Kisah Gunting Dalam Lipatan. Harapkan Pagar, Pagar Makan Padi. Api Dalam Sekam. Musuh Dalam Selimut. Musang Berbulu Ayam.
Perut Hijau - Hanya mutu yang mengenal maknikam.
note. Bongkar supaya melepasi penghakiman Allah di Akhirat kelak... Aamiin.
Imam Istiqlal: Hati-hati Doktrin Agama dalam Hari Valentine!
Kamis, 14 Februari 2019 17:24
Foto: Prof. Nasaruddin Umar di Lemhannas RI, Jakarta Selatan (14/02/2019). Jundii/KIBLAT.NET
KIBLAT.NET, Jakarta – Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Prof. Nasaruddin Umar mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam merayakan hari Valentine, terlebih jika ada infiltrasi budaya asing.
“Kalau ada unsur asing, infiltrasi yang bisa merusak moral anak muda kita, ya patut berhati-hati,” ujarnya ditemui di Jakarta Selatan, Kamis (14/02/2019).
Menurut Nasaruddin, selama tidak ada unsur akidah yang terlibat, saling mempengaruhi satu sama lain, maka tidak apa-apa dilakukan. Dalam perayaan hari Valentine, dia mengatakan ada unsur akidah di luar Islam.
“Valentine kan sama orientasinya agama Kristen, selama tidak ada unsur agama terlibat secara praktisi diamalkan, ya bisa saja. Tapi kalau nanti ikut ada prosesi yang doktrin agama itu, maka hati-hati saja yang beragama lain,” ujarnya.
Untuk itu, secara tegas dia mengimbau agar meninggalkan apa-apa yang menimbulkan efek buruk bagi masyarakat.
“Kalau merusak ya jangan diikuti, tapi kalau tidak merusak ya silahkan. Jika dampak buruknya lebih besar ya jangan, tapi jika menawarkan manfaat ya saya kira sah-sah saja, yang penting jangan ada unsur akidah yang terlibat,” ujarnya.
Reporter: Muhammad Jundii
Editor: M. Rudy
Editor: M. Rudy
Imam Istiqlal: Hati-hati Doktrin Agama dalam Hari Valentine! - Kiblat
Strategi Politik Firaun
Kamis, 14 Februari 2019 19:18
Foto: Strategi Politik Firaun
KIBLAT.NET – Abul Hakam, sebuah panggilan yang biasa dipakai masyarakat Arab Jahiliah untuk menyebut sosok Amru bin Hisyam.
Panggilan yang memiliki makna orang yang bijaksana itu dipakai bukan tanpa sebab, tapi sosok Amru bin Hisyam memang tokoh yang dihormati dan dinilai bijaksana dalam mengambil kebijakan waktu itu. Namun ketika risalah Islam datang, akibat kesombongannya, dia pun menjadi tokoh utama penentang dakwah Nabi SAW. Sejak saat itu, orang-orang pun menyebutnya dengan Abu Jahal yang berarti bapak kejahilan.
Abu Jahal merupakan Tokoh Quraisy yang paling gigih menentang Islam. Segala cara ia lakukan, termasuk merayu Nabi SAW supaya menghentikan dakwahnya dengan strategi politik menawarkan pangkat, jabatan, kekuasaan dan wanita. Akan tetapi kesemuanya itu ditolak oleh baginda SAW dengan sabda, “Walaupun Mentari engkau letakkan di tangan kananku dan Rembulan di tangan kiriku, sekalipun tak kan kulepaskan perjuangan membela agama ini,” Singkat cerita, Abu Jahal mati saat Perang Badar.
Melihat jasadnya yang terkapar di atas tanah, Nabi SAW berujar di hadapan para sahabatnya, “Inilah Firaunnya umat ini.” Secara historis Firaun memang gelar Raja Mesir pada zaman Nabi Musa as. Namun dalam perspektif Islam, sebutan Firaun tidak lagi sekadar gelar para raja di era Mesir kuno. Ia perlahan berubah mejadi seperti simbol kebiadaban dan kesombongan. Bagi umat Islam, Firaun lebih dimaknai sebagai pemimpin zalim dan sombong. Karena itu, akibat kesombongan dan kezalimannya terhadap umat Islam, Abu jahal pun dijuluki oleh Nabi SAW sebagai Firaunnya umat ini.
Kelihaian Firaun Dalam Berpolitik
Sama halnya dengan Nabi Musa, Firaun juga menjadi nama yang cukup popular dalam Al-Quran. Bahkan mengalahkan nama Nabi Muhammad SAW. Firaun disebut sebanyak 74 kali dalam al-Quran. Sedangkan nama Nabi Muhammad SAW hanya disebut empat kali saja. Maknanya, ada pelajaran besar yang hendak disampaikan Allah ta’ala kepada umat ini. Di balik kisah Firaun, kita akan memahami beragam karakter para penentang Allah dan Rasul-Nya yang terus ada di setiap masa.
Bila dilacak dari masa kepemerintahannya, selain dikenal berhasil melakukan pembangunan infrastruktur, Firaun yang hidup zaman Nabi Musa as bisa dibilang sebagai sosok politisi ulung yang ahli mengubah narasi untuk menjatuhkan lawan-lawannya. Setidaknya kelihaian dan kelicikan Firaun dalam berpolitik bisa dilihat dari dua sisi berikut ini: Pertama, merangkai narasi untuk menuduh, mendiskreditkan dan mengkriminalisasi lawan-lawannya. Kedua, menggunakan teror fisik untuk membungkam musuh-musuhnya. Kedua senjata ini dipraktekkannya dengan sempurna dalam menghadapi Musa as dan para pengikutnya.
Penggalan kisah para ahli sihir Firaun yang beriman kepada Musa adalah contohnya. Sesaat setelah ular khayalan ahli sihir itu ditelan oleh ular Nabi Musa, spontan mereka sujud beriman terhadap yang disampaikan oleh Musa as. Nurani mereka menangkap tanda kebenaran Musa as, bahwa apa yang ditunjukkan Musa as tidak mungkin berasal dari jin sebagaimana teori sihir yang mereka pelajari. Mereka yakin yang terjadi bukan lah sihir lawan sihir lebih kuat tapi sihir lawan mukjizat dari Allah Rabbnya Musa dan tuhan seluruh manusia.
Bagi Firaun, sujudnya para ahli sihir tidak bisa dipandang remeh. Sebab, ia cukup berbahaya dan membawa pengaruh kepada masyarakat luas. Akhirnya Firaun pun mengatur narasi untuk menuduh bahwa apa yang mereka lakukan adalah tindakan konspiratif, makar dan inkonstitusional dalam rangka menggulingkan kekuasaan. Peristiwa ini pun diabadikan dengan lengkap dan urut dalam al-Quran.
Pertama-tama Firaun mempersoalkan sujudnya para ahli sihir yang dilakukan tanpa izin terlebih dahulu darinya. “Firaun berkata, Apakah kalian beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepada kalian?” (QS. Al-A’raf: 123) Maknanya di sini Firaun menuduh ahli sihir melanggar kesepakatan kontrak secara sepihak dan merendahkan kewibaannya sebagai seorang raja.
Firaun berupaya mencitrakan dirinya sebagai penguasa yang bijak. Firaun tidak menyoalkan pilihan iman para ahli sihir, tapi Firaun menggugat caranya yang melanggar hukum atau kesepakatan. Jadilah ini pasal pertama kesalahan para ahli sihir. Sejatinya, ia marah terhadap imannya ahli sihir, tapi bahasa politik harus tetap logis. Maka tuduhan yang paling mungkin adalah sisi izinnya, bukan sisi pilihan keyakinan.
Berikutnya, untuk meyakinkan rakyatnya, ia pun mengembor-gemborkan bahwa kekalahan para ahli sihir hanyalah sandiwara. Sebab, sebelumnya Firaun telah menuduh Musa as sebagai guru besar para ahli sihir, “Sesungguhnya ia (Musa) adalah pemimpin kalian yang mengajarkan sihir Kepada kamu sekalian.” (QS. Thaha: 71)
Lantas Firaun menyimpulkan “pengkhianatan” dan “sandiwara” tersebut sebagai makar yang telah disusun rapi sebelumnya antara Musa as dengan para ahli sihir. Tujuannya, untuk merebut kekuasaan dari tangan Firaun. “Sesungguhnya (perbuatan ini) adalah suatu muslihat (makar) yang telah kamu rencanakan di dalam kota ini, untuk mengeluarkan penduduknya dari padanya; maka kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu ini),” (QS. Al-A’raf: 123)
Pada akhirnya, tanpa dihadapkan ke majlis pengadilan, Firaun menvonis para ahli sihir dengan vonis potong tangan dan kaki secara bersilangan, lalu menyalib jasad mereka di pohon kurma sampai mati. “Maka sungguh aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang, dan sungguh aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma”. (QS. Al-A’raf: 124)
Di sini Firaun mulai menggunakan senjata teror fisik untuk membungkap musuhnya. Ia mulai menampakkan watak aslinya yang zalim dan sombong. Semua para ahli sihir yang beriman dihukum mati olehnya dan tak lupa ia menyelipkan pesan kepada lawan-lawan politiknya, bahwa ia punya kemampuan untuk menghukum dengan sekejam-kejamnya kepada siapapun yang mencoba melawannya. Firaun berkata, “Sungguh kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya,” (QS. Thaha: 71) Pesan ini sekaligus menyindir Musa as yang membawa misi mengingatkan untuk takut kepada siksa Allah yang kekal di akhirat kelak. Firaun ingin mengatakan bahwa siksanya lebih kekal dan akan segera dibuktikan.
Sombong dan Zalim, Karakter Utama Politik Firaun
Firaun memang pintar mengatur narasi untuk melawan musuh politiknya dan menarik simpati dari rakyatnya. Hanya saja ia sombong dan menolak risalah yang dibawa oleh Nabi Musa as. Bahkan dia menasbihkan dirinya sebagai tuhan yang paling tinggi. “Akulah tuhan kalian yang paling tinggi.” (QS. An-Naziat: 24)
Penggalan kisah sujudnya ahli sihir di atas menggambarkan kelicikan Firaun dalam berpolitik. Dengan kekuasaan yang ada di tangannya, seolah-olah dia merasa bisa berbuat apa saja. Ia paksa semua orang untuk tunduk terhadap apapun yang menjadi keputusannya. Apa saja yang ia katakan harus diyakini sebagai kebenaran, dan selainnya adalah salah dan dusta. Kumpulan karakter tersebut Allah Ta’ala gambarkan dalam firman-Nya:
إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ
Selain menjelaskan sifatnya yang suka berbuat sewenang-wenang, ayat di atas menggambarkan kepada kita empat karakter dasar politik Firaun dalam melanggengkan kekuasaannya. pertama: menjadikan rakyatnya terbelah dalam beberapa kelompok, di mana antara satu dengan lainnya sulit bersatu. Bahkan sengaja diciptakan konflik di antara mereka agar kelompok-kelompok tersebut menjadi lemah di hadapan kekuasaan Firaun.
kedua, melemahkan sebagian dan memperkuat sebagian yang lain sesuai dengan kepentingan politiknya. inilah yang biasa dikenal dengan politik “devide et impera” yaitu politik memecah belah dan mengadu domba. Jika yang satu dijunjung, maka yang lainnya diinjak. Cara seperti itu dimainkan secara silih berganti sesuai situasi dan kondisi. Bila menguntungkan kekuasaannya maka akan terus dijunjung dan dipuji. Bahkan tak jarang kasus yang melilit mereka di pengadilan pun dibebaskan begitu saja. Sebaliknya, ketika kelompok tersebut tidak menguntungkan kekuasaannya, maka akan dikriminalkan dengan beragam cara yang dimainkan oleh kaki tangan penguasa.
Ketiga, menyingkirkan siapa pun yang dapat mengancam kekuasaannya. Sang penguasa tidak segan-segan mengekang atau bahkan membunuh mereka yang memiliki karakter kelelakian; berpikir jernih, konsisten dan tegas dalam bersikap, kenegarawanan dalam politik, kepahlawanan dalam mempertahankan kebenaran dan keadilan.
Keempat, membiarkan orang-orang yang bermental munafik dan lemah dalam memegang prinsip. Dengan demikian, tidak akan lahir sosok pemimpin harapan rakyat yang bisa menggantikan posisinya. Sekali lagi, semua keputusannnya tidak dilakukan secara spontan, tapi tetap dicarikan cara agar bisa membahasakan dirinya bertindak secara konstitusional.
Demikianlah potret politik Firaun dalam mempertahankan kekuasaannya. Hari ini, sosok Firaun memang sudah tidak ada, tapi karakter politiknya masih terus diwarisi oleh sebagian politisi di setiap masa. Apapun dilakukan demi mempertahankan kekuasaan. Tak peduli lagi mana yang halal dan mana yang haram. Politik kotor seperti menyebar berita hoax biasa dimainkan. Mengkriminalisasi lawan politik, memecah belah umat dan menebar teror untuk menjatuhkan musuh-musuh politiknya. Karena itu, tidak berlihan jika ada penguasa hari ini yang nyaman dengan politik-politik kotor tersebut dijuluki dengan “penguasa Firaun” layaknya Rasulullah SAW menjuluki Abu Jahal dengan Firaunnya umat ini. Wallahu a’lamu bissowab
Strategi Politik Firaun - Kiblat
TERBONGKAR..Campur tangan hakim tertinggi kes liwat Anwar
Dalam pendedahan menggemparkan hari ini, Hakim Mahkamah Rayuan Hamid Sultan Abu Backer mendakwa hakim-hakim tertinggi negara berkali-kali memanggil panel hakim Mahkamah Rayuan kes perbicaraan Liwat II Presiden PKR Anwar Ibrahim dan memberi arahan tindakan yang perlu dilakukan.
Pendedahan itu antara beberapa dakwaan campur tangan dalam institusi kehakiman yang didedahkan Hamid dalam afidavit sokongan terhadap permohonan peguam Sangeet Kaur Deo untuk mengisytiharkan bahawa ketua hakim negara gagal mempertahankan integriti dan kredibiliti badan kehakiman.
“Hakim (Tertinggi Mahkamah Rayuan) tersebut memberitahu saya bahawa koram Mahkamah Rayuan telah dipanggil ke ruang hakim tertinggi berkali-kali dan diberi arahan atas apa yang harus dilakukan.
“Terdapat lebih banyak lagi yang saya ingin katakan berhubung dengan ini, tetapi saya akan menyimpannya untuk mengatakannya kepada RCI (suruhanjaya siasatan diraja),” katanya dalam afidavit berkenaan yang turut dilihat Malaysiakini.
Hamid turut mengesahkan dakwaan peguam Haniff Khatri bahawa seorang hakim tertinggi masuk campur dalam kes di bawah Akta Hasutan melibatkan bekas pengerusi DAP, mendiang Karpal Singh.
Beliau merujuk hakim tertinggi yang didakwanya terlibat masuk campur kes berkenaan sebagai “ARLC”.
“Maklumat kedua sebenarnya adalah pengakuan salah satu jenayah perlembagaan yang dirancang oleh ARLC. “Hakim yang memaklumkan kepada saya adalah ahli koram Karpal dalam kes hasutan. Beliau berkata keputusan Mahkamah Rayuan sebelum pengumuman itu adalah untuk membebaskan secara majoriti. “Bagaimanapun, seorang hakim tertinggi memanggil koram dan meminta untuk menolak rayuan tersebut, yang bermaksud bahawa sabitan itu akan berdiri (kekal). “Hakim wanita yang merupakan salah satu ahli koram dan majoriti pada masa itu enggan mematuhi arahan tersebut. “Namun, hakim yang lain bersetuju untuk menukar keputusan untuk membebas kepada sabitan. Akibatnya majoriti menegaskan sabitan itu. “Hakim senior tersebut juga memberitahu saya bahawa hakim-hakim tertinggi telah mencampuri urusan kehakiman dan beliau sangat kecewa atas tingkah laku yang diadunya yang mana telah menjejaskan integriti badan kehakiman itu sendiri.
“Terdapat lebih banyak lagi yang saya ingin katakan berhubung dengan ini tetapi saya akan menyimpannya untuk mengatakannya kepada RCI,” katanya. Tambah Hamid lagi, kes pertama membawanya kepada masalah adalah keputusannya mengenai keperlembagaan Seksyen 27 Akta Polis 1967, yang menetapkan permit polis diperlukan mengadakan perhimpunan. Akta berkenaan telah dimansuhkan dan digantikan dengan Akta Perhimpunan Damai 2012. Dalam hal berkenaan, jelas Hamid, mahkamah perbicaraan telah mensabitkan tertuduh dan rayuan kemudian dibuat di hadapan Mahkamah Rayuan, di mana beliau salah seorang ahli koram.
Hamid mendakwa, dia diminta Merangka penghakiman mahkamah dan mengedarkannya kepada ahli-ahli koram lain untuk kelulusan mereka. “Saya menulis penghakiman yang menyatakan kewibawaan yang berkaitan dengan supremasi perlembagaan dan menyimpulkan bahawa seksyen itu tidak berperlembagaan. “la adalah kali pertama dalam sejarah kehakiman kami yang berkaitan dengan Akta Polis yang dimansuhkan.
“Apabila peredaran draf ahli koram dibuat, draf tersebut telah diluluskan oleh satu ahli. “Walau bagaimanapun, ahli yang lain memaklumkan bahawa beliau tidak bersetuju dan akan menulis drafnya dan mengedarkannya. “Selepas beberapa ketika ahli itu mengedarkan drafnya, satu mesyuarat diadakan untuk membincangkan draf tersebut. “Ini adalah prosedur biasa untuk menerangkan mengapa draf ahli tersebut harus membentuk keputusan sebulat suara atau majoriti.
“Perbincangan sedemikian dibenarkan. Apa yang tidak dibenarkan ialah untuk satu ahli untuk meletakkan tekanan luar yang tidak berkaitan dengan undang-undang untuk meyakinkan seorang hakim untuk menerima drafnya. “Semasa perbincangan, ahli yang membuat dugaan yang tidak setuju dengan saya memberitahu ahli lain “if you follow Hamid’s draft it will create Arab Spring and there will be unrest to topple the government’. (‘Jika kamu ikut draf Hamid, ia akan menyebabkan Arab Spring dan akan ada usaha menjatuhkan kerajaan’),” katanya. Hamid berkata, apabila dia enggan mengubah pendiriannya, salah seorang hakim memberitahu bahawa dia tiada masa depan dalam kehakiman jika bersikap seperti itu.
Susulan kejadian itu, Hamid berkata ketua hakim ketika itu memanggilnya untuk bermesyuarat dan memberitahu bahawa “sekiranya kerajaan tidak suka dengan kamu, jika saya cadangkan kamu dinaik pangkat, ia akan ditolak”. “Jawapan saya adalah saya tidak mencari masa depan dalam kehakiman tapi untuk melakukan tugas saya seperti ketika saya angkat sumpah memegang jawatan,” katanya. Hamid turut mendakwa, koramnya dipanggil “ARLC” dalam keputusan penghakiman kes Indira Gandhi. “Teguran yang dibuat terhadap saya oleh ARLC dan kegagalan berterusan hakim-hakim tertinggi serta hakim lain yang saya akan jelaskan kemudian bersama-sama dengan perkara-perkara lain yang melemahkan integriti dan kebebasan badan kehakiman, yang mewajibkan RCI,” katanya. -mk
Thursday, 14 February 2019
Rosmah Mansor Terima Kejutan
Mahkamah Tinggi hari ini memerintahkan isteri bekas perdana menteri, Datin Seri Rosmah Mansor untuk memeriksa dan mengesahkan kewujudan 44 unit barang kemas bernilai AS$14.79 juta atau hampir RM60 juta di bawah milikannya yang didakwa dirampas oleh pihak polis, dalam masa tujuh hari.
Peguam Datuk David Gurupatham, yang bertindak bagi syarikat dari Lubnan, Global Royalty Trading SAL ketika ditemui pemberita berkata perintah itu dikeluarkan Pesuruhjaya Kehakiman Wong Chee Lin selepas pengurusan kes saman berkenaan di dalam kamarnya, hari ini.
Gurupatham berkata Rosmah perlu membuktikan di mana kesemua barang kemas berkenaan berada dan bukan anak guamnya yang perlu berbuat demikian.
"Mahkamah berpendapat dan bersetuju dengan hujahan kami bahawa perbicaraan akan tetap diteruskan walaupun barangan kemas itu ada atau tidak (dalam simpanan polis) kerana beliau (Rosmah) telah mengesahkan menerima dan menandatangani konsaimen bagi barangan kemas berkenaan," katanya.
Gurupatham berkata Rosmah telah mengesahkan menerima dan menandatangani konsaimen barangan barangan kemas itu atas permintaan beliau dan sekarang beliau menyatakan tidak perlu membuat pembayaran selepas mendakwa barangan kemas itu dirampas oleh polis.
"Mengikut peruntukan undang-undang, ia juga bukan tugas polis untuk membuktikan (kewujudan barangan kemas berkenaan)," katanya.
Peguam itu berkata mahkamah turut mengarahkan supaya semua pihak melengkapkan semua dokumen yang akan digunakan bagi perbicaraan kes yang ditetapkan pada 4 dan 5 Mac ini.
Pada 26 Jun 2018, Global Royalty selaku plaintif menyaman Rosmah selaku defendan menuntut beliau memulangkan 44 unit barang kemas yang dihantar kepadanya untuk dipilih atau membayar harga untuk semua barangan kemas berkenaan berjumlah US$14.79 juta atau hampir RM60 juta.
Dalam pernyataan tuntutannya, Global Royalty, pemborong barang kemas antarabangsa, mendakwa bahawa Rosmah telah lama menjadi pelanggan tetapnya dan bahawa firma itu akan menghantar konsaimen barang kemas kepadanya atas permintaan beliau. Rosmah kemudian akan menilai atau membeli barang kemas pilihannya yang akan dibayar sendiri olehnya atau melalui pihak ketiga.
Syarikat itu yang membekalkan barang kemas kepada kerabat diraja serta pelanggan dan ternama dari seluruh dunia, mendakwa bahawa barang kemas yang tidak dipilih biasanya akan dipulangkan, dan dalam keadaan tertentu Rosmah akan meminjam beberapa barang kemas itu dan memulangkannya kepada plaintif.
Global Royalty mendakwa pada 10 Feb 2018, ia telah menghantar 44 barang kemas termasuk kalung berlian, anting-anting, cincin, gelang dan tiara, masing-masing bernilai antara AS$124,000 dan AS$925,000 kepada defendan melalui serahan tangan menerusi dua ejennya.
Syarikat itu berkata semasa serahan, Rosmah mengesahkan dan menerima terma-terma serta syarat yang terkandung dalam Memorandum No 926 berkaitan barang kemas tersebut.
Syarikat itu mendakwa bahawa Rosmah, melalui surat bertarikh 22 Mei 2018, juga mengesahkan dan mengakui menerima barang kemas terbabit tetapi menyatakan kesemua barang kemas berkenaan tidak lagi berada dalam milikannya kerana telah dirampas dan ia kini berada di bawah simpanan pihak berkuasa Malaysia.
Global Royalty memohon pengisytiharan mahkamah bahawa firma itu adalah pemilik sah 44 unit barang kemas terbabit selain perintah pesanan yang menyatakan bahawa pemilikan barang kemas itu tidak pernah dipindahkan kepada defendan.
Ia juga memohon perintah mandatori supaya Rosmah menyediakan senarai barang kemas yang telah dirampas, perintah untuk barang kemas itu dipulangkan atau, jika tidak, Rosmah akan bertanggungjawab membayar harga barangan berjumlah, AS$14.79 juta (RM59.83 juta ).
Rosmah, dalam pernyataan pembelaannya yang difailkan pada 23 Julai 2018 menafikan membeli mana-mana 44 unit barang kemas dan berkata barang kemas terbabit dihantar kepada beliau untuk dilihat atas sifat beliau sebagai isteri perdana menteri Malaysia atas kehendak dan kerelaan syarikat itu sendiri dan tanpa sebarang obligasi untuk beliau membeli barang kemas tersebut. - bernama
Addin: Rosmah Mansor Terima Kejutan
Tiada ulasan:
Catat Ulasan