getty Images: Presiden Amerika Serikat Donald Trump
TRIBUNNEWS.COM, AS - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam untuk 'menghancur-leburkan Turki secara ekonomi' jika mereka menyerang pasukan Kurdi di Suriah setelah pasukan AS nanti ditarik dari Suriah.
Namun, seperti ditulisnya dalam dua cuitan hari Minggu, Trump mengatakan ia juga tak ingin pasukan Kurdi memprovokasi Turki.
Sejauh ini pasukan AS bertempur bersama kelompok milisi Kurdi, YPG, di utara Suriah, untuk menumpas kelompok ISIS
Sebaliknya, Turki menganggap YPG (Unit Pelindung Rakyat) sebagai teroris. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan berikrar untuk menghancurkan kelompok itu dan mengungkapkan kemarahannya atas dukungan Amerika kepada mereka.
Pernyataan Trump terbaru ini muncul di tengah banjir kecaman atas keputusannya yang mendadak untuk menarik pasukan AS dari Suriah.
Seorang tokoh penting di keluarga kerajaan Arab Saudi, Pangeran Turki al-Faisal, mengatakan kepada BBC bahwa langkah Trump itu akan memunculkan 'dampak negatif' yang menguntungkan Iran, Rusia dan Presiden Suriah Bashar al-Assad.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo saat ini berada di ibu kota Saudi, Riyadh, dalam rangkaian tur di Timur Tengah untuk meyakinkan sekutu-sekutu AS di wilayah tersebut.
Apa yang dikatakan Trump?
Presiden Trump bersikukuh atas keputusannya untuk menarik pasukan, dengan mengatakan setiap pejuang ISIS yang tersisa dapat diserang dari udara.
Trump menyebut bisa menghancurkan Turki secara ekonomi, namun dia tidak memapar bagaimana ekonomi Turki akan menderita jika mereka menyerang YPG.
Agustus lalu AS memberlakukan sanksi dan bea masuk perdagangan pada Turki, menyusul cek-cok tentang ditahannya seorang pendeta AS di Turki. Sanksi itu turut mengakibatkan jatuhnya nilai lira Turki.
Trump juga menyebutkan gagasan untuk menetapkan 'zona aman 20 mil', yang menurut wartawan BBC Barbara Plett Usher mengisyaratkan jenis solusi yang sedang ditawarkan dan dirundingkan oleh Menlu Mike Pompeo.
Presiden juga mengatakan bahwa Rusia, Iran dan Suriah adalah pihak-pihak yang paling diuntungkan oleh langkah AS di Suriah selama ini dan sudah waktunya tentara-tentara Amerika itu ditarik pulang.
Juru bicara Presiden Erdogan Ibrahim Kalin menanggapi melalui sebuah cuitan, bahwa Turki mengharapkan AS untuk 'menghormati kemitraan strategis kita.'
"Teroris tidak bisa menjadi mitra dan sekutu Anda," katanya.
Presiden Trump mengejutkan para sekutu dan mendapat kritik keras di dalam negeri ketika bulan lalu ia memerintahkan agar pasukan AS segera ditarik dari sekitar 30% wilayah Suriah yang dikuasai aliansi Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin YPG.
Militer AS memulai langkah itu pekan lalu dengan menarik sejumlah peralatan militer dari Suriah, meskipun pasukan mereka masih tetap berada di negara itu.
Apa yang dikatakan Mike Pompeo?
Akhir pekan lalu, Menlu AS Mike Pompeo mengatakan telah berbicara di telpon dengan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu dan 'optimis' bahwa dapat dicapai kesepakatan dengan Turki untuk melindungi para pejuang Kurdi. Dia tidak memberikan detail lebih jauh.
Baca Juga
Di Abu Dhabi, Pompeo mengatakan AS mengakui 'hak rakyat Turki dan hak Presiden Erdogan untuk mempertahankan negara mereka dari teroris'.
Betapa pun, katanya, "kami juga tahu bahwa mereka yang berjuang bersama kami selama ini layak dilindungi juga," tambahnya.
Di Riyadh, menteri luar negeri Pampeo diperkirakan akan membahas Iran dan konflik di Yaman dan Suriah, serta membicarakan perkembangan tentang penyelidikan atas pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. Khashoggi, seorang wartawan yang kritis terhadap penguasa Arab Saudi, dibunuh di konsulat Saudi di Istanbul tiga bulan lalu.
Berapa banyak pasukan AS di Suriah?
Sekitar 2.000 personel militer AS dilaporkan ditempatkan di Suriah utara. Pasukan angkatan darat AS pertama kali tiba di musim gugur 2015 ketika Presiden Barack Obama mengirim sejumlah kecil pasukan khusus untuk melatih dan memberi konsultasi kepada para pejuang YPG.
AS akhirnya mengambil langkah itu setelah beberapa upaya melatih dan mempersenjatai kelompok-kelompok pemberontak Suriah untuk memerangi militan ISIS, gagal total bahkan menimbulkan kekacauan.
Sesudah itu, di tahun-tahun berikutnya, jumlah pasukan AS di Suriah meningkat, dan jaringan pangkalan dan lapangan udara dibentuk membentuk busur yang menghubungkan berbagai bagian timur laut negara itu.
Presiden AS Donald Trump Ancam Hancurkan Turki - Halaman 3 - Tribunnews.com
The real reason Singapore’s Transport Minister flipped Azmin Ali the bird
Last Saturday, Dato’ Seri Azmin Ali told reporters that the 14thJoint Ministerial Committee for Inskandar Malaysia (JMCIM) meeting, scheduled for yesterday, was postponed because issues that were to be discussed had already been touched on.
While that may be true, what Azmin told reporters was a truth of omission, which, in essence, is a complete lie.
Basically, the postponement had nothing to do with issues already discussed but Singapore’s dissatisfaction over delays to the Johor Bahru-Singapore Rapid Transit System (RTS) link project.
The republic’s Transport Minister, Khaw Boon Wan, is well aware of Mahathir’s and Azmin’s attempt to get all the usual suspects – the likes of Vincent Tan, Syed Mokhtar and gang – involved with the project and will continue to stall it until he agrees to all their terms.
THE THIRD FORCE
Last Saturday, Dato’ Seri Azmin Ali told reporters that the 14thJoint Ministerial Committee for Inskandar Malaysia (JMCIM) meeting, scheduled for yesterday, was postponed because issues that were to be discussed had already been touched on. According to him, the issues were hashed out at a bilateral session between Malaysian Foreign Affairs Minister Dato’ Saifuddin Abdullah and his Singaporean counterpart, Dr Vivian Balakrishnan. Balakrishan, who met Azmin the next day, more or less corroborated the claim by admitting that he and Azmin discussed matters pivotal to relations between our two nations. While that may be true, what Azmin told reporters on Saturday was a truth of commission, which essentially, is a complete lie.
That is to say, Azmin deliberately omitted a crucial part to the story that would have put an entirely different complexion to the whole affair. Basically, the postponement of the JMCIM meeting had nothing to do with issues already discussed but Singapore’s dissatisfaction over delays to the Johor Bahru-Singapore Rapid Transit System (RTS) link project. Yesterday, the republic’s Transport Minister, Khaw Boon Wan, told Channel News Asia that the project was “not progressing well” owing to the Government of Malaysia’s (GOM) failure in keeping its end of the bargain. According to him, the GoM missed several milestones and repeatedly delayed the confirmation of its joint venture partner.
Khaw has indirectly called Malaysia’s bluff over delays to the RTS link project
“Over the past few months, Malaysia has indicated that they are considering replacing their JV (joint venture) partner, but has delayed confirming their JV partner – first until September 2018, then until December 2018 and most recently on Dec 28, 2018, Malaysia requested to be given until Feb 28, 2019 to confirm their JV partner.
“As a result of these delays, the joint venture company has not even been incorporated to-date, let alone signed the CA.
“Meanwhile, Malaysia has also unilaterally suspended bilateral discussions to appoint the OpCo since August 2018, pending its confirmation of the Malaysian JV partner,” said Mr Khaw.
The project was spawn off an idea first mooted by former Singaporean Communications Minister Mah Bow Tan. In 1991, Mah, on behalf of Singapore’s Ministry of Transport, offered to design the Woodlands Mass Rapid Transit (MRT) line in ways that would accommodate an extension linking the southern republic to Johor Bahru. The idea was endorsed and agreed upon by Malaysia and Singapore but never quite made it to the drawing board. Then, on the 16thof January 2018, former Malaysian premier Dato’ Seri Najib Tun Razak joined his Singaporean counterpart, Lee Hsien Loong, in witnessing the signing of a bilateral agreement that brought the RTS link a step closer to fruition.
The agreement was signed by Khaw together with Malaysia’s then Minister in the Prime Minister’s Department, Dato’ Seri Abdul Rahman Dahlan.
In a joint press release, Malaysia’s Land Public Transport Commission (SPAD) and Singapore’s Land Transport Authority (LTA) announced that the link, when completed, could ferry up to 10,000 passengers hourly in each direction, translating to an additional capacity of 60,000 users criss-crossing the causeway at peak hours on a daily basis.
“Passengers travelling in either direction will clear both Malaysia and Singapore authorities at the point of departure, and need not go through immigration clearance again at the point of arrival,” the statement read.
Each country will appoint an Infrastructure Company (InfraCo) to fund, build, own, maintain and renew the civil infrastructure and stations within their territories. In Malaysia, the InfraCo will be Prasarana Malaysia Berhad, while LTA will be Singapore’s InfraCo.
Both governments will also jointly appoint an operating company (OpCo) to own, design, build, finance, operate, maintain and renew the RTS Link’s operating assets such as trains, tracks and systems.
The OpCo will pay a concession fee to the two countries in exchange for the right to collect fare revenue from operating the Link. The authorities said fares will be set on a commercial basis by the OpCo and not regulated by the two governments.
Under the terms of the agreement, the OpCo for the first concession period of 30 years, will be a joint venture between a Malaysian and a Singaporean company.
These companies are Prasarana from Malaysia and SMRT Corporation in Singapore.
“The companies have committed to incorporate the JV (Joint Venture) by 30 June 2018, and to sign the concession agreement by 30 September 2018. Subsequent concessions will be awarded through open tender,” the statement said.
But none of these commitments have been honoured.
Ever since the DAP led Pakatan Harapan wrested control of the Federal Government from Barisan Nasional, Tun Dr Mahathir has been busy holding foreign governments at ransom either by derailing existing transportation related projects or cancelling them altogether. On the 14th of March 2018, I wrote:
On the 1st of January 2001, Syarikat Pengeluaran Air Sungai Selangor Sdn Bhd (SPLASH) became the second concessionaire to enter the Selangor water scene by bagging a 30-year contract to maintain the Sungai Selangor Dam. The company was 40 percent Gamuda Berhad owned while the remaining 60 percent of its shares were split between Kumpulan Perangsang Selangor Berhad (KPSB) and Tan Sri Wan Azmi Wan Hamzah. Wan Azmi was (and still is) a well known associate of Daim Zainuddin and is someone who shares a rapport of sorts with both Anwar and his wife.
Now, what does this tell you?
Well, it tells you that SPLASH is controlled by a Tan Sri who is as much a Mahathirist as he is an Anwarist. Then, you have the guys at KPSB who are controlled one way or the other by Dato’ Seri Azmin Ali via Menteri Besar Selangor (Incorporated), the state’s asset management company. Factor all this together, and you have sufficient grounds to reason that SPLASH is 60 percent Pakatan Harapan ‘controlled’ and not a ‘Barisan Nasional entity’ as Hannah Yeoh would have you believe.
There are 101 reasons why Mahathir and Dato’ Seri Azmin Ali would want the HSR project to be scrapped.
The duo are attempting to break every possible link there may be between Anwar, Wan Azmi and Gamuda’s largest shareholder, Raja Dato’ Seri Eleena Raja Azlan Shah.
Raja Eleena is the daughter of Raja Azlan Shah and happens also to be listed in Forbes’ 40 Richest Malaysians as among the country’s richest women.
Both Mahathir and Azmin are concerned that Anwar may share a rapport of sorts with Raja Eleena though the Sultan of Perak, Raja Nazrin Shah.
To prevent Anwar’s men from gaining control of SPLASH, Mahathir decided to scrap the HSR project to plunge Gamuda’s shares into a tailspin.
He then got his cronies to snap some of those shares up and is now a major player in the Selangor water scene.
One of these cronies happens to be Tan Sr Vincent Tan, who happens also to be the guy who snapped up 22.2 million shares belonging to Syarikat T7 Global (T7), an oil and gas service provider that entered a bid for the East Coast Railway-Link (ECRL) project. On the 5th of January 2018, I wrote:
Not long after (Vincent purchased T7’s shares), the GoM threw a bolt from the blue by announcing that the project, called off previously for being too pricey, was back on track at an added value of RM15 billion. Vincent then agreed to foot the difference by procuring soft loans from banks belonging to Daim. But China rubbished the whole thing as it made no sense whatsoever to renegotiate terms when the original deals were working fine.
So, to make the project appear more viable, Daim undertook to ‘rationalise’ the whole affair by quietly bundling parts of the construction into a new contract. The contract, yet in the pipeline, is set to be handed over to Vincent Tan through subsidiaries belonging to the Tan Sri Syed Mokhtar al-Bukhary owned AlBukhary Corporation Sdn Bhd. The rationalisation is supposed to bring the cost of the original project down by about RM25 billion with a small portion of the difference meant to compensate contractors for delays. However, the compounded cost of the two projects – the ‘scaled-down’ version and the one in the pipeline – is anticipated to be worth RM80 billion, 20 billion upstream of the initial RM55 billion cost.
See the scam?
If you do, then, you should also be able to see the real reason the GoM has been pussyfooting around with Singapore on the RTS link project. Khaw, who previously got pissed with the GoM for infringing international law by “building into its Malsysian waters, is well aware of Mahathir’s attempt to squeeze the southern republic to the brink of desperation. Basically, he knows that both Mahathir and Azmin want all the usual suspects – the likes of Vincent Tan, Syed Mokhtar and gang – involved with the RTS link and will continue to stall the project until he agrees to all their terms.
That, in essence, is why Khaw refused to proceed with the JMCIM meeting…
The real reason Singapore’s Transport Minister flipped Azmin Ali the bird – The Third ForceTuesday, January 15, 2019
Salib: Jangan Bela Satu Pihak. Ajar Sikit Sekutu DAP..
KEPALA BATAS: Adun Penaga, Ustaz Mohd Yusni Mat Piah menempelak sikap Adun Bukit Tengah, Gooi Hsiao Leung yang membela soal sensitiviti bukan Islam semata-mata terhadap isu lambang salib di Grace Residence di Jelutong.
Tegasnya, pemimpin PH seharusnya menjaga sensitiviti semua pihak, terutama mengajar rakan sekutunya dari DAP supaya belajar untuk menghormati segala yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan terlebih dahulu.
"Hak masyarakat Islam, bangsa Melayu dan Bumiputera, Bahasa Melayu, Tanah Rizab Melayu dan Raja-raja Melayu yang tertakluk dalam Perlembagaan sering diperlekehkan, hingga umat Islam bangkit menunjukkan penentangan.
"ICERD contohnya, bercanggah dengan beberapa perkara dalam Perlembagaan apabila Kerajaan PH cuba untuk meratifikasinya. ICERD yang memberi kesan negatif terhadap semua tonggak itu," bidas beliau.
PH khususnya DAP kata beliau, kini galak berjuang merobek Perlembagaan Persekutuan dengan suara-suara desakan yang merendahkan Islam dan melemahkan Institusi Raja-raja berperlembagaan secara senyap dan sindiran.
Menurutnya, DAP terus mempertahankan prinsip dan ideologi penjajah dengan penentangan mereka terhadap RUU355 walaupun hukuman Islam ini hanya tertakluk kepada masyarakat Malaysia beragama Islam sahaja.
"Adub Bukit Tengah harus sedar bahawa toleransi umat Islam di negara ini ada batasnya, walaupun DAP berjaya melahirkan tali barut - tali barut dari kalangan Melayu sendiri untuk meminggirkan Islam daripada Perlembagaan.
"Begitu juga tindakan parti itu memperkecilkan Raja-raja yang menjadi Ketua Agama, maka nescaya mereka DAP tidak akan berjaya," peringat beliau yang juga Ketua Penerangan PAS Negeri Pulau Pinang.
Seru beliau, Hsiao Leung perlu belajar kembali sejarah apabila bercakap soal bangunan yang dinyalakan berbentuk salib dan umat Islam harus menghormati sensitiviti bukan Islam untuk bebas menyatakan agama mereka secara terbuka tanpa takut dan bersembunyi.
"Jadi, di mana pula hak Agama Islam yang merupakan Agama Persekutuan dan hak istimewa Melayu dan Bumiputera yang dijamin Perlembagaan? Hsiao Leung perlu sedar, Melayu dan Bumiputera menggadaikan nyawa dan bersendirian menentang penjajah demi kemederkaan dan kemakmuran negara ini.
"Jangan hanya membicarakan hak bukan Islam, tetapi dalam masa yang sama menentang keras umat Islam untuk memilih hidup berlandaskan peraturan Allah Taala di tanah tumpah darah ini, dan adakah ini yang dimaksudkan tolerasi anjuran PH selama ini?
"Perkara-perkara yang boleh menyebabkan ketegangan antara agama dan kaum harus diuruskan secara bijaksana. Hsio Leung mahupun Kerajaan Negeri harus bertindak segera memperbetulkan keadaan.
"Tindakan pemaju sama ada sengaja atau tidak sengaja mengundang keresahan dan kemarahan umat Islam. Kerajaan DAP wajib menerima teguran Mufti Pulau Pinang, Dato' Seri Dr Wan Salim Wan Mohd Noor bagi mengubah kedudukan lampu-lampu di bangunan tersebut supaya tidak kelihatan seperti lambang salib," gesanya. - HARAKAHDAILY 14/1/2019
Ibnu Hasyim: Salib: Jangan Bela Satu Pihak. Ajar Sikit Sekutu DAP..
Rezim Assad Kembali Langgar Zona De-Ekskalasi, Satu Warga Tewas
Foto: Serangan senjata kimia pasukan Assad di Khan Shaikhoun, Idlib.
KIBLAT.NET, Idlib – Setidaknya seorang warga sipil tewas dalam serangan yang dilakukan rezim Suriah dan milisi-milisi pro Bashar Assad di Idlib barat laut Suriah yang masuk zona de-ekskalasi. Serangan di zona de-eskalasi Idlib melanggar perjanjian gencatan senjata yang dibangun Turki dan Rusia.
Pasukan Rezim dan milisi-milisi yang didukung Iran telah menembakkan artileri ke desa-desa yang terletak di dalam zona de-eskalasi pada Ahad (13/01/2019).
Mustafa Hajj Youssef, Direktur Badan Pertahanan Sipil White Helmet, mengatakan serangan yang menargetkan desa-desa tersebut juga menyebabkan dua warga sipil terluka. Korban luka langsung dibawa ke rumah sakit terdekat.
Setelah pertemuan di kota pantai Sochi pada 17 September 2018, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan Presiden Rusia Vladimir Putin, sepakat untuk membentuk zona penyangga, di mana tindakan agresi secara tegas dilarang.
Menurut kesepakatan itu, kelompok oposisi di Idlib akan tetap di berada di wilayahnya, sementara Rusia dan Turki akan melakukan patroli bersama untuk mencegah dimulainya kembali pertempuran.
Suriah mengalami konflik yang dahsyat ketika rezim Bashar Assad menindak keras demonstran pada 2011.
Penerjemah: Fatha
Sumber: Anadolu Agency
Redaktur: Ibas Fuadi
Sumber: Anadolu Agency
Redaktur: Ibas Fuadi
Rezim Assad Kembali Langgar Zona De-Ekskalasi, Satu Warga Tewas - Kiblat
Zuraidah kasi warning kat Anwar Ibrahim...
ali allah ditta pada tumpang sekole...? - 13 jam yang lalu
*Hari ini di Utusan, Zuraida meluahkan rasa tidak puas hati dan secara terang-terangan menghentam Presiden KEADILAN, Anwar Ibrahim berhubung dengan isu pelantikan.* *Zuraida dengan terbuka melabel lantikan-lantikan ini sebagai "pengkhianat", dan melabel Presiden KEADILAN sebagai "diktator" dalam isu ini walaupun tidak menyatakan secara terang (walaupun itulah maksudnya).* *Zuraida sebenarnya sedang bercakap di hadapan cermin dan menghidapi penyakit syok sendiri dalam berbicara.* *Tanyalah mana-mana pun hatta dalam kem Kartel pun bagaimana beliau sebelum ini semasa memegang jawata... lagi »
Ingatan pada juak2 Pakatan...
ali allah ditta pada tumpang sekole...? - Sehari yang lalu
*Kaduk naik junjung. Bagi bunga pada beruk. Jiwa kerdil, nafsu besar. Ilmu sekangkang ayam pondan, kokok seluruh kampung tapi ekor bergelumang tahi. Bodoh sombong. Angkuhnya melambung tinggi. Inilah gambaran yang diberi oleh kebanyakan rakyat berurusan dengan macai-macai, juak-juak Pakatan Harapan yang baru dapat kuasa. * *Sekiranya sikap bongkak, gila kuasa dan pemburu projek ini tidak diambil tindakan segera jangan salah ibu mengandung kalau PRU 15 PH hilang harapan kembali berkuasa kelak. **Hari ini rakyat menguji dan menilai kepimpinan PH. Yang jadi tangkal azimat sokongan rak... lagi »
PRK Cameron Highlands...
ali allah ditta pada tumpang sekole...? - 3 hari yang lalu
*Hari ini akan berlangsung penamaan calon untuk Pirake P78 Cameron Highlands. Kedua parti bermusuhan DAP (PH) dan BN telah menyatakan kesediaan untuk menurunkan calon masing-masing.* *PH mewakilkan kepada DAP untuk berhadapan dengan calon BN. BN kali ini tidak mewakilkan kepada MIC tetapi meletakkan calon langsung BN, seorang Orang Asli, Ramli Mohd Noor. Manakala PH telah menurunkan semula calonnya dalam pilihan raya lalu, M Manogaram.* *Parti agama (Pas) sehingga catatan ini dibuat, belum mengumumkan calonnya. Dalam pilihan raya lalu Pas dan Berjasa turut meletakkan calon masing... lagi »
15 January 2019
Zuraidah kasi warning kat Anwar Ibrahim...
Hari ini di Utusan, Zuraida meluahkan rasa tidak puas hati dan secara terang-terangan menghentam Presiden KEADILAN, Anwar Ibrahim berhubung dengan isu pelantikan.
Zuraida dengan terbuka melabel lantikan-lantikan ini sebagai "pengkhianat", dan melabel Presiden KEADILAN sebagai "diktator" dalam isu ini walaupun tidak menyatakan secara terang (walaupun itulah maksudnya).
Zuraida sebenarnya sedang bercakap di hadapan cermin dan menghidapi penyakit syok sendiri dalam berbicara.
Tanyalah mana-mana pun hatta dalam kem Kartel pun bagaimana beliau sebelum ini semasa memegang jawatan Ketua Wanita Pusat dan Timbalan Pengerusi MPN Selangor:
1) Zuraida menyusun orang-orang beliau dalam lantikan politik PBT,
2) Mencantas senarai Ahli Majlis dari cabang yang tidak sehaluan dengannya,
3) Memulaukan cabang yang tidak menyokong beliau di Selangor,
4) Pelantikan-pelantikan dalam sayap Wanita sebelum ini di Pusat dan negeri-negeri yang semuanya kroni-kroni beliau
5) Beliau bulldoze (langgar) meletakkan calon-calon pilihan beliau di kawasan-kawasan Parlimen dan DUN membelakangi cabang.
Usahlah bicara soal "diktator" bila mana beliau lah diktator sebenar yang mengatur itu ini dan mencantas sesiapa selama berkuasa menjadi Timbalan Pengerusi MPN Selangor sehingga tidak disenangi oleh kem kartel sesama beliau sendiri.
Zuraida lah sebenarnya yang diktator, pengkhianat dan hipokrit sejati. - f/bk
Inilah sifu si Zuraidah,siang orang PH,petang orang BN
Ketua cartel naik tocang...
Dah 8 bulan ada Menteri masih terkial-kial...
Selepas lapan bulan kerajaan PH dibentuk dengan kapasiti 26 buah kementerian kita sudah dapat membuat penilaian sejauh mana kemampuan kerajaan PH, khasnya sejauh mana wibawa para anggota kabinetnya.
Dr Mahathir Mohamad sendiri memberi markah antara 40% hingga 60% point sahaja kepada anggota kabinetnya. Memang nampak dan terserlah sangat sejauh mana kemampuan atau pencapaian anggota kabinetnya.
Ada menteri yang masih terkila-kial mencari momentum untuk kementeriannya. Ada yang masih lagi seperti tidak tahu dan memahami keseluruhan tugasannya. Ada menteri yang belum pun memahami apakah agensi di bawah kementeriannya. Masih ada menteri yang tidak tahu apakah fokus untuk kementeriannya.
Mungkin kerana mereka menteri baru tetapi itu tidak dapat dijadikan alasan untuk memaafkannya setelah berkhidmat lebih setengah tahun. Ada juga menteri terjerat dalam kejahilan memahami apakah itu “rule of law” untuk berbuat sesuatu sehinggakan kedudukannya disitu dipertikaikan. Ada menteri yang bersikap inferiority complex, terlalu berwaspada untuk tidak melakukan kesilapan, alhasilnya mereka tidak mempedulikan pencapaiannya.
Ada juga yang tidak mempeduli langsung segala teguran dan nasihat dari partinya sendiri, dan mengangap jawatan itu hak eksklusif yang diberikan perdana menteri kepadanya.
Memerhati segala kelemahan dan ketidak mampuan menteri ini saya percaya apabila Anwar Ibrahim mengambil alih jawatan PM daripada Dr Mahathir kelak beliau akan membuat rombakan besar-besaran. Beliau tidak akan mengekalkan jemaah menteri yang ada sekarang. Apa yang saya tahu ada dua hingga lima kementerian akan bertukar penjawat.
Bukan itu sahaja kouta atau pembahagian jawatan menteri yang diagihkan oleh Dr Mahathir kini juga tidak akan dikekalkan. Ertinya Anwar tidak akan mengakalkan status quo.
Yang saya dapat pastikan dalam penyusunan itu nanti Keadilan akan mendapat kouta menteri yang terbanyak. Dan jika ini terjadi sudah pasti parti-parti Amanah dan Bersatu akan kehilangan kerusi menteri.
Justeru menteri daripada Amanah dan Bersatu khasnya, perlu mempertingkat dan menunjukkan keupayaan masing-masing bagi mengelakkan akan digugur atau nama mereka tiada dalam kabinet Anwar atau mereka akan diganti.- MSO
Malaysian police hunting Jho Low meet Chinese officials to help track him down...
Malaysian police have met Chinese authorities as they intensify their efforts in the hunt for fugitive financier Low Taek Jho, according to state media.
Low, better known as Jho Low, has been cast by US prosecutors as a central figure in Malaysia’s 1MDB scandal, in which US$4.5 billion were allegedly embezzled from the state investment company. He has repeatedly maintained his innocence and faces charges including money laundering in Malaysia. He was charged in absentia as his whereabouts are not known. He is widely speculated to be in China.
Inspector-General Mohamad Fuzi Harun from the Royal Malaysian Police said the efforts to track down Low were ongoing.
“The police are also communicating with Interpol and the status is the same,” he told Bernama news agency on the weekend. Fuzi did not respond to requests for further comment.
Low has previously said he did consulting work for 1MDB – as the 1Malaysia Development Berhad fund is known – but is portrayed by some global investigators as the mastermind behind some of the schemes involving missing funds. He has been described as the “best witness” to provide information on alleged crimes at 1MDB.
Last week, Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad said the government would continue its effort to locate the businessman. Mahathir’s remarks followed reports Chinese authorities offered to help derail investigations into 1MDB in exchange for the approval of infrastructure projects under its multibillion-dollar “Belt and Road Initiative”, which involves the construction of roads, ports, railways and pipelines in more than 50 countries.
The Wall Street Journal – citing former premier Najib Razak’s administration’s summary of the minutes from private, undisclosed meetings between senior officials – claimed Beijing promised to influence the US and other countries into dropping 1MDB-related probes, and also offered to spy on reporters investigating rumours of mismanagement and money-laundering within the fund. This included wiretapping the Hong Kong offices of The Wall Street Journal.
However, the Mahathir administration has denied having any documents, saying that “at the moment, it is just a story in the press”.
Jho Low has denied the report, which also claimed he was involved in facilitating the China-Malaysia talks. The Chinese Embassy in Malaysia described the claims as “groundless”.
Malaysian media reported Low had, via a statement from his spokesperson, called the Journal piece “a selection of half-truths, mixed in with fiction, to create a misleading and oversimplified narrative that has been peddled by a morally bankrupt Mahathir regime to advance its failing political cause”.
Low is wanted by several countries for his role in the 1MDB scandal. Although a large portion of the missing funds are alleged to have ended up in Najib’s bank account, Low also used state money to throw extravagant Hollywood parties, purchase art and jewellery, and buy the US$250 million superyacht Equanimity, which has been seized by Malaysian authorities to be auctioned.
Last May, Mahathir’s Pakatan Harapan managed to unseat Najib’s Barisan Nasional after its 61-year reign. The furore surrounding the 1MDB was a key factor in Barisan Nasional’s loss.
Low was an informal adviser to the 1MDB fund due to his connections in the Middle East and with the Saudi government. Najib said last year Low had “represented the Middle East partners and their dealings and partnership with 1MDB” in overseas energy sector deals.
Najib faces more than 30 charges related to money-laundering and abuse of power, but has also denied all wrongdoing. He has urged the authorities to not “stop at Jho Low” but also identify other key players in the scandal.
“There are other international figures who are probably involved … we want to know where the money flowed to and who really benefited from the whole issue,” he said in October.
Mahathir has previously speculated Low may be in China, theorising the country may use him as a “bargaining chip”. Former finance minister and Mahathir loyalist Daim Zainuddin revealed Low has been in regular contact in an attempt to strike a deal.
However, Daim has refused to engage with Low unless the businessman returns to Malaysia and implicates others involved in the scandal.
Malaysia has filed criminal charges against a host of names said to be involved in 1MDB, including Najib’s wife Rosmah Mansor, Goldman Sachs and former treasury secretary general Irwan Serigar. scmp
Pasai limau pun depa nak boikot, pindah pi dok kat Pakistan saja...
cheers.
14 January 2019
Ingatan pada juak2 Pakatan...
Kaduk naik junjung. Bagi bunga pada beruk. Jiwa kerdil, nafsu besar. Ilmu sekangkang ayam pondan, kokok seluruh kampung tapi ekor bergelumang tahi. Bodoh sombong. Angkuhnya melambung tinggi. Inilah gambaran yang diberi oleh kebanyakan rakyat berurusan dengan macai-macai, juak-juak Pakatan Harapan yang baru dapat kuasa.
Sekiranya sikap bongkak, gila kuasa dan pemburu projek ini tidak diambil tindakan segera jangan salah ibu mengandung kalau PRU 15 PH hilang harapan kembali berkuasa kelak. Hari ini rakyat menguji dan menilai kepimpinan PH. Yang jadi tangkal azimat sokongan rakyat ialah Tun Mahathir.
Tanpa Tun Mahathir jangan ingat PH boleh mendapat sokongan rakyat yang hebat. Rakyat bertanya kepada para pemimpin PH dan juak-juak mereka apakah kalian tidak malu, berlagak seperti ayam jantan pondan, tapi tidak mampu melaksanakan amanah Allah dan rakyat seperti Tun M?
Tali hayat politik PH pada kuasa Allah dan kepimpinan Tun M. Maaf cakap kebanyakan pemimpin PH tidak akan dapat sokongan majoriti rakyat untuk mengekalkan kuasa pada PRU 15 berdasarkan kemandoman tugas mereka.
Sebenarnya kepimpinan Melayu paling lemah, pecah-belah, bodoh sombong, super rakus, korup dan munafik.
Masing-masing menjaga kepentingan sendiri, keluarga dan para kroni yang mengkhianati amanah rakyat. Mereka menjadikan DAP, Cina dan India sebagai sasaran kecaman kononnya menyebabkan Melayu hilang kuasa dan hidup merempat di bumi sendiri.
Bullshit! Cermin diri sendiri dulu, dan kaji dengan ilmu, bukan emosi, pengkhianatan, kemunafikan dan korupsi yg para pemimpin UMNO membangsatkan bangsa mereka sendiri. Hanya manusia yang dibuta matahati oleh Allah sahaja yang tidak dapat berfikir secara rasional mengapa Melayu menjadi bangsa yg dibangsat oleh kaum mereka sendiri.
Hari ini orang Melayu dan rakyat Malaysia amnya mahu lebih banyak 'Tun Mahathir' sebagai penyelamat bangsa, agama dan negara. Si Luncai dan para juak-juak bodoh sombong boleh terjun dalam lombong. Bye-bye tak siapa pun peduli nasib mereka.- Yahaya Ismail
Perangai pelik si Najib...
Pelik-pelik kerajaan Najib Razak bila dah tidak jadi PM. Selalu ulang alik ke pejabat SPRM dalam sebulan ada dua tiga kali. Turun minum dengan orang ramai di warung kopi dan masuk ke merket chek harga barang, ikan dan telor. Lepas tu masuk bersyarah bawah kolong (basement).
Itu semua kira ok lagi, tetapi yang ini nampak berat nanar sangat dah. Pegang michrophone duduk atas kerusi kemudian naik duk atas meja pingpong.
Ini kira termasuk dalam salah guna tahu. Meja pingpong orang buat main pingpong bukan guna cara begini.- MSO
Johor MB stopped by Sultan's aide-de-camp...
The car was being driven by Johor Ruler Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar to send Prime Minister Tun Dr Mahathir Mohamad back to the airport.
In the 31-second clip, it showed that both Sultan Ibrahim and Dr Mahathir sat in the driver and front passenger seat respectively, while Osman was seen at the back and had opened the left passenger door, trying to enter.
However, he was stopped by a man, wearing a military uniform, believed to be Sultan Ibrahim’s military aide de camp. Osman was then seen uttering a few words to the two leaders.
The incident happened after Dr Mahathir held an audience with Sultan Ibrahim at Istana Bukit Serene here on Thursday. The meeting lasted an one and a half hours.
Sultan Ibrahim then personally drove Dr Mahathir back to the Senai International Airport in a first-generation Proton Saga, which the premier had gifted to the Ruler’s father, way back in 1985.
The video, which was uploaded by Ops Johor on its Facebook page, garnered 599 comments, 935 shares and 185,000 views on social media as of noon yesterday. - f/bk
We paid 60 Orang Asli RM20 each, will BN reveal how much it spent too?
DAP’s Lim Kit Siang has come clean over the travel reimbursement given to 60 Orang Asli motorcyclists for Cameron Highlands Nomination Day yesterday, saying they were paid RM20 per head.
The Iskandar Puteri MP has since challenged Barisan Nasional (BN) to also reveal its expenditure for mobilising its supporters, and also other spending during the by-election.
“We are not afraid of the truth as no vote-buying was involved,” Lim said in a statement.
“Is Barisan Nasional prepared to give a full public accounting of how many people it mobilised for the Nomination yesterday, and the total expenditure involved as well as to answer all queries on financial expenditures during the by-election?” he asked.
Lim said the woman in red t-shirt seen in the photos which have since been circulated on social media was a woman named Vanessa, a volunteer from DAP’s Impian Malaysia programme doing voluntary social work nationwide.
“There were 60 motorcyclists and she reimbursed them RM20 each per motorcyclist,” he added, saying there were also five more cars and four buses of Orang Asli that were not under her responsibility.
Lim also called on Cameron Highlands voters to report any vote-buying and corrupt electoral practices, and all candidates to make an instant full disclosure of the electoral expenditures when questioned, to make the by-election the cleanest election in history.
Ini Rasuah...
He said the volunteers had come to Tanah Rata on nomination day on bike from their homes in the interiors of the Pahang constituency.
Election watchdogs have previously said in their report on the 13th general election that bribery included cash, and travel allowances or reimbursements.
The woman in a Pakatan Harapan (PH) shirt shown giving out cash to people was simply “reimbursing” PH volunteers for petrol costs in the Cameron Highlands by-election, the PH campaign said today.
Arvind Bharet, assistant head of the Jelai Pakatan Harapan (PH) operation centre, has since said its campaign was simply “reimbursing” PH volunteers for petrol costs, and the spending was declared as part of election expense.
Arvind Bharet, said the volunteers had come to Tanah Rata on nomination day on bike from their homes in the interiors of the Pahang constituency.
“Everything was done according to the law. As a PH component party, DAP believes in clean and fair elections and we will continue to hold this principle in our campaign.”
Pictures of a woman in a PH shirt giving cash to other people wearing the same shirt have emerged on social media, sparking claims from Barisan Nasional (BN) leaders that the ruling coalition was engaged in bribery in the election.
Election watchdogs have previously said in their report on the 13th general election that bribery included cash, and travel allowances or reimbursements.- mm
Even PAS reimbursed their party workers,so whats wrong with it?
Arvind Bharet naib Ketua Bilik Gerakan PH Jelai jelaskan bahawa sukarelawan PH dibayar balik minyak moto kerana datang meramaikan hari penamaan cal on dan perbelanjaan ini sudah diisytihar sbg sebhgn dr perbelanjaan kempen PRK CH.
Kalu PAS boleh lakukannya takkan PH tak boleh kot...jangan jadi hipokrit macai2 dan walaun2 ooi...
How can PAS claimed they can help BN /UMNO Org Asli candidate in PRK CH win? When PAS Kelantan State Govt is stealing lands from Org Asli in Gua Musang...
Kucing ni kacau fashion show...
The debut album from Britney Spears turns 20 today.
cheers.
Osman Sapian bela GANGSTER INDIA?
Wahhh baru je berapa hari dapat kuasa dah lupa diri. Berlagak gila sampai tepuk-tepuk meja?
Orang tu datang nak minta tolong, kau layan macam tu? Itu ke layanan pada rakyat yang mengundi kau?
Katanya ini Adun dari Segamat?
Baca cerita selanjutnya dibawah ni.
"Ada seorang Adun di daerah segamat jadi gangster baru menjatuhkan imej Pakatan Harapan. suruh orang datang jumpa tetapi sampai sana tumbuk meja...
Lalu Pegawai khas tarik keluar orang dari pejabat sebut “Gangster!!!!... siapa buat kerja gengster tak ada malu punya orang tak ada intergiriti punya orang tak ada maruah jadi adun songlap.
Sudah 7 bulan jadi adun apa prestasi awak? letak jawatan saksikan satu lagi PRK ?"
"We only focus on changing government and failed to analysis the candidates of PH. Thatsy all this happen. Let it be a lesson."
Terima kasih kepada follower OPS JOHOR yang salurkan video ni.
#OpsJohor
Jimmy Hart Beza Malaysia dengan India.
1. Di Malaysia hanya 7% saja penduduknya beragama Hindu. Bukan ramaipun, tidak sampai dua juta. Sementara itu, 62% adalah orang Melayu, Cina dan India yang beragama Islam. Di India pula lebih 80% beragama Hindu sementara 13% saja yang beragama Islam.
2. Di India golongan minoriti Islam sejak zaman berzaman menjadi mangsa penindasan. Orang Islam di sana langsung tidak boleh angkat muka. Disyaki menyimpan daging lembu saja sudah cukup sebagai alasan untuk mereka dibunuh oleh fanatik Hindu. Lebih-lebih lagi sekarang ini Perdana Menteri India, Shri Narendra Modi, adalah seorang fanatik Hindu yang pernah terlibat dalam rusuhan membantai orang Islam di Gujerat sewaktu dia menjadi Ketua Menteri Gujerat antara 2001 dengan 2014 dahulu. Kepadanyalah Dr. Zakir Naik, seorang pendakwah antarabangsa, hendak diserahkan oleh kumpulan Hindraf yang diketuai oleh Waytha Moorthy dan P. Ramasmy untuk dibicarakan!
3. Di Malaysia ini keadaannya terbalik. Walaupun minoriti, orang India menikmati berbagai profesion dalam bidang business, kerajaan dan swasta. Menurut Wikipedia:
“Malaysian Indians make up a disproportionately large percentage of professionals per capita - constituting 15.5% of Malaysia's professionals in 1999. As of a census taken in 1984, up to 38% of the nation's medical professional workforce consists of Malaysian Indians. In 1970, the per capita income of Malaysian Indians was 76% higher than that of the Malay majority.”
4. Golongan minoriti Hindu sejak dulu lagi diberi muka oleh orang Melayu yang baik hati. Perangai mereka tetap sama. Sudah diberi betis hendakkan paha pula. Mereka menekankan kehendak mereka ke atas golongan majoriti seolah-olah negara ini adalah negara India. Bilangan kuil, termasuk kuil yang dibina ikut suka hati, tidak kira atas tanah siapa berjumlah 300,000 buah (untuk 7% penduduk) semuanya berbanding dengan jumlah masjid dan surau yang perlu dibina ikut peraturan berjumlah 30,000 buah (untuk 62% penduduk) sahaja sedangkan Islam adalah agama rasmi negara ini. Mereka sanggup berperang jika tuan tanah hendak mengambilnya semula.
5. Hubungan mereka dengan negara India dan suku sakat mereka di sana tetap erat dari dulu sampai sekarang. Hatta sami merekapun, yang dibawa masuk ke Parlimen tanpa mengikut protokol Mei lalu, adalah dari India juga. Orang-orang kaya seperti Ananda Krishnan, Samy Vellu dan lain-lain terus melabur di India tanpa sebarang sekatan dan ada yang menyokong perjuangan menekan orang Islam di sana.
6. Di Malaysia juga fanatik-fanatik Hindu sanggup membunuh. Pembunuhan Muhammad Adib bin Mohd. Kassim, anggota Bomba, di kuil Sri Mariamman, Seafield adalah kes yang terbaru. Masih ingatkah peristiwa seorang saudara baru bersama isteri dan anak kecilnya mati dibunuh oleh fanatik Hindu semata-mata kerana mereka memeluk Islam beberapa tahun lalu? Apa jadi kepada kes itu?
7. Hari ini kita melihat betapa kebalnya fanatik-fanatik Hindu di Malaysia. P. Ramasamy, Waytha Moorthy, V. Ganabatirau dan lain-lain yang masih tidak diambil tindakan oleh kerajaan walaupun kesalahan mereka terhadap negara terang dan nyata. Sampai bilakah keadaan ini akan berterusan? Dari sami manakah gerangan mereka mendapat bantuan?
Izz Aydeen Punca india hindu besar kepala sebab kerajaan sekarang terlalu tunduk hormat dekat india hindu yang fanatik..pengundi2 PH juga adalah penyebab mereka jd besar kepala..next PRU diharapkan rakyat buat lah pilihan yang bijak,jgn termakan janji2 palsu lg
Imam asy Syafi’i rahimahullah, pernah berwasiat:
“Nanti di akhir zaman akan banyak Ulama’ yang membingungkan umat, sehingga umat bingung untuk membedakan dan memilih yg mana Ulama’ Warosatul Anbiya’ (pewaris nabi) dan yg mana ulama’ suu’ (jahat) yang menyesatkan umat.”
Maka Imam Syafi’i rahimahullah pun melanjutkan:
“Carilah Ulama’ yang paling dibenci oleh orang-orang kafir dan orang munafiq, dan jadikanlah ia sebagai Ulama’ yang membimbingmu, dan jauhilah ulama’ yang dekat dengan orang kafir dan munafiq kerana ia akan menyesatkanmu, menjauhimu dari keredhaan Allah.”
Paspologen Inwologen Izz Aydeen pmimpin makan rasuah dri india dn cina sbb tu la melayu kna pjak
Aku rsa la malaysia ni akan jdi negara india cina 20 atau 30 thun akan datatang.nasib la anak cucu kita nanti. Ini sbb pmimpin melayu yg sngat2 bodoh. Dri dlu hgga skarang.
Azizul Jamaludin Janiwan Othman terima kasih kerana banyak yang dah terjadi
https://www.facebook.com/OpsJohor/videos/350983452364921/
12 January 2019
PRK Cameron Highlands...
Hari ini akan berlangsung penamaan calon untuk Pirake P78 Cameron Highlands. Kedua parti bermusuhan DAP (PH) dan BN telah menyatakan kesediaan untuk menurunkan calon masing-masing.
PH mewakilkan kepada DAP untuk berhadapan dengan calon BN. BN kali ini tidak mewakilkan kepada MIC tetapi meletakkan calon langsung BN, seorang Orang Asli, Ramli Mohd Noor. Manakala PH telah menurunkan semula calonnya dalam pilihan raya lalu, M Manogaram.
Parti agama (Pas) sehingga catatan ini dibuat, belum mengumumkan calonnya. Dalam pilihan raya lalu Pas dan Berjasa turut meletakkan calon masing-masing di kerusi berkenaan. Tanggungjawab Pas dan Berjasa menyertai pilihan raya dahulu adalah jelas untuk menyelamatkan akidah pengundi.
Kemungkinan Pas tidak akan meletakkan calonnya dalam pilihan raya kecil ini. Banyak sebab kenapa parti itu tidak meletakkan calon, utamanya kerana parti itu ketiadaan wang. Parti itu kini sedang mengumpulkan wang untuk membayar lawyer dalam samannya terhadap Sarawak Report. Daripada membazirkan wang di Cameron Highlands, baik digunakan untuk ke Landon.
Keduanya, Pas tidak perlu meletakkan calonnya kerana BN telah meletak calon Orang Asli beragama Islam. Jadi penyokong Pas yang gian untuk mengundi dalam pilihan raya itu terselamat daripada berdosa kerana BN telah meletakkan calon Orang Asli beragama Islam. Orang Pas sangat jaga pintu syurga.
Mengenai Pirake itu ada beberapa perkara menarik untuk direnungi. Salah satu kita mahu tenguk sejauh mana kekompatan orang Melayu dalam pilihan raya itu.
Baru-baru ini diadakan himpunan kesyukuran kerana ICERD tidak dilaksanakan. Himpunan itu menunjukkan Melayu sudah bersatu. Lebih 350,000 berhimpun di Kuala Lumpur. Apakah semangat ICERD itu akan dinyatakan dalam pilihan raya kecil itu.
Dalam kawasan itu pengundi Melayu mewakili 34%, manakala Cina 29%, India 15% dan Lain-lain termasuk Orang Asli 22%. Melihat kepada taburan ini, ia memberi petanda baik untuk calon BN memenangi pilihan raya itu. Di sinilah nanti ia akan dilihat apakah perpaduan Pas dengan Umno menerusi ICERD itu jadi atau tidak.
Katakan 90% undi Melayu dan 20% undi Orang Asli mengundi calon BN, tanpa sokongan Cina dan India pun, calon BN akan menang. Cuma yang menjadi persoalannya kini apakah, Orang Asli akan teruja dengan calon BN dari suku kaumnya itu? Secara simplistiknya apa yang BN perlu pastikan kini undi Orang Asli dikuasainya. Dan ini mungkin tidak jadi masalah kerana calonnya ialah Orang Asli yang bermisai lebat.
Jadi pilihan raya kecil itu secara tidak langsung menjadi indikator apakah ICERD mempengaruhi pilihan raya itu dan sejauh mana pula Orang Asli akan sedia mengangkat calon dari sukunya sendiri. - MSO
Ingat nak sokong BN, bila tengok macai2 BN cam berok makye tak jadilah...
How not to win Cameron Highlands...
Over the past week, many government ministers have made special visits to Cameron Highlands. When probed on whether these moves were made for the coming by-election, the ministers said in concert that everything was a coincidence.
Of course, our principle instinct will be triggered due to the proximity of time and place. The large-scale and heightened focus by ministers on Cameron Highlands is too close to the by-election to not raise suspicions that there is a violation of the principle of misusing government machinery for political gain.
The basic principle is that government machinery is reserved only for the people, not for political parties. A large amount of Indian ministers making special ministerial visits to a seat with unusually high Indian voters also exacerbates this suspicion.
However, the argument of misusing government machinery meets two obstacles. Which is political, which is ministerial? One, the ministerial visits are at best a veiled political operation. In other words, it is difficult for us to delineate the single act of visitation as either falling under ministerial or political. The same case applies to most of what a minister does.
When Transport Minister Anthony Loke announced the popular RM100 unlimited public transport pass, other than fulfilling the ministerial function of alleviating the burden of everyday commuters, there is also undoubtedly a political benefit that increases his personal popularity at the polls.
Under such instances, you cannot ask him to reverse this ministerial act simply because it benefited him politically. All popular ministerial acts come with an in-built political advantage and any legislative prohibition against these acts may be palatable on paper but undesirable in practice.
Notwithstanding that, you may say that the ministerial visits to Cameron Highlands are different because of the proximity of time and place - to which I agree. But once again, it seems that the delineation remains difficult since we can hardly regulate where and when a minister visits.
It would be disingenuous to suspend all ministerial activities simply because there is a by-election. The only way to stop this is to rely on the integrity and ethical boundaries of individual ministers. I personally still hold a principled objection against such election-driven visits, but I am aware of the practical difficulties of separation.
The heartless battlefield
Two, we know the battlefield doesn’t call for higher principles. If you’re a reader of the most successful war manual in the world, The Art of War, then you know that winning is about swiftness and effectiveness and less about higher principles. This means that any politician will maximise their advantage to ensure they secure a victory, and this includes using government machinery.
What more if we understand that the coming by-election is a war the government must win. It is the first by-election in a seat that Pakatan Harapan didn’t previously win, and that the government would want to hide the grouses on the ground by securing a victory.
The Cameron Highlands by-election is an unofficial barometer of how the people feel after almost a year of Harapan’s administration. And all indicators are pointing towards a uniform dissatisfaction even from Harapan’s most reliable base, the Chinese voters.
If this is a war, then using all weapons and advantages available makes sense, especially when your weapon is only government machinery in the form of visits, activities or announcements; not chemical weapons.
However, my real concern is less about those and more about whether using government machinery is any real advantage at all. I’m seriously questioning the effectiveness of these visits and potential project announcements so close to a by-election.
Doubtful effectiveness
We have learnt enough from Najib Abdul Razak’s 2018 GE campaign that project and benefit announcements while maximising government machinery use may not be what tilts the balance in your favour. Najib thought that it was, and he announced an unending list of benefits even until the final hour just before the campaign period closed. None of it worked.
This is not a coincidence. Campaigns are won by changing minds individually through tailor-made messages to persuade them to vote in a particularised manner. And different groups within a single locality require different messaging techniques.
To simply announce projects or benefits to all will not work; what more a simple ministerial visit to an area.
Although Malaysian voters may appear feudal and will populate the places where the ministers visit, the effectiveness in converting the fence-sitters into voters is highly questionable.
Politicians may still imagine that voters, especially those in rural areas, are wide-eyed commoners who look up to their wealthy and powerful masters but I would urge them to re-examine the logic that ministerial visits or projects actually convert voters into supporters.
Using government machinery is a risk because it will inevitably invite claims of abuse and misuse at every juncture. And if taking such a risk doesn’t at all yield the outcome you want (attracting votes to win), then this is not a risk worth taking. - James Chai
cheers.
Bekas ketua hakim negara telah memalukan diri sendiri
Sehari selepas tampil membuat dakwaan terhadap Sultan Muhammad V dan Dr Mahathir Mohamad, bekas ketua hakim negara Abdul Hamid Mohamed menarik balik kata-katanya.
Malah beliau mengaku cuai dalam kenyataan yang menyenaraikan kesilapan Sultan Muhammad V semasa baginda menjadi Yang di-Pertuan Agong.
Antara lain Abdul Hamid mendakwa Mahathir berkunjung ke Istana Negara untuk mengangkat sumpah sebagai perdana menteri tanpa diundang pada 9 Mei tahun lalu.
“Dengan rendah diri dan dengan penuh penyesalan, saya memohon maaf kepada YAB Perdana Menteri Tun Dr Mahathir di atas kesilapan itu dan apa-apa persepsi negatif terhadap beliau yang disebabkan oleh kesilapan dan komen itu.
“Saya juga mengangkat sembah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong memohon maaf kiranya terdapat apa-apa kesilapan fakta yang melibatkan baginda dalam rencana itu walaupun - setakat ini - belum ada sesiapa yang menunjuknya.
“Saya juga memohon maaf kepada semua pihak yang telah menyiarkan rencana itu dan kepada semua pembaca di atas kesilapan dan kecuaian saya itu,” kata Abdul Hamid melalui kenyataan yang disiarkan di blognya, hari ini.
Tak kemukakan alasan
Semalam, Malaysiakini melaporkan kenyataan Abdul Hamid yang mendakwa Sultan Muhammad V melakukan beberapa kesilapan semasa menduduki takhta, termasuk berhubung pengampunan ke atas Presiden PKR, Anwar Ibrahim.
Abdul Hamid berkata, adalah satu kesilapan bagi baginda untuk memberitahu Mahathir bahawa baginda bersetuju untuk mengampunkan Anwar.
Selain itu Abdul Hamid juga menyentuh semasa pemerintahan Sultan Muhammad V sebagai Yang di-Pertuan Agong, baginda sering mengadakan majlis angkat sumpah di luar waktu pejabat.
Kata Abdul Hamid apa yang berlaku selepas pilihan raya umum ke-14 ialah Mahathir pergi ke istana untuk mengangkat sumpah sebagai perdana menteri.
Dakwanya, tindakan Dr Mahathir itu kerana takut kiranya akan berlaku lompatan parti oleh ahli-ahli parlimen yang baru dipilih itu yang akan menyebabkan PH kehilangan majoriti.
Sementara itu, Abdul Hamid turut mengambil sepenuh tanggungjawab terhadap kenyataan itu.
“Saya terima kenyataan itu sepenuhnya. Saya akui bahawa saya telah membuat kesilapan fakta dan juga komen yang berbangkit daripada kesilapan fakta itu dalam penulisan rencana itu.
“Saya akui ia disebabkan oleh kecuaian saya sendiri dan saya tidak mengemukakan apa-apa alasan (excuse) di atas kesilapan itu. Saya bertanggungjawab penuh,” katanya.
-malaysiakini
http://gigitankerengga.blogspot.com/2019/01/bekas-ketua-hakim-negara-telah.html
Bekas ketua hakim senaraikan kesilapan Sultan Muhammad V
Bekas Ketua Hakim Negara, Abdul Hamid Mohamad mendakwa Yang di-Pertuan Agong, Sultan Muhammad V melakukan beberapa kesilapan semasa menduduki takhta, termasuk berhubung pengampunan ke atas Presiden PKR, Anwar Ibrahim.
Menulis dalam satu rencana yang disiarkan di laman Umno Online dan juga laman web peribadinya, Abdul Hamid berkata, adalah satu kesilapan bagi Seri Paduka untuk memberitahu Perdana Menteri Dr Mahathir bahawa baginda bersetuju untuk mengampunkan Anwar.
"Bahawa adalah satu kesilapan bagi Yang di-Pertuan Agong memberitahu Dr Mahathir bahawa baginda bersetuju untuk mengampunkan Anwar sebelum mesyuarat Lembaga Pengampunan dan menerima kunjungan Anwar.
“Lebih buruk lagi apabila Seri Paduka memberitahu Anwar bahawa beliau diampunkan kerana ketidakadilan yang dilakukan kepadanya.
“Itu demoralise mahkamah, pendakwa raya dan polis kerana ia seolah-oleh menyatakan bahawa mereka kelihatan seperti alat kerajaan sebelumnya,” katanya.
Luar waktu pejabat
Selain peristiwa itu, bekas ketua hakim negara itu juga menyentuh tentang semasa pemerintahan Yang di-Pertuan Agong, baginda sering mengadakan majlis-majlis angkat sumpah di luar waktu pejabat.
Ini, katanya, termasuk majlis mengangkat sumpah pelantikan kontroversi Md Rauf Sharif sebagai ketua hakim Negara dan Zulkefli Ahmad Makinuddin sebagai presiden mahkamah rayuan untuk tempoh lanjutan yang dilakukan pada waktu malam.
“Begitu juga majlis angkat sumpah Richard Malanjum sebagai ketua hakim negara. Ini adalah fungsi rasmi Yang di-Perttuan Agung yang serius. Ia patut dilakukan di waktu pejabat,” katanya.
Abdul Hamid juga berkata, majlis mengangkat sumpah Dr Mahathir sebagai perdana menteri ketujuh negara juga wajar diberi perhatian khusus.
Katanya, apa yang berlaku pada malam 9 Mei sebaik sahaja pengumuman keputusan pilihan raya ke-14 menunjukkan bahawa Pakatan Harapan (PH) telah mendapat majoriti, Dr Mahathir telah ke Istana Negara untuk mengangkat sumpah sebagai perdana menteri.
Tanpa diundang
Ini, kerana, beliau takut kiranya akan berlaku lompatan parti oleh ahli-ahli parlimen yang baru dipilih itu yang akan menyebabkan PH kehilangan majoriti.
“Bagi saya, adalah memalukan bagi seorang bakal perdana menteri untuk pergi tanpa diundang, pada waktu malam, mungkin untuk mengejutkan Yang di-Pertuan Agong jika baginda sedang beradu, untuk mengangkat sumpah beliau sebagai perdana menteri.
“Kedua, Agong tidak sepatutnya nampak seperti menjalankan tugasnya di bawah tekanan. Seri Paduka berhak memuaskan dirinya siapa, menurut pendapatnya, mempunyai sokongan majoriti Ahli-Ahli Parlimen yang baru dipilih itu,” katanya.
Menurut Abdul Hamid, jika ahli-ahli Parlimen yang baru dipilih hendak menyeberang dan menyeberang balik malam itu, mereka seharusnya dibenarkan berbuat demikian.
“Sekurang-kurangnya, Seri Paduka sepatutnya berpeluang untuk memuaskan diri baginda siapa yang mempunyai sokongan majoriti, pada siang hari keesokan harinya,” katanya.
Sambil menyifatkan upacara mengangkat sumpah perdana menteri adalah upacara paling penting yang dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong, kata bekas ketua hakim negara itu, ia perlu dilakukan di majlis yang sesuai.
“(Ia) dihadiri oleh para VIP termasuk, saya cadangkan, mantan perdana menteri terakhir, dan disiar secara langsung oleh televisyen.
“Ia akan membuktikan bahawa demokrasi berjalan dengan baik di Malaysia. Ia juga menunjukkan kematangan ahli-ahli politik di Malaysia..
“Saya harap di masa hadapan Yang diPertuan Agong tidak akan tunduk kepada tekanan. Biarkan calon perdana menteri piket di luar Istana Negara sepanjang malam jika beliau mahu,” katanya.
KERENGGA: Bekas ketua hakim senaraikan kesilapan Sultan Muhammad V
Bicara Krisis Uighur, LHKI Muhammadiyah Singgung Amerika
Foto: Sekretaris Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional (LHKI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Wachid Ridwan (kiri)
KIBLAT.NET, Jakarta – Sekretaris Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional (LHKI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Wachid Ridwan mengatakan ada kemungkinan Amerika Serikat menggunakan isu Uighur untuk kepentingan mereka. Menurutnya, masyarakat harus hati-hati.
“Ini kan persoalannya agak kompleks, kalau saya memandangnya dari sisi kemanusiaannya. Tapi di sisi yang lain kita tidak tahu, mungkin itu ada kepentingan Amerika yang bersaing dengan Cina,” kata Wachid di gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat usai menerima kunjungan diaspora Uighur, Senin (14/01/2019).
Wachid mengatakan, Amerika bisa saja mem-blow up isu Uighur demi mendapat keuntungan. “Itulah yang sering kita dengar namanya proxy-proxy itu.”
“Jadi ada perang antara Amerika dengan Cina, tapi yang kena kemudian kita-kita ini, dengan menggunakan isu sentimen Uighur itu tadi,” jelasnya.
Jika ingin mengambil sikap dalam masalah Uighur, kata dia, harus terfokus dengan isu pelanggaran HAM yang terjadi.
“Kita akan sangat hati-hati untuk merespon masalah ini, kalaupun kita merespon agak keras, tentu pada sisi yang tadi saja, yang HAM-nya,” ujarnya.
“Artinya, kita (Muhammadiyah) kemudian tidak digunakan oleh pihak yang lain untuk memojokkan Cina dengan Uighurnya ini,” imbuh Wachid.
Dalam hal ini, maslah Uighur menurutnya difokuskan dalam rangkan penghormatan terhadap HAM, terutama kebebasan beragama orang-orang muslim.
“Sehingga kita tidak ikut pada pertempuran mereka ini, Barat dengan Cina. Tapi kita tetap memperjuangkan hak orang Muslim,” pungkasnya.
BACA JUGA Ulama Turkistan Timur: Kezaliman Cina Terhadap Uighur Sudah Puluhan Tahun
BACA JUGA Ulama Turkistan Timur: Kezaliman Cina Terhadap Uighur Sudah Puluhan Tahun
Reporter: Fanny Alif
Editor: M. Rudy
Editor: M. Rudy
Menunggu Kiprah Indonesia dalam Proses Perdamaian di Patani
Foto: Mahasiswa Patani di Indonesia gelar Aksi peringatan teragedi Takbai di Nol kilometer Yogyakarta, pada 28 Oktober 2017.
Penulis: AM Faton
Proses perdamaian Patani sampai ke hari ini masih tidak jelas. Pelibatan pihak ketiga yaitu aktor asing seperti Malaysia sehingga melahirkan kesepakatan resolusi konflik dan membangun perdamaian, menurut pandangan warga setempat “hanya permainan semata”.
Tahun 2019 akan menjadi tahun penting bagi politik luar negeri Indonesia dalam forum internasional. Sebagai tindak lanjut proses pemilihan yang berlangsung pada Juni 2018 di Markas PBB di New York, Indonesia resmi terpilih sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) PBB periode 2019-2020. Pandangan yang optimistis melihat bahwa ini merupakan momentum yang harus dimanfaatkan Indonesia dalam menegaskan posisinya sebagai negara yang memiliki pengaruh dalam konstelasi keamanan global.
Bukan Penonton
Indonesia adalah bangsa dengan konstitusi paling outward looking dan asertif di dunia. Sejak awal para pendiri bangsa ini begitu percaya diri atas kapasitas yang dimiliki negerinya. Jika konstitusi lain berbicara mengenai urusan internal suatu negara, alinea pertama Pembukaan UUD 45 langsung bicara mengenai penghapusan penjajahan di muka bumi (bukan hanya di Indonesia) dan di alinea penutup mengamanatkan pemerintahnya untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Karena itu, selama dunia belum memberikan kemerdekaan –dari rasa takut, dari kemiskinan, dan untuk hidup secara bermartabat (freedom from fear, freedom from want, and freedom to live in dignity), belum damai dan belum berkeadilan sosial, maka Pemerintah Indonesia wajib terus mengambil peran aktif dalam memelihara perdamaian dan ketertiban dunia. Artinya, Indonesia juga harus terus berkiprah dalam proses perdamaian di Patani.
Sejak tahun 2013 upaya rekonsiliasi di Patani, pemerintah Thailand pertama kalinya menandatangani perundingan damai bersama Barisan Revolusi Nasional (BRN) Melayu Patani, kesepakatan ini Malaysia hanya bertindak sebagai fasilitator dalam negosiasi. Namun proses damai dengan BRN terpaksa berhenti di awal, dan ketika itu belum disahkan menjadi “Agenda Negara.”
Kendati demikian, setahun kemudian sejarah kudeta Negara Thailand berulang lagi pada Mei 2014. Militer berhasil menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpin Yingluck Shinawatra. Setelah itu, Junta Prayuth Chan-Ocha ditunjuk sebagai menteri berikutnya. Dari sini, proses negosiasi damai memulai babak baru dengan organisasi payung yang dikenal dengan nama Majelis Amanah Rakyat Patani atau Majelis Syura Pattani (MARA Pattani). Organisasi itu terdiri dari beberapa faksi diantaranya yaitu Barisan Revolusi Nasional (BRN), Pattani United Liberation Organization (PULO), gerakan Mujahidin Islam Pattani (GMIP), dan Front Islam Pembebasan Pattani (BIPP).
Alhasil, saat ini arahnya juga belum jelas. Kondisi tetap di tengah realita yang masih bergejolak dalam konflik bersenjata. Yang paling menderita adalah penduduk setempat yang terperangkap di tengah lingkaran kekerasan ini. 90 persen korban kekerasan adalah warga sipil.
Menunggu Kiprah Indonesia dalam Proses Perdamaian di Patani - Kiblat
UBN Lepas Rombongan Uighur Kunjungi Korban Tsunami Banten
Foto: UBN bersama Seyit Tumturk
KIBLAT.NET, Jakarta – Pimpinan Arrahman Qur’anic Learning (AQL) Islamic Center, Ustadz Bachtiar Nasir (UBN) melepas keberangkatan Diaspora Uighur untuk menyalurkan bantuan ke daerah terdampak tsunami Selat Sunda di Pandeglang, Banten.
“Saya ingin mengucapkan selamat jalan kepada Seyyit Tumturk, Abdul Kadir Tumturk, Gulbakhar Cililova, thank you for coming to Indonesia, have a nice trip, I think you are success Insyaa Allah,” ungkap Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) yang akrab disapa UBN itu kepada rombongan Uighur di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (15/1/2019).
Rombongan yang dipimpin Seyyit Tumturk ini seperti dilansir INA News Agency–sindikasi berita bentukan Jurnalis Islam Bersatu (JITU)–rencananya akan menyalurkan bantuan berupa hunian tetap (Huntap). Untuk di Pandeglang sendiri, diaspora Uighur melalui AQL Peduli akan membuat Huntap di lima titik.
“Kita akan salurkan bantuan dari Uighur ini berupa Hunian Tetap, di daerah Kujang dan Cikoneng desa Tanjungjaya, dua RT di desa Sumber Jaya Kecamatan Sumur, dan di Tamanjaya Kecamatan Sumur,” ujar Ketua AQL Peduli, Firman, sebelum rombongan berangkat.
Firman menjelaskan, di lima titik itu, Huntap yang dibangun totalnya senilai Rp 350 juta. Sementara untuk daerah Lampung, akan dibangun huntap dengan nilai Rp100 juta.
Rencananya, setelah menyalurkan bantuan, rombongan Uighur ini akan langsung bertolak ke Turki pada Selasa malam.
Reporter: Muhammad Jundi
Editor: Izhar Zulfikar
Editor: Izhar Zulfikar
Tabligh “Uighur”, Ust. Muinnudinillah Basri: Waspada Tanda Kemunculan Komunis di Indonesia
Foto: Ust. Muinnudinillah Basri
KIBLAT.NET, Solo – Ketua Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS), ustadz Muinnudinillah Basri berharap agar kondisi yang menimpa etnis Uighur di Turkistan Timur tidak terjadi di Indonesia. Oleh karenanya, umat Islam harus senantiasa waspada akan tanda-tanda kemunculan komunis di Indonesia.
“Yang namanya komunis adalah gerakan yang paling menghancurkan Islam dan paling membenci Islam,” ujarnya dalam tabligh akbar mengenai kondisi Uighur terkini di Masjid Baitul Makmur, Solo Baru, Sukoharjo, Ahad (13/01/2019).
“Komunis tidak kurang menyembelih kaum muslimin seratus lima puluh juta. Repotnya, komunis dilindungi di rezim ini,” imbuhnya.
Dia berpesan agar jangan terkecoh dengan pergerakan komunis dan senantiasa meminta perlindungan kepada Allah atasnya. “Mari kita jadikan pelajaran, jangan sampai komunis menghancurkan kita.” ungkapnya.
Tabligh Akbar juga dihadiri oleh Ketua Ittihad Ulama Turkistan Timur Dr. Attaullah Sahyar yang menjelaskan kondisi sebenarnya muslim Uighur di bawah penjajahan rezim komunis Cina. Penjajahan telah berlangsung selama puluhan tahun.
Sementara itu, Ustadz Muin juga mengingatkan tentang peran jihad dan dakwah dalam melindungi kaum muslimin.
“Kita belum bisa menerapkan dakwah dan jihad sebenar-benarnya kalau kita belum bisa membantu saudara kita yang tertindas,” ungkapnya.
Reporter: Reno
Editor: M. Rudy
Editor: M. Rudy
Tabligh "Uighur", Ust. Muinnudinillah Basri: Waspada Tanda Kemunculan Komunis di Indonesia - Kiblat
Pertemuan Diaspora Uighur dengan Fahri Hamzah
KIBLAT.NET, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menerima kunjungan Diaspora Uighur di rumah Dinasnya, di Jalan Asia-Afrika Senayan.
Dalam kunjungan itu, Ketua Majelis Nasional Turkistan Timur, Seyit Tumturk menyampaikan rasa terimakasihnya kepada bangsa Indonesia yang mendukung pembebasan terhadap Muslim Uighur.
“Kita berharap Indonesia sebagai negara muslim terbesar, untuk menjadi inisiator bersama negara muslim lain untuk menekan pembebasan terhadap pemerintah komunis China agar saudara muslim disana mendapat hak-haknya,” tutur Seyit kepada Fahri, Senin (14/01/2019).
Seyit menjelaskan kepada Fahri bahwa saat ini ada tiga sampai lima juta Muslim Uighur yang ditahan di kamp penindasan pemerintah komunis China. Meskipun oleh pemerintah Cina, kamp tersebut diklaim sebagai kamp reedukasi.
Video dapat dilihat dan diunduh di sini.
Editor: Abdullah Muhammad
Reporter: Muhammad Jundii
Editor: Abdullah Muhammad
Reporter: Muhammad Jundii
Qatar Tolak Normalisasi Hubungan dengan Rezim Bashar Assad
Foto: Bashar Assad.
KIBLAT.NET, Doha – Menteri Luar Negeri Qatar, Syaikh Mohammed bin Abdul Rahman Al-Thani, Senin (14/01), mengatakan bahwa pihaknya melihat tidak perlu membuka kembali kedutaan di Damaskus. Menurutnya, tidak ada tanda-tanda yang mendorong normalisasi hubungan dengan pemerintah Suriah.
Mohammed menekankan bahwa Qatar masih menentang kembalinya Suriah ke Liga Arab. Keanggotaan Suriah di Liga Arab dibekukan pada 2011 karena penanganan kekerasan pemerintah terhadap aksi protes, yang kemudian berubah menjadi perang yang telah berlangsung selama hampir delapan tahun.
Beberapa negara Arab, termasuk negara-negara yang telah mendukung pejuang oposisi, sedang mencari rekonsiliasi dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Upaya normalisasi itu menyusul kemenangan rezim di banyak wilayah sepanjang dua tahun terakhir.
“Posisi Qatar sejak hari pertama ada alasannya. Karena alasan itu, penangguhan keanggotaan dan pembekuan keikutsertaan Suriah di Liga Arab. Alasan tersebut saat ini ada dan belum hilang. Kami tidak melihat ada factor-faktor yang mendorong kembalinya Suriah ke Liga Arab. Normalisasi hubungan dengan rezim Suriah pada tahap ini berarti normalisasi terhadap seseorang yang terlibat dalam kejahatan perang,” kata Syaikh Mohammed.
Di waktu yang sama, Kementrian Luar Negeri Saudi membantah negaranya berencana membuka kembali kedutaan di Damaskus. Bantahan itu disampaikan menyusul berita yang terkonfirmasi menyebutkan Riyadh berniat menjalin kembali hubungan dengan rezim Suriah.
Isu normalisasi hubungan Negara-negara Arab dengan Suriah mencuat seiring upaya-upaya diplomatik Rusia. Bashar Assad dikabarkan akan diundang dalam pertemuan puncak Liga Arab bulan depan.
BACA JUGA Qatar Tak Punya Rencana Buka Kembali Kedutaan di Suriah
BACA JUGA Qatar Tak Punya Rencana Buka Kembali Kedutaan di Suriah
Uni Emirat Arab (UEA) telah membuka kembali kedutaannya di Damaskus bulan lalu. Sementara Bahrain mengatakan kedutaannya dan misi Suriah di Manama masih beroperasi tanpa gangguan.
Sumber: Reuters
Redaktur: Sulhi El-Izzi
Redaktur: Sulhi El-Izzi
WP KPK Tegaskan Teror kepada Pimpinan Seharusnya Mudah Diungkap
Foto: Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi
KIBLAT. NET, Jakarta – Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) mengeluhkan pemerintah dan aparat negara dalam menyikapi teror-teror yang menimpa pegawai-pegawai KPK.
Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap menegaskan bahwa sudah terjadi sebanyak 9 kali kasus teror ini terjadi. Namun presiden dan aparat negara tak mampu mengungkap satupun dari kasus teror ini.
“ini sudah kesembilan kalinyanya, apakah akan terjadi juga yang ke 10, 11, dan setrusnya?” ungkapnya. Pada Selasa (15/1/2019) di gedung KPK Jakarta Pusat
Yudi menegaskan pemerintah seharusnya segera menyelesaikan kasus ini, agar tak meresahkan pegawai-pegawai KPK yang bekerja untuk pemberantasan korupsi. Sebab, ia menilai kasus teror terhadap KPK adalah kasus yang mudah terungkap
“Padahal kan mudah, kalo ketangkap satu pasti ketangkap semua” Celetuknya.
Karena menurut pihaknya teror ini dilakukan secara sistematis. “Ya ini gerakan teror secara sistematis,” pungkasnya.
Reporter: Syuja Asadullah
Editor: Izhar Zulfikar
Editor: Izhar Zulfikar
Ada Aparat Hukum yang dianggap Terlibat Teror Pimpinan KPK
KIBLAT.NET, Jakarta – Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, Asfinawati pihaknya mempunyai temuan bahwa teror terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki lima aktor.
Ia menegaskan bahwa tentu, aktor yang pertama adalah eksekutor. Kedua, pihak yang menggalang penyerangan.
“Terdapat lima aktor dalam kasus teror yang ditujukan kepada KPK. Yaitu eksekutor, orang yang menggalang penyerangan,” katanya saat menyambangi gedung KPK, Jakarta Pusat pada Selasa (15/01/2019).
Bahkan, Asfinawati memberikan data yang cukup mengejutkan. Ia memaparkan bahwa ada penegak hukum yang terlibat dalam teror terhadap para pegawai KPK.
“Aktor ketiga, aparat hukum yang memiliki keterkaitan erat dengan orang yang menggalang penyerangan. Kemudian yang terakhir saksi yang tidak berupaya melakukan pencegahan,” tuturnya.
Ketua YLBHI ini juga mengatakan bahwa teror yang dicurigai sebagai pembunuhan berencana ini adalah upaya agar KPK berhenti memberantas korupsi.
“Kami meyakini dari data-data yang ada dan fakta-fakta. Pembunuhan berencana ini adalah serangan terhadap KPK dengan tujuan upaya menghalangi pemberantasan korupsi,” pungkasnya.
Reporter: Haikal
Editor: Izhar Zulfikar
Editor: Izhar Zulfikar
Tiada ulasan:
Catat Ulasan